Oleh Cheng Chung-lan | 2025-09-18

Berbagai laporan di Jepang mengenai akuisisi lahan berskala besar yang didanai investorTiongkok bermunculan, yang sangat meresahkan masyarakat Jepang.

Dari resor wisata di Hokkaido hingga pulau di Laut Pedalaman Seto, pembelian ini memicu kecurigaan bahwa proyek komersial tersebut dapat mengancam lokasi strategis dan sumber daya vital, yang menjadi ancaman keamanan nasional baru.

Kota Kutchan di Hokkaido terletak di kaki Gunung Yotei, berjarak sekitar dua jam di barat daya Sapporo.

Rencana real estat Tiongkok di Kutchan memicu kontroversi. Majalah mingguan Shukan Bunshun edisi Juli melaporkan bahwa konsorsium perusahaan Tiongkok membeli sekitar 60 hektare lahan di Kutchan untuk membangun "Pecinan". Masyarakat setempat kaget karena pengembang menebang 3,9 hektare hutan secara ilegal.

Setelah memastikan adanya pelanggaran, pemerintah Hokkaido memerintahkan penghentian pembangunan pada awal Juni.

Mantan pegawai perusahaan itu mengatakan kepada stasiun TV bahwa tenaga kerjanya "warga Tiongkok yang tinggal di Jepang" serta buruh yang didatangkan dari Tiongkok untuk pembangunan tembok luar.

Pekerja aplusan setiap dua minggu, dengan 60-70 pekerja di lokasi, dan bahan bangunan didatangkan dari Tiongkok dalam kontainer, kata mantan pegawai itu.

Menurut penyelidikan Shukan Bunshun, pengerjaan proyek yang dinamai "Proyek Kehidupan Baru Kota Kutchan" ini dimulai pada 2019. Proyek ini dijadwalkan selesai 2035, dilengkapi dengan hotel, kondominium, supermarket, dan fasilitas umum.

"Proyek ini ditujukan untuk [pembeli] Tionghoa. Mereka sudah mulai memasang iklan di situs web Tiongkok untuk mempromosikan penjualan rumah liburan," ujar seorang pejabat anonim.

Sebagian dari 60 hektare itu dijual kembali ke investor dan perusahaan Tiongkok lainnya, kata pejabat lainnya.

Pengamat berspekulasi bahwa perusahaan Tiongkok hendak memproduksi air minum kemasan untuk diekspor ke Tiongkok. Ekspor air itu dapat membahayakan infrastruktur dan keamanan setempat.

Proyek itu diduga melanggar tujuh aturan, termasuk soal penebangan pohon, peraturan bangunan, perencanaan kota, lanskap, polusi tanah, dan konservasi air, dilaporkan Shukan Bunshun.

Petani setempat mengaku khawatir.

"Sepertinya tempat ini akan menjadi tempat tinggal orang kaya Tiongkok," ucap seorang petani kepada Shukan Bunshun bulan Juli lalu. "Terlebih lagi, pekerjaan konstruksi dilakukan tanpa izin, dan banyak pelanggaran ... dan yang paling menakutkan adalah kemungkinan bencana banjir."

Pos luar strategis berkedok investasi Tiongkok

Kasus serupa terjadi di Pulau Kasasa di Laut Pedalaman Seto. Pulau sunyi tempat peristirahatan itu kini diterpa gelombang akuisisi Tiongkok. Pengembang "meratakan gunung untuk membangun kavling perumahan," kata seorang penduduk kepada Sankei Shimbun.

Menurut pemerintah prefektur Yamaguchi, pulau ini terletak sekitar 2 km dari Pelabuhan Komatsu di Pulau Suo-Oshima dan luasnya sekitar 940.000 meter persegi.

Hanya ada lima keluarga dengan tujuh penghuni, dan hanya tiga yang tinggal permanen di pulau itu. Transportasi bergantung pada feri yang beroperasi tiga atau empat kali sehari dari Komatsu.

Bermunculan alat berat dan kabel listrik di area yang dulunya sepi. Foto udara terbaru menunjukkan pembabatan hutan, tampaknya untuk pembangunan berskala besar.

Beberapa pemilik beralamat di Shanghai, menurut dinas pertanahan.

Agen properti melaporkan lonjakan permintaan, termasuk tawaran menarik dari orang Tiongkok yang tinggal di Tokyo dan Saitama. Rombongan turis dari Dalian, Tiongkok, bahkan mengunjungi pulau itu.

"Kami tidak dirugikan secara langsung, tetapi ... jika semua tanah ini diborong orang Tiongkok, kami orang Jepang akan menjadi minoritas di sini," ujar seorang penduduk.

Medsos Tiongkok dipenuhi komentar pongah seperti, "Murah banget. Bagaimana cara membelinya?" Bahkan ada yang menyarankan untuk "menancapkan bendera Tiongkok setelah membelinya."

Dekat jalur penerbangan militer AS

Pembelian properti sensitif semacam itu oleh Tiongkok meresahkan banyak orang Jepang. Kasasa terletak di dekat jalur penerbangan pangkalan militer AS di Iwakuni. Hanya perlu bersampan untuk mencapai pangkalan AL Jepang di Kure.

Hukum Tiongkok mengizinkan Beijing menyita aset warga Tiongkok di luar negeri dan mewajibkan warga negaranya mendukung pekerjaan intelijen.

Kasasa bisa menjadi "pangkalan dron" Tiongkok, kata Takashi Ishimoto, Anggota Dewan Kota Iwakuni.

"Jika Tiongkok terus membeli pulau-pulau di Laut Pedalaman Seto, itu sama saja dengan invasi Tiongkok secara de facto," ucapnya, menurut situs berita CNA Taiwan.

Hukum Jepang saat ini, yang hanya mengharuskan akuisisi tanah oleh asing dilaporkan setelah kejadian, sudah tidak memadai, kata Kiyoto Adachi, profesor hukum dan ekonomi di Hokusei Gakuen University di Sapporo, kepada Sankei Shimbun bulan September.

"Sepantasnya dibuatkan kerangka kerja untuk pemeriksaan pendahuluan," ujarnya, mirip dengan sistem pemeriksaan pembelian di Australia.

Dia menyarankan pemberlakuan aturan lokal seperti perda zonasi atau pajak khusus untuk vila.