Oleh AFP dan Focus | 2025-11-27

Presiden Taiwan Lai Ching-te pada 26 November mengatakan pemerintahnya akan mengusulkan tambahan belanja pertahanan sebesar $40 miliar selama delapan tahun ke depan, untuk menghalangi potensi invasi Tiongkok.

"Tujuan utamanya adalah membangun kapabilitas pertahanan yang dapat melindungi Taiwan secara permanen," ujar Lai dalam konferensi pers di Taipei, sehari setelah mengumumkan rencana pertahanan senilai $40 miliar dalam artikel opini di Washington Post. Dalam artikel itu, dia tidak menyebut jangka waktu penggunaan dana itu.

Taiwan sudah meningkatkan belanja pertahanan selama satu dekade terakhir akibat meningkatnya tekanan militer Tiongkok, tetapi pemerintahan Trump ingin negara pulau itu berbuat lebih banyak.

Tambah senjata, tambah kemampuan asimetris

Pengeluaran tambahan itu untuk "pembelian senjata baru dari AS, di samping meningkatkan kemampuan asimetris Taiwan," kata Lai di Post.

Investasi itu "menegaskan komitmen kami untuk membela demokrasi Taiwan," ujarnya, seraya menyebut program itu sebagai langkah penting untuk menunda atau mencegah serangan.

Lai mengatakan Taiwan tetap "teguh" kendati terus dicecar PLA Tiongkok, yang mengadakan latihan pengintaian melewati rantai pulau strategis terdepan.

Rantai itu mencakup Jepang, Taiwan, dan Filipina.

Latihan itu menunjukkan meningkatnya kesiapan Beijing untuk mengubah status quo dengan menggunakan senjata, kata Lai dalam Post.

"Peningkatan kekuatan militer RRT, serta meningkatnya provokasi di Selat Taiwan, Laut Tiongkok Timur dan Selatan, serta di seluruh Indo-Pasifik, menunjukkan rapuhnya perdamaian di kawasan itu," tambahnya, dan anggaran tambahan mutlak diperlukan guna menghadapi tantangan strategis yang semakin luas.

Ambisi Beijing yang tak tergoyahkan

RRT tidak pernah memerintah Taiwan, tetapi Beijing mengklaim pulau itu sebagai bagian wilayahnya dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasainya.

Pengumuman itu keluar saat Tokyo dan Beijing adu mulut selama berminggu-mingguyang dipicu pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi bahwa Jepang dapat melakukan intervensi militer apabila Tiongkok menyerang Taiwan.

Perselisihan itu membuat Xi Jinping menelepon Trump, dan menegaskan kedaulatan Tiongkok atas Taiwan.

Sebelum perseteruan Tiongkok-Jepang, awal bulan ini AS menyetujui transaksi suku cadang dan komponen senilai $330 juta dalam penjualan militer pertama di periode kedua Trump ke Taiwan.

Detail belanja Taiwan

Lai, yang memimpin Partai Progresif Demokrat, menguraikan rencana untuk meningkatkan anggaran pertahanan tahunan menjadi lebih dari 3% PDB tahun depan dan 5% pada tahun 2030. Data pemerintah menunjukkan anggaran pertahanan dapat mencapai $30,25 miliar pada tahun 2026, atau 3,32% PDB, pertama kalinya Taiwan melampaui angka itu sejak tahun 2009.

Selain pembelian senjata baru, Lai berjanji mempercepat pengembangan jaringan pertahanan udara T-Dome, sistem berlapis yang mengintegrasikan peringatan dini berbasis AI, pencegat rudal, pertahanan drone, dan platform anti-udara. Dia menyampaikan argumen serupa dalam pertemuan sebelumnya dengan AS, Bloomberg melaporkan, untuk memastikan Washington memahami ancaman itu.

Lai menyebut upaya baru untuk memperkuat koordinasi pemerintah, militer, dan masyarakat sipil melalui Komite Ketahanan Pertahanan Rakyat Semesta yang dibentuk tahun lalu. Komite ini dapat meningkatkan kemampuan Taiwan dalam menanggulangi bencana alam atau krisis akibat ulah manusia, ujarnya.

"Pesan saya jelas: dedikasi Taiwan terhadap perdamaian dan stabilitas tak tergoyahkan," ujar Lai di Post. "Tidak ada yang lebih bertekad membela masa depan Taiwan melebihi negara kami sendiri."

Rintangan di Taiwan

Namun, pemerintah mungkin kesulitan mendapatkan persetujuan parlemen, yang dikuasai oposisi—Kuomintang dan Partai Rakyat Taiwan. Ketua Kuomintang, Cheng Li-wun, menolak niat Lai, dengan mengatakan Taiwan "tidak punya uang sebanyak itu."

Anggaran khusus seperti ini menghadapi rintangan berat karena memerlukan persetujuan legislatif, Bloomberg melaporkan.

Namun, Lai menegaskan bahwa Taiwan tetap terbuka untuk berdialog dengan Beijing. Dia menulis bahwa meskipun Taipei terus mencari peluang untuk berdialog, kebijakannya "tidak hanya berdasarkan angan-angan semata."