Oleh Focus | 2025-08-14

Para menteri luar negeri Forum Pulau-Pulau Pasifik pada 14 Agustus di Suva, Fiji, menyetujui usulan Kepulauan Solomon yang kontroversial untuk melarang mitra dialog Forum menghadiri sidang puncaknya pada bulan September.

Keputusan ini membuat 21 negara tidak dapat menghadiri pertemuan pada 8-12 September di Honiara, Kepulauan Solomon. Di antaranya Tiongkok, Taiwan, dan Amerika Serikat.

Forum Pulau-Pulau Pasifik memiliki 18 anggota, termasuk Australia, Selandia Baru, dan sebagian besar negara pulau di Pasifik.

Keresahan di kawasan

Beberapa hari menjelang keputusan para menlu itu, banyak negara di kawasan merasa "resah" dan memperingatkan tentang "pengaruh asing" dalam pengambilan keputusan di Pasifik.

Demi menghindari konflik soal keikutsertaan Taiwan, perkara perdebatan utama antara Tiongkok dan anggota Forum lainnya, Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang pro-Beijing, Jeremiah Manele, mengambil tindakan itu, kata beberapa pejabat Pasifik dan Australia kepada Australian Broadcasting Corporation pada awal Agustus.

Beijing mendesak negara tuan rumah untuk tidak menyertakan Taiwan.

Pada awal Agustus, Manele menyampaikan rencana untuk tidak mengundang 21 mitra dialog kepada parlemen, dengan alasan perlunya meninjau hubungan Forum dengan negara non-anggota, menurut Reuters.

Manele menyebutnya penangguhan, bukan perubahan permanen, dan berkata dia hanya menunda dialog dengan para mitra hingga 2026.

Kekecewaan Taiwan

Taiwan diakui oleh tiga anggota Forum -- Palau, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall -- dan ikut serta dalam Forum selama beberapa dasawarsa.

Kemenlu Taiwan awal Agustus lalu menyatakan bahwa negaranya semestinya diterima di KTT Forum Pulau-Pulau Pasifik tahun ini, menekankan bahwa Taiwan "memegang teguh semangat 'Cara Pasifik' berupa keberagaman dan inklusivitas yang dianut oleh semua negara anggota Forum" dalam interaksinya di kawasan.

Tiongkok belum berkomentar, tetapi diplomatnya pernah melobi untuk menghapus penyebutan Taiwan dari pengumuman resmi Forum, seperti yang terjadi pada rapat tahun lalu di Tonga.

Tindakan ini menguntungkan Tiongkok, merugikan Taiwan

Meskipun Manele melarang semua mitra dialog Forum, dampak negatifnya lebih besar bagi Taiwan.

Pembatalan undangan "tidak menghalangi para mitra melakukan hubungan bilateral melalui kedutaannya," kata Sione Tekiteki, mantan penasihat Forum, kepada Pacific Waves, siniar Radio New Zealand.

Celah itu menguntungkan Tiongkok yang memiliki kedutaan di Honiara, sehingga pejabatnya dapat bertemu para pemimpin Forum yang berkumpul di Honiara pada bulan September.

Taiwan kecil kemungkinannya mendapatkan visa tepat waktu, memberikan Beijing keunggulan diplomatik.

"Sekalipun banyak mitra eksternal yang ingin bertemu pemimpin negara-negara Pasifik di Honiara, akan ada satu ketidakhadiran yang kentara -- Taiwan," ujar Anna Powles, lektor kepala jurusan keamanan di Massey University di Wellington, Selandia Baru, kepada Pacific Waves.

Reaksi pelbagai negara

Banyak negara anggota dan mitra Forum bereaksi terhadap masalah ini.

Amerika Serikat menyatakan kekecewaannya. AS mendukung "keberlanjutan kehadiran semua mitra Forum, termasuk Taiwan, di Rapat Pemimpin tahunan Forum Pulau-Pulau Pasifik, sebagaimana disepakati oleh para pemimpin Forum pada tahun 1992," ujar juru bicara Deplu AS yang tidak disebutkan namanya kepada Reuters.

"Kini orang luar mengatur siapa yang bisa kita undang sebagai tamu. Itu bukan cara Pasifik," kata Menlu Selandia Baru Winston Peters pada 14 Agustus di Suva.

Kritisi lainnya mencakup PM Fiji Sitiveni Rabuka dan PM Papua Nugini James Marape, yang menyebut hal ini merusak persatuan regional dan kerja sama Pasifik.

Beberapa negara mendukung Manele, termasuk Palau dan Samoa.

Implikasi di wilayah sengketa

Persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat memanas di Pasifik, sehingga usulan Honiara dapat memiliki implikasi jangka panjang.

Sejak mengalihkan hubungan dari Taipei ke Beijing pada 2019, Kepulauan Solomon mempererat hubungan keamanan dan ekonomi dengan Tiongkok.

Dengan tidak mengundang 21 mitra dialog ke Rapat Pemimpin Forum Pulau-Pulau Pasifik bulan September mendatang berarti "hilang kesempatan besar" untuk bertemu para donor global, kata anggota parlemen oposisi Kepulauan Solomon Peter Kenilorea Jr. kepada Reuters pada awal Agustus.

Tanpa keikutsertaan Taiwan, keseimbangan keterlibatan di Pasifik mungkin akan makin condong ke arah Beijing, ucap Tekiteki, mantan penasihat Forum.