Oleh Jia Feimao | 2025-09-09

Tiongkok sedang sibuk mengembangkan dron yang katanya akan mengubah peperangan.

Jika terjadi konflik di Selat Taiwan, Tiongkok dapat mengerahkan dron selain misil dan jet tempur yang mampu menciptakan zona tenang elektromagnetik, di tengah gangguan sinyal yang kuat. Ilmuwan Tiongkok mengatakan mereka telah mengembangkan teknologi perang elektronik (EW) baru, dinamai "mata badai", yang dapat mengganggu sistem komunikasi dan navigasi musuh sekaligus melindungi sinyal sendiri dan sekutu dari pengacauan.

Teknologi ini masih dalam tahap simulasi, tulis South China Morning Post (SCMP) pada bulan Agustus. Teknologi ini menggunakan dua dron secara bersamaan: satu dron memancarkan sinyal pengganggu untuk memberangus radar atau komunikasi musuh, sementara dron lainnya mengirimkan sinyal balasan untuk menyingkirkan gangguan di suatu lokasi.

Para peneliti mengklaim metode ini dapat menciptakan "zona tenang elektromagnetik" yang mirip pusat angin puyuh.

Peneliti militer Tiongkok memetik pelajaran dari perang di Ukraina, tulis SCMP dalam berita lain pada bulan Agustus.

Pada awal invasi besar-besaran Rusia, Moskow melancarkan gangguan elektronik tidak pandang bulu yang tidak hanya mengacaukan GPS AS, tetapi juga Galileo Eropa, Beidou Tiongkok, dan bahkan jaringan Glonass Rusia.

Untuk menghindari “senjata makan tuan", militer harus mengembangkan teknik gangguan dan kontra-gangguan terarah yang lebih presisi, disimpulkan ilmuwan Tiongkok.

Dron punya keterbatasan

Meskipun teknologi baru Tiongkok ini bagus di atas kertas, sulit untuk mengandalkan dron sebagai platform inti dalam perang, kata Chih-Jung Kao, asisten rekan peneliti di Institute for National Defense and Security Research Taiwan, kepada Focus.

Dron memiliki ukuran terbatas, yang membatasi antena yang dapat dibawa dan daya pancarnya, katanya.

"Dengan antena terbatas, bagaimana caranya dron dapat menangani semua panjang gelombang dan frekuensi?" tanya Kao.

Masalah lainnya soal catu daya. Semakin tinggi daya dan jangkauan gangguan, semakin besar listrik yang digunakan dron, sehingga mengurangi durasi terbang.

Model dron pengganggu ganda Tiongkok bukanlah konsep terobosan dan jangkauan efektifnya pun terbatas, kata Kao.

"Yang disebut 'mata badai elektromagnetik' itu baru propaganda," katanya.

Namun, dia memperingatkan bahwa jika Tiongkok berhasil, teknologi itu memadai untuk digunakan dalam konflik Selat Taiwan.

AS memilih pesawat berawak

Washington mengambil jalan lain.

Militer AS telah mengembangkan konsep dan teknologi serupa tetapi menggunakan pesawat berawak, kata Kao.

Pesawat EW Angkatan Udara AS, EA-37B, dapat mengganggu sistem musuh sekaligus melindungi jaringan sendiri. Pesawat ini memiliki daya yang lebih tinggi dan spektrum frekuensi yang lebih lebar daripada dron.

EA-37B mewarisi sekitar 70% sistemnya dari pendahulunya, EC-130H, tetapi dengan viabilitas lebih tinggi.

Beberapa fiturnya adalah larik antena besar di kedua sisi badan pesawat dan moncong besar dengan antena tambahan. Pesawat ini satu-satunya platform EW jarak jauh berspektrum penuh milik militer AS, yang mampu mengacaukan komando, kendali, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, pengintaian, dan penargetan musuh.

EW AS dari dulu mengandalkan pesawat berawak ukuran besar, kata Kao.

Namun, dalam program Collaborative Combat Aircraft Angkatan Udara AS, akan dikembangkan sistem tak berawak derivatif untuk misi perang elektronik. Sistem elektronik EA-37B dirancang agar beragam platform dapat beroperasi bersama tanpa saling mengganggu.

Pesawat EW AS dapat menolong Taiwan

Taiwan harus mempertimbangkan untuk membeli EA-37B dari Amerika Serikat, kata Kao.

Jika terjadi konflik, Taiwan dapat mengacaukan hubungan audio dan data antara pusat komando Tiongkok di Fuzhou dan Zhangzhou, serta antara pesawat AWACS dan pesawat tempur di bawahnya, sehingga melemahkan komando dan kendali Beijing.

Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Udara AS terus memperkuat pengerahan dan operasi pengintaian elektronik di Indo-Pasifik demi memastikan keunggulan dominasi elektromagnetik jika terjadi konflik regional, kata Kao.