Oleh AFP dan Focus | 2025-09-09

WELLINGTON, Selandia Baru -- Para pemimpin Pulau-Pulau Pasifik akan berkumpul di Kepulauan Solomon dari tanggal 8 hingga 12 September untuk sidang puncak penting dengan dibayang-bayangi oleh perbedaan tentang pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan itu yang berisiko merusak kerja sama regional.

Di samping 18 negara anggota, termasuk pemain penting Australia dan Selandia Baru, pertemuan di Forum Pulau-Pulau Pasifik biasanya dihadiri oleh puluhan negara lain sebagai pengamat atau mitra dialog.

Namun, tuan rumah tahun ini, Kepulauan Solomon yang merupakan sekutu dekat Tiongkok, melarang kehadiran sebagian besar mitra tersebut, memicu tuduhan bahwa Honiara bekerja atas perintah Beijing untuk mengecualikan peserta lama Taiwan.

Langkah itu memicu kecaman dari sesama bangsa Pulau Pasifik lain, tiga di antaranya -- Kepulauan Marshall, Palau, Tuvalu -- masih mengakui Taipei.

Pengamat memperingatkan bahwa hal ini dapat memecah Forum itu, melemahkan kerja sama regional yang penting dalam segala bidang dari perubahan iklim, kesehatan, dan keamanan hingga kejahatan lintas negara.

Winston Peters, diplomat tertinggi Selandia Baru, mengatakan kepada AFP bulan lalu bahwa sudah "jelas" ada campur tangan kekuatan luar dalam urusan KTT.

"Pihak luar kini mengatur siapa yang boleh kita undang sebagai tamu. Itu bukan cara Pasifik," ujarnya.

Tiongkok Komunis tidak pernah menguasai Taiwan, tetapi Beijing bersikeras pulau itu bagian dari wilayahnya, mengancam akan menggunakan kekerasan untuk merebutnya, dan berang terhadap pengakuan diplomatik resmi atas pulau demokratis itu.

Keduanya sudah lama berebut pengaruh di Pasifik Selatan, dengan Beijing mengeluarkan ratusan juta dolar membangun stadion olahraga, istana presiden, rumah sakit, dan jalan di wilayah luas itu.

Tiongkok menjadi "gajah dalam ruangan" (persoalan besar yang enggan dibicarakan), kata Mihai Sora, yang memimpin Pacific Islands Program di Lowy Institute, kepada AFP.

"Tiongkok pada dasarnya mengatur pertemuan pemimpin Forum Pulau-Pulau Pasifik, padahal dia bukan anggota Forum," ucap mantan diplomat Australia itu.

Pembahasan sensitif

Sidang akan dimulai pada 10 September di ibu kota Kepulauan Solomon, Honiara, dan akan berlangsung secara tertutup.

Pada 11 September, para peserta akan menuju ke Munda, pemukiman tepi laut yang indah berjarak lebih dari 300km dari ibu kota, untuk "retret pemimpin".

Namun, mungkin hanya sedikit yang bisa mereka sepakati. Di luar soal Tiongkok, persoalan utama yang menyebabkan gesekan termasuk peninjauan arsitektur regional Forum, yang akan menentukan siapa yang boleh ikut serta.

Begitu pula soal kerja sama keamanan lintas negara, karena negara anggota enggan mengorbankan hal yang mereka anggap sebagai kedaulatan untuk membantu mengatasi masalah regional.

Perubahan iklim adalah topik penting lainnya setelah kemenangan Vanuatu di Mahkamah Internasional, yang menyatakan bahwa negara wajib mengatasi perubahan iklim dan dapat dikenai ganti rugi jika tidak melakukannya.

Para mitra Forum bekerja sama dalam pengelolaan risiko bencana dan pembiayaan iklim, tetapi ada kecemasan di beberapa kalangan tentang negara-negara yang terlibat penambangan laut dalam atau eksplorasi migas.

KTT bisa "bubar"

Tiongkok menganggap Kepulauan Solomon sebagai salah satu mitra terdekat di Pasifik Selatan.

Kedua negara diam-diam menandatangani pakta keamanan pada 2022, dan Tiongkok menyumbang kendaraan dan perlengkapan kepolisian kepada Kepulauan Solomon menjelang Forum.

Diplomat tertinggi Beijing di Kepulauan Solomon, Cai Weiming, bahkan mengatakan Tim Penghubung Kepolisian Tiongkok -- bagian dari pakta itu -- bisa membantu urusan keamanan KTT.

Beijing mengisyaratkan bahwa dia akan hadir di KTT itu dalam bentuk apa pun.

Pejabat Selandia Baru mengatakan kepada AFP bahwa Forum bisa "bubar" jika itu terjadi.

Peters, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong, dan pejabat lain memperingatkan bahwa pelarangan kehadiran mitra dialog dapat berdampak pada bantuan yang diberikan ke Pasifik.

Seorang analis mengatakan Beijing mengambil langkah riskan dalam urusan Pasifik.

"Di satu sisi, Beijing mengklaim tidak campur tangan dengan cara apa pun, akan menghormati sentralitas dan proses forum Pasifik dan seterusnya," ujar Anna Powles, lektor kepala di Massey University di Wellington, Selandia Baru.

"Namun, di sisi lain, ada sejumlah pernyataan" yang dapat memperburuk perpecahan, katanya.

Campur tangan Tiongkok di Honiara

KTT berlangsung setelah satu politikus Kepulauan Solomon menggambarkan campur tangan terang-terangan Tiongkok dalam penyusunan pemerintahan Honiara.

Peter Kenilorea, anggota parlemen oposisi, mengatakan kepada The Australian edisi 7 September bahwa duta besar Tiongkok secara pribadi menghalanginya bergabung dengan pemerintahan PM Jeremiah Manele pada bulan Mei.

Pada saat itu, Manele baru menjabat satu tahun dan sedang menghadapi mosi tidak percaya di parlemen yang dapat menggulingkan pemerintahannya.

Kenilorea, meskipun memimpin Partai Persatuan yang beroposisi, mendukung Manele alih-alih mengambil risiko kembalinya pendahulu Manele yang lebih pro-Tiongkok, Manasseh Sogavare.

Dukungan semacam itu dapat membuat Kenilorea masuk dalam kabinet Menele, tetapi Beijing mengandaskan harapannya.

"Begitu mosi [tidak percaya] ditarik di sidang paripurna, Manele mengundang saya ke kediamannya, dan dia memberi tahu bahwa duta besar Tiongkok [Cai] memintanya untuk tidak menyertakan saya," ucap Kenilorea kepada The Australian. "Itu [tindakan] luar biasa, tetapi lumrah terjadi akhir-akhir ini."

Manele berkata bahwa dia dapat masuk kabinet jika memuji Beijing secara terbuka dan mengunjungi Tiongkok, kata Kenilorea, pengkritik pakta keamanan 2022 antara Kepulauan Solomon dan Tiongkok.

"Tiongkok sangat ingin saya tunduk kepada mereka. Saya tidak sudi," ujarnya.