Oleh Liz Lagniton | 2026-06-23

Putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan 2016 tetap merupakan salah satu kemenangan hukum terpenting Filipina, tetapi satu dasawarsa kemudian maknanya masih disalahpahami secara luas.

Putusan 12 Juli 2016 menggugurkan aspek-aspek utama klaim maritim luas Tiongkok, menegaskan hak tangkap ikan tradisional nelayan Filipina di Beting Scarborough dan menguatkan posisi hukum Manila di Laut Filipina Barat.

Namun, putusan itu tidak menetapkan kedaulatan atas pulau dan terumbu yang dipersengketakan, tidak pula mengakhiri konfrontasi di laut. Kapal Tiongkok terus beroperasi di perairan sengketa, dan Beijing masih menolak putusan itu.

Manila masih mengutip putusan itu untuk mendukung posisinya di Laut Tiongkok Selatan.

Seiring dengan perluasan kehadiran maritim Beijing, Filipina meminta bantuan arbitrase pada Januari 2013 setelah konflik Beting Scarborough 2012. Manila menekankan soal hak maritim, bukan kedaulatan, sehingga mahkamah dapat menilai klaim Tiongkok dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tanpa memutuskan kepemilikan atas fitur laut yang dipersengketakan.

Pendekatan ini kemudian digambarkan oleh beberapa analis sebagai penggunaan siasat hukum yang strategis, upaya penuh perhitungan yang "menggunakan jalur hukum internasional secara strategis untuk melawan pelanggaran militer dan batas maritim oleh Tiongkok," menurut ulasan yang diterbitkan oleh S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) di Singapura pada bulan April.

Inti sengketa itu adalah "sembilan garis putus-putus" Tiongkok, klaim luas yang mencakup lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan.

Mahkamah menolak klaim Tiongkok

Pejabat Filipina berkata bahwa klaim itu melampaui hak maritim yang diakui di bawah hukum internasional dan melanggar wilayah di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mil laut negara itu di Laut Filipina Barat, yaitu nama Manila untuk bagian Laut Tiongkok Selatan yang tercakup dalam yurisdiksi maritimnya.

Temuan paling penting dari mahkamah tersebut adalah bahwa klaim Tiongkok atas hak bersejarah di dalam sembilan garis putus-putus "tidak memiliki dasar hukum" karena melampaui hak maritim yang ditentukan dalam UNCLOS.

Mahkamah menemukan bahwa tidak ada fitur yang dipersengketakan di Kepulauan Spratly yang memenuhi syarat sebagai kepulauan yang mampu memicu ZEE 200 mil laut.

Mahkamah menyimpulkan lebih jauh bahwa Tiongkok telah mengganggu kegiatan perikanan dan perminyakan Filipina di wilayah di dalam ZEE Filipina dan menyebabkan kerusakan lingkungan signifikan.

Namun, putusan itu tidak menetapkan kedaulatan atas pulau dan terumbu yang dipersengketakan. Masalah itu berada di luar yurisdiksi mahkamah. Alih-alih, putusan itu berfokus pada hak maritim dan penafsiran hukum internasional.

Menetapkan kerangka kerja

Kasus arbitrase itu memang tidak diharapkan dapat menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Tujuan utamanya adalah memperjelas penerapan UNCLOS di perairan yang dipersengketakan dan menetapkan kerangka kerja hukum untuk mengevaluasi klaim maritim.

Putusan itu memperkuat posisi hukum Manila dan prinsip-prinsip yang terus dikutip oleh berbagai negara yang mendukung tatanan berbasis aturan di Laut Tiongkok Selatan.

Menjelang ulang tahun ke-10 putusan itu, pemerintah Filipina terus menekankan pentingnya putusan tersebut.

Menteri Luar Negeri Ma. Theresa Lazaro berkata pada awal Juni bahwa putusan itu "final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat," menurut surat kabar Philippine Star.

Kesalahpahaman umum

Salah satu aspek yang paling disalahpahami adalah penegakan putusan itu, atau ketiadaan penegakannya.

Putusan mahkamah itu mengikat secara hukum bagi Filipina maupun Tiongkok di bawah UNCLOS, tetapi mahkamah internasional tidak memiliki mekanisme penegakan.

Jadi, penegakan bergantung pada diplomasi, tekanan politik, dukungan internasional, dan kemauan kedua negara untuk menjunjung hukum internasional.

"Jadi, negara yang menang harus menegakkan putusan itu dengan tegas," kata Antonio Carpio, mantan hakim anggota Mahkamah Agung Filipina dan salah satu pendukung paling terkemuka putusan itu, dalam wawancara tahun 2021.

"Filipina harus meluncurkan protes karena, kalau tidak, kami secara implisit menerima pelanggaran terhadapnya," kata Carpio, saat berbicara di sebuah forum pada 9 Juni, menurut surat kabar Manila Bulletin.

Melanjutkan relevansi

Tiongkok menolak ikut serta dalam sidang arbitrase. Pejabat Tiongkok berulang kali menyebut putusan itu tidak berlaku dan menuntut negosiasi langsung untuk menyelesaikan sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Terlepas dari sikap Beijing, putusan itu makin sering dikutip oleh berbagai negara yang mendukung tatanan maritim berbasis aturan, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan beberapa negara Eropa.

ASEAN mengeluarkan pernyataan bersama pertamanya tentang sengketa Laut Tiongkok Selatan pada 30 Desember 2023, menyatakan keprihatinan tentang perkembangan di jalur perairan itu dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Pernyataan itu merupakan tonggak sejarah, mengingat perpecahan internal blok itu, demikian komentar dalam ulasan RSIS.

Putusan itu telah membentuk diplomasi regional, khususnya upaya untuk menetapkan aturan berperilaku di perairan sengketa.

Salah satu perkembangan yang paling banyak dipantau adalah desakan untuk merampungkan Pedoman Perilaku antara ASEAN dan Tiongkok untuk Laut Tiongkok Selatan.

Pejabat Filipina berulang kali berkata bahwa perjanjian apa pun harus tetap konsisten dengan UNCLOS dan tidak boleh melemahkan putusan arbitrase.

Namun, kemajuan penggarapan pedoman itu itu sangat lamban.

Lazaro mengakui tantangan dalam negosiasi itu pada awal Juni, katanya, "Jujur saja, bahkan definisi menahan diri belum terselesaikan setelah hampir 10 tahun."

"Tetapi meski lambat, ada kemajuan, dan sasaran kami adalah merampungkannya akhir tahun ini," dia menambahkan.

[Bagian I dari II: Sepuluh Tahun setelah Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan]