Oleh Liz Lagniton | 2026-01-29

Filipina meningkatkan upaya untuk menyelesaikan Pedoman Perilaku untuk Laut Tiongkok Selatan yang sudah lama tertunda saat negara itu memegang tampuk kepemimpinan bergilir ASEAN pada 2026.

Negosiasi molor bertahun-tahun karena ketidaksepakatan soal standar hukum, mekanisme penegakan, dan klaim maritim yang bertentangan antara Tiongkok dan sejumlah negara Asia Tenggara. Tiongkok mengklaim lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayahnya.

Pedoman yang diusulkan bertujuan menetapkan aturan untuk menangani sengketa dan mengurangi risiko di Laut Tiongkok Selatan -- jalur pelayaran sepertiga perdagangan dunia. Namun, setelah dua dasawarsa diskusi, ASEAN dan Tiongkok masih berselisih soal cakupan, status hukum, serta penerapannya.

Dorongan UNCLOS

Pedoman Perilaku harus berbasiskan hukum internasional, ditekankan Manila sebagai ketua ASEAN.

Filipina akan mendorong rujukan eksplisit terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di dalam teks pedoman, kata Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro.

"UNCLOS adalah poin yang kami tekankan, bukan hanya Filipina melainkan juga negara anggota ASEAN lainnya," ucap Lazaro kepada Reuters pada 22 Januari. Dia menambahkan bahwa Manila ingin pedoman itu mengikat secara hukum, tetapi mengakui bahwa hal itu perlu "diskusi lebih lanjut dan mendalam" di antara mitra ASEAN dan Tiongkok.

UNCLOS menjadi dasar hukum putusan Mahkamah Arbitrase Antarbangsa tahun 2016 yang membatalkan klaim Tiongkok terhadap sebagian besar dari 80% Laut Tiongkok Selatan.

Meskipun Tiongkok menolak putusan itu dengan alasan di luar yurisdiksi pengadilan, UNCLOS tetap menjadi acuan kontroversial dalam negosiasi Pedoman Perilaku.

Manila lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur diplomatik daripada berpolemik, kata Lazaro di tengah pernyataan pejabat Tiongkok dan Filipina baru-baru ini setelah konfrontasi di laut.

Di tengah perundingan ini, Filipina menguatkan hubungan keamanan dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Kanada. Negara-negara ini mendukung putusan 2016 dan kebebasan navigasi -- sikap yang dikritik Beijing sebagai "ikut campur asing".

Tekanan batas waktu

Kerangka kerja untuk pedoman regional ini dimulai dengan Deklarasi Pedoman Para Pihak 2002 yang tidak mengikat, yang menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mengelola sengketa tetapi tidak memiliki mekanisme penegakan.

Negosiasi resmi tentang pedoman yang mengikat akhirnya dimulai pada tahun 2017. Namun, prosesnya masih tersendat-sendat.

Proses pengambilan keputusan ASEAN yang berdasar mufakat juga memperlambat pembicaraan. Setiap negara anggota memiliki prioritas strategis dan hubungan ekonomi masing-masing dengan Tiongkok, mitra dagang terbesar ASEAN. Perbedaan sudut pandang merumitkan kesepakatan soal kata-kata yang sensitif.

Tiongkok secara konsisten lebih memilih perundingan langsung dengan masing-masing negara dan bersikeras bahwa pedoman itu sebaiknya tidak melibatkan pihak nonregional.

Pada 2023, ASEAN dan Tiongkok menyepakati panduan untuk mempercepat negosiasi, termasuk pertemuan lebih sering, dan menetapkan target menyelesaikan pedoman itu dalam waktu tiga tahun.

Tahun lalu, Enrique Manalo, menteri luar negeri Filipina saat itu, mengatakan para pihak "berkomitmen secara politik" untuk memenuhi tenggat tersebut.

Manila baru-baru ini menegaskan kembali komitmen itu. Semua pihak tetap terlibat dalam persoalan penting dan "setiap babak diskusi membawa kita lebih dekat ke dokumen yang akan memiliki makna nyata di lapangan," kata Lazaro kepada Japan Times pada 18 Januari. Cita-cita Manila, dia menambahkan, adalah pedoman yang tidak hanya tepat waktu tetapi juga "efektif dan substantif".

Sejalan dengan optimisme ini, Dax Imperial, juru bicara untuk kepemimpinan ASEAN Filipina, menyatakan dalam taklimat 27 Januari bahwa semua pihak "benar-benar bertekad untuk" merampungkan negosiasi dalam 2026 guna menjaga momentum.

Negosiasi itu berlangsung di tengah berlanjutnya bentrokan maritim di Laut Tiongkok Selatan.

Keraguan tentang dampak Pedoman Perilaku

Molornya penyelesaian Pedoman Perilaku mungkin mengurangi dampaknya, kata Dr. Fitriani, analis senior di Australian Strategic Policy Institute, kepada GMA News Online.

"Memiliki pedoman itu bagus, tetapi bagaimana dengan penerapannya?" dia bertanya, seraya mengatakan setiap negara mungkin bergantung pada "manuver mini-lateral" dan "kerja sama penjaga pantai di antara negara-negara sehaluan", serta menjalin kemitraan dengan pihak eksternal.

Pada 29 Januari, para diplomat puncak Asia Tenggara berkumpul di Kota Cebu untuk negosiasi Pedoman Perilaku yang pertama kali di bawah kepemimpinan Filipina. Persoalan regional seperti Myanmar dan sengketa perbatasan ada di dalam agenda, tetapi Laut Tiongkok Selatan tetap menjadi fokus utama menyusul lonjakan konfrontasi laut baru-baru ini antara pasukan Tiongkok dan Filipina di perairan Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan.

Manila menganggap pembicaraan Pedoman Perilaku prioritas tertinggi karena hal itu.