Oleh Liz Lagniton | 2026-04-13

Mantan hakim agung Mahkamah Agung Filipina, Antonio Carpio, berpendapat latihan angkatan laut internasional di Laut Filipina Barat (West Philippine Sea/WPS) menunjukkan semakin luasnya pengakuan terhadap klaim maritim Filipina. Klaim-klaim tersebut didasarkan pada putusan pengadilan arbitrase tahun 2016 yang menolak gugatan Tiongkok bahwa lebih dari 80% wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah maritimnya.

WPS adalah sebutan yang digunakan Manila untuk wilayah Laut Tiongkok Selatan yang berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya.

Dalam wawancara televisi pada tanggal 1 April sebagaimana dilaporkan oleh Philippine Star, Carpio menyinggung tentang operasi angkatan laut bersama di perairan sengketa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Peserta lain pada tahun ini antara lain Jepang dan Australia.

Latihan angkatan laut tersebut didasarkan pada putusan tahun 2016 di Den Haag, kata Carpio.

Pengadilan tersebut menolak klaim “garis sembilan titik” Beijing atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan. Pada tahun 2023, Tiongkok mengeluarkan revisi berupa “garis sepuluh titik,” sehingga menuntut wilayah yang lebih luas lagi.

“AS menggelar latihan angkatan laut, mereka [sekutu lainnya] juga menggelar latihan angkatan laut, dan mereka mengacu pada putusan arbitrase,” kata Carpio.

Isyarat hukum

Kegiatan semacam itu menandakan pengakuan de facto atas putusan arbitrase oleh berbagai negara adidaya, meskipun Tiongkok terus mengklaim sebagian besar perairan yang disengketakan sebagai wilayahnya, kata Carpio.

Operasi kebebasan navigasi dan latihan multilateral di WPS menunjukkan bahwa negara-negara lain tidak menghiraukan klaim Beijing, kata Carpio.

Namun, langkah-langkah tersebut belum cukup untuk memastikan penegakan penuh atas putusan tersebut, katanya, sambil menyoroti keterlambatan Manila dalam kegiatan eksplorasi sumber daya di laut.

Keraguan di pihak Manila

“Dengan tidak mengeksploitasi sumber daya energi di perairannya sendiri, Filipina belum sepenuhnya merasakan manfaat dari putusan pengadilan tersebut,” kata Carpio.

“Keputusan tahun 2016 itu bukanlah penegakan hukum yang sepenuhnya, karena kami tidak bisa mendapatkan gas [alam] di Reed Bank,” katanya.

Dia membandingkan sikap Manila yang enggan memancing kemarahan Tiongkok dengan sikap Malaysia dan Indonesia.

Kedua negara tersebut terus melakukan pengeboran minyak dan gas dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Australia. Hal itu memungkinkan mereka untuk beroperasi di perairan sengketa dengan lebih percaya diri, katanya.

Manila belum memanfaatkan bantuan serupa, katanya. “Mereka (AS, Australia) telah menawarkannya, tetapi kami menolaknya.”

Selain pengembangan sumber daya, Carpio telah mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan lebih banyak langkah arbitrase terhadap Tiongkok, terutama terkait pembatasan terhadap kegiatan penangkapan ikan warga Filipina di Karang Scarborough.

“Seharusnya kami bisa menangkap ikan di sana, tapi pihak Tiongkok telah menghalangi kami dan pihak Vietnam untuk menangkap ikan.... Jadi ini kasus yang jelas,” katanya.

Namun, penegakan hukum pada akhirnya bergantung pada kemauan politik dan tindakan pemerintah yang berkelanjutan, kata Carpio.

WPS tetap menjadi titik rawan di tengah ketegangan maritim yang terus berlanjut dan meningkatnya aktivitas militer di kawasan tersebut.

Filipina telah meningkatkan latihan bersama dengan sekutunya, termasuk Amerika Serikat dan Australia, yang terbaru melalui kegiatan kerja sama maritim multilateral yang diselenggarakan pada bulan Februari.

Penamaan tempat

Sementara itu, pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat klaimnya secara administratif.

Pada tanggal 26 Maret, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan nama resmi Filipina untuk sejumlah objek geografis di Kepulauan Kalayaan, Provinsi Palawan. Terletak di dalam Kepulauan Spratly, wilayah tersebut telah menjadi lokasi terjadinya bentrokan berulang kali antara Kapal Filipina dan Tiongkok.

Arahan tersebut mewajibkan lembaga pemerintah untuk menggunakan nama-nama tersebut dalam semua peta, dokumen, dan komunikasi resmi. Laut Tiongkok Selatan memiliki sekitar 250 pulau, atol, dan karang dangkal.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan pada tanggal 1 April bahwa pihaknya “dengan tegas menentang” langkah tersebut dan mengatakan akan mengambil langkah-langkah “yang diperlukan” untuk melindungi kedaulatan teritorial dan hak-hak maritimnya.

Kepulauan Spratly diyakini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. Beberapa negara pengklaim, termasuk Filipina, Tiongkok, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam, mengklaim kedaulatan atas gugusan kepulauan itu.