Oleh Liz Lagniton | 2026-06-30

Putusan mahkamah internasional yang menolak klaim Tiongkok 10 tahun lalu tidak mampu mengekang aksi Tiongkok.

Mahkamah di Den Haag pada bulan Juli 2016 menolak klaim Tiongkok atas lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan.

Namun, satu dasawarsa kemudian, patroli maritim, penangkapan ikan ilegal, dan pembangunan pulau buatan oleh Tiongkok terus berlanjut di perairan tersebut.

Protes Filipina pada awal Juni atas struktur terapung buatan Tiongkok di Beting Scarborough (Bajo de Masinloc) menunjukkan kenyataan selama satu dasawarsa ini: meskipun putusan itu mengubah perdebatan hukum mengenai Laut Tiongkok Selatan, hal itu tidak mengakhiri konfrontasi di laut.

Putusan itu, yang dikeluarkan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menyatakan bahwa klaim hak historis Tiongkok di dalam "sembilan garis putus-putus" tidak memiliki "dasar hukum".

Ketegangan masih membara di Laut Filipina Barat, istilah yang dipakai Manila untuk bagian Laut Tiongkok Selatan yang berada dalam yurisdiksi maritimnya.

Sengketa berlanjut

Tiongkok terus melanjutkan operasi penjaga pantai dan milisi maritim di perairan sengketa, memperluas fasilitas pulau buatan, dan memperkuat kehadirannya di seluruh fitur sengketa meskipun ada putusan mahkamah.

Beijing secara konsisten menolak putusan itu. Kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok terus beroperasi di wilayah yang dianggap Manila sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusifnya, termasuk perairan di dekat Beting Scarborough dan Beting Second Thomas di Laut Filipina Barat.

Perselisihan terbaru muncul pada bulan Juni setelah otoritas Filipina melaporkan keberadaan struktur terapung di Beting Scarborough, yang mereka kenal sebagai Bajo de Masinloc, yang mendorong pemantauan oleh badan maritim negara itu. Tiongkok menyebut beting itu Huangyan Dao. Pekerja Tiongkok kemudian membongkar struktur itu, menurut Manila pada 17 Juni.

Insiden tersebut mencerminkan salah satu isu pokok yang dibahas dalam kasus arbitrase, yang menegaskan hak akses tradisional bagi nelayan Filipina dan Tiongkok di Beting Scarborough serta menolak klaim hak historis Tiongkok.

Beijing bersikukuh bahwa Beting Scarborough masuk dalam kedaulatannya.

Putusan tahun 2016 itu "tidak sah dan batal demi hukum," kata Ji Lingpeng, juru bicara kedutaan besar Tiongkok, pada awal Juni, menurut Manila Bulletin.

Peninggalan pembangunan pulau

Platform tersebut mengingatkan warga Filipina pada isu lain yang diangkat oleh mahkamah -- reklamasi dan pembangunan skala besar yang dilakukan Tiongkok di Kepulauan Spratly.

Pada 2016, mahkamah memutuskan bahwa pengerukan dan pembangunan pulau sangat merusak ekosistem terumbu karang dan melanggar kewajiban Tiongkok berdasarkan UNCLOS untuk melindungi lingkungan laut.

Satu dasawarsa kemudian, pulau-pulau buatan itu berkembang menjadi pos terdepan dengan landasan pacu, pelabuhan, radar, dan infrastruktur militer lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di antara negara tetangga dan analis keamanan tentang meningkatnya militerisasi Laut Tiongkok Selatan.

Cendekiawan hukum maritim University of the Philippines, Jay Batongbacal, menyebut struktur Beting Scarborough yang berumur pendek itu bagian dari "tindakan Tiongkok untuk pelan-pelan mengubah fakta di lapangan," menurut laporan Reuters tanggal 10 Juni. Dia menyamakan pembangunan itu dengan transformasi bertahap Tiongkok di Terumbu Mischief sampai menjadi pos pulau buatan besar.

Manila memantau Scarborough dengan saksama, kata Laksda Roy Vincent Trinidad, juru bicara angkatan laut Filipina, sebelum Tiongkok memindahkan platform tersebut.

"Dari sudut pandang hankam, kami melakukan semua yang kami bisa untuk menjalankan mandat, dan itu mencakup mencegah Bajo de Masinloc (Beting Scarborough) dikembangkan menjadi pulau buatan lainnya," kata Trinidad, menurut laporan Reuters tanggal 10 Juni.

Dukungan global

Meskipun Tiongkok terus menolak putusan arbitrase, dukungan internasional terhadap putusan itu terus meningkat selama dasawarsa terakhir.

Banyak pihak termasuk Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan beberapa negara Eropa mengutip putusan itu sebagai dukungan terhadap tatanan maritim berbasis aturan.

Presiden Stratbase Institute, Victor Andres "Dindo" Manhit, mengatakan bahwa putusan tersebut tetap menjadi inti dari posisi Filipina di Laut Filipina Barat.

"Kemenangan itu final dan tidak dapat diganggu gugat," kata Manhit pada bulan April, menurut Manila Bulletin.

Perhatian kini beralih ke negosiasi Pedoman Perilaku yang telah lama ditunggu-tunggu antara ASEAN dan Tiongkok, yang diharapkan pendukungnya dapat mengurangi ketegangan di perairan sengketa.

Meskipun telah bertahun-tahun berunding, ASEAN dan Tiongkok belum mencapai kesepakatan.

Sebagai pemimpin ASEAN 2026, Filipina mengangkat tema "Mengarungi Masa Depan Bersama", melanjutkan penekanan Malaysia pada inklusivitas regional, menurut Elina Noor dan Jane Chan dari S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, pada 1 April.

Noor dan Chan menulis bahwa ASEAN dapat mengubah narasi sengketa itu, seraya menyinggung bahwa Laut Tiongkok Selatan "selalu menghubungkan komunitas dan negara tanpa perpecahan atau dominasi."

[Bagian II dari II: 10 Tahun Setelah Putusan Arbitrase Laut Tiongkok Selatan]