Oleh AFP dan Focus | 2025-03-06

BEIJING -- Belanja pertahanan 2025 Tiongkok tahun naik sebesar 7,2%, sama seperti tahun lalu, kata Beijing pada 4 Maret. Angkatan bersenjatanya menjalani modernisasi cepat dan menghadapi persaingan strategi yang semakin ketat dengan Amerika Serikat.

Pengeluaran Tiongkok untuk angkatan bersenjatanya terus meningkat selama puluhan tahun, sejalan dengan pertumbuhan ekonominya.

Anggaran militer Tiongkok terbesar kedua di dunia, tetapi jauh di bawah Amerika Serikat, saingan strategis utamanya.

Namun, jumlah tentara Tiongkok melampaui militer AS.

Peningkatan anggaran terjadi saat ribuan wakil rakyat berkumpul di Beijing pada 5 Maret untuk menghadiri sidang pembukaan Kongres Rakyat Nasional, bagian kedua sidang "Dua Sesi" Tiongkok pekan ini.

Ketika ditanya tentang anggaran pertahanan Tiongkok, Lou Qinjian, juru bicara sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-14 berkata di konferensi pers bahwa "perdamaian perlu dijaga dengan kekuatan."

Anggaran pertahanan Beijing tahun ini sebesar 1,78 triliun yuan ($245,7 miliar AS) tidak sampai sepertiga anggaran Washington. Pengeluaran militernya tahun lalu yang 1,6% PDB jauh lebih kecil dibandingkan persentase di Amerika Serikat atau Rusia, menurut Stockholm International Peace Research Institute.

Namun, kenaikan anggaran pertahanannya dipandang curiga oleh Washington, serta negara lain di kawasan itu, termasuk Jepang. Negara itu memiliki sengketa wilayah dengan Beijing atas beberapa pulau di Laut Tiongkok Timur.

Tiongkok semakin unjuk gigi di Laut Tiongkok Selatan. Hampir seluruh laut itu diklaim olehnya. Padahal putusan arbitrase internasional menyatakan klaim itu tak berdasar.

Kenaikan anggaran Beijing menjadi kekhawatiran Taiwan. Negara dengan pemerintahan sendiri ini dianggap Tiongkok sebagai bagian wilayahnya. Beijing siap merebutnya dengan senjata jika perlu.

"Ketidakpastian meningkat"

Tiongkok menggambarkan sikap militernya sebagai "defensif" dan bertujuan menjaga kedaulatannya.

Namun, klaim wilayahnya terhadap area yang dikuasai oleh negara lain menimbulkan kekhawatiran bentrokan kawasan.

Perdana Menteri Li Qiang, dalam sidang 5 Maret, berikrar bahwa Tiongkok akan "menentang keras kegiatan separatis yang bertujuan memerdekakan Taiwan serta campur tangan eksternal, supaya dapat mendorong perkembangan hubungan lintas Selat secara damai."

Bulan ini di merupakan peringatan ke-20 Undang-Undang Anti-Pemisahan Tiongkok. UU ini memberi Beijing kewenangan hukum untuk menyerang Taiwan jika Taiwan memisahkan diri, atau jika "tidak ada lagi kemungkinan untuk penyatuan kembali secara damai."

Chin-Hao Huang, ilmuwan politik di National University of Singapore, berkata kepada AFP bahwa kenaikan anggaran itu terjadi dalam konteks "meningkatnya ketidakpastian di lingkungan eksternal dan prioritas keamanan dalam negeri Tiongkok."

"Kenaikan anggaran pertahanan mencerminkan kebutuhan untuk menjaga dan memutakhirkan kemampuan militer Tiongkok guna mengimbangi dan bersiap menghadapi segala kemungkinan," ujarnya.

Pengumuman itu dikeluarkan saat Eropa sedang mempertimbangkan peningkatan anggaran militer secara signifikan.

"Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan AS, Beijing tidak bisa mengurangi anggaran militernya," ucap Niklas Swanstrom, direktur Institute for Security and Development Policy yang berbasis di Swedia.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Tiongkok pada 4 Maret mengusulkan untuk menaikkan anggaran "upaya diplomatik" 2025 sebesar 8,4% menjadi lebih dari 64,5 miliar yuan ($8,87 miliar AS), meningkat dari kenaikan 6,6% tahun lalu.