Oleh Zarak Khan | 2025-12-22

Ambisi Tiongkok untuk tampil sebagai pemasok senjata global kini diuji oleh serangkaian kegagalan sistem persenjataan di luar negeri serta pembersihan korupsi di dalam negeri. Dari laras tank yang retak di Thailand hingga jet tempur yang terpaksa dihentikan operasinya di Burma, bukti nyata atas kegagalan tersebut kian menumpuk.

Ketidakstabilan teknis ini, yang disertai pembersihan kepemimpinan di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), memunculkan keraguan baru atas kemampuan Beijing menerjemahkan ambisi globalnya menjadi kekuatan militer yang benar-benar andal.

Secara bersama-sama, tren ini menunjukkan kelemahan sistemik dalam basis industri pertahanan dan tata kelola militer Tiongkok, serta mempertanyakan keberlanjutan laju modernisasi militernya yang cepat.

Mengekspor senjata cacat

Militer di sejumlah negara yang mengandalkan sistem persenjataan buatan Tiongkok melaporkan masalah teknis yang berulang, sehingga memicu kekhawatiran terhadap kredibilitas Beijing sebagai pemasok pertahanan jangka panjang.

Baru-baru ini, Angkatan Darat Thailand membuka penyelidikan atas kerusakan pada sebuah tank tempur utama VT-4 setelah laras meriamnya dilaporkan retak saat penembakan berkelanjutan pada 13 Desember, di tengah ketegangan perbatasan dengan Kamboja, menurut surat kabar Thailand Thairath.

VT-4 merupakan varian ekspor dari tank yang diproduksi oleh China North Industries Group Corp. (Norinco), sebuah konglomerat pertahanan milik negara yang secara agresif memasarkan platformnya di Asia Tenggara sebagai alternatif berbiaya lebih rendah dibandingkan persenjataan Barat.

Masalah serupa juga muncul di Asia Selatan dan Asia Tenggara, Timur Tengah, serta Afrika.

Di Timur Tengah, Arab Saudi menghadapi tantangan operasional dengan sistem penangkal drone berbasis laser Skyshield buatan Tiongkok, yang dilaporkan kesulitan beroperasi secara efektif di lingkungan gurun Saudi, menurut Defense Post pada September.

Burma menghentikan operasi jet tempur JF-17 Thunder buatan Tiongkok pada 2022 setelah menemukan rangka pesawat yang retak dan sistem radar yang tidak efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut Bangladesh menemukan cacat pada dua fregat buatan Tiongkok, sementara Angkatan Udara Bangladesh mengalami masalah berulang pada jet tempur F-7 dan pesawat latih K-8W buatan Tiongkok, termasuk ketidakakuratan sistem radar, lapor Sunday Guardian dari New Delhi pada Februari.

Sebelum 2020, Nigeria mengalami sejumlah kecelakaan yang melibatkan jet tempur F-7. Pada November 2020, pihak Tiongkok sepakat untuk memperbaiki sembilan unit F-7 Nigeria yang masih tersisa.

Namun, satu pesawat lainnya kembali jatuh pada Juli 2023.

Uji tekanan Pakistan

Pakistan tetap menjadi klien pertahanan terbesar Tiongkok, dengan 81 persen impor persenjataannya berasal dari Tiongkok sepanjang periode 2020–2024, menurut laporan Maret dari Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (Stockholm International Peace Research Institute/SIPRI).

Namun, konflik singkat dengan India pada Mei lalu mengungkap kerentanan signifikan dalam kemitraan strategis tersebut.

Serangan India menghantam sejumlah fasilitas militer di wilayah Pakistan, yang menunjukkan bahwa rudalnya mampu menembus pertahanan udara Pakistan yang dilengkapi sistem rudal permukaan-ke-udara buatan Tiongkok, lapor CNN pada Mei.

“Jika radar atau sistem rudal asal Tiongkok gagal mendeteksi atau mencegah serangan India, itu juga menjadi citra buruk bagi kredibilitas ekspor senjata Beijing,” kata Sajjan Gohel, direktur keamanan internasional di Asia-Pacific Foundation yang berbasis di London, kepada CNN.

Kemampuan Angkatan Laut Pakistan juga terdampak.

Empat fregat F-22P buatan Tiongkok milik Angkatan Laut Pakistan mengalami penurunan kinerja mesin dan sensor yang tidak andal, sehingga sangat menghambat operasi di Laut Arab dan Samudra Hindia, lapor lembaga pemikir Italia Geopolitica.info pada 2022.

Penurunan ekspor

Ekspor senjata Tiongkok menunjukkan tanda-tanda penurunan, meskipun Beijing berupaya memperluas pangsa pasar.

Banyak importir senjata terbesar di dunia masih menghindari pembelian sistem utama buatan Tiongkok karena khawatir terkena sanksi dari Amerika Serikat.

Pada 2024, 39 produsen senjata AS yang masuk dalam 100 besar dunia menjual senjata senilai US$334 miliar, naik 3,8% dibandingkan 2023, menurut SIPRI.

Delapan perusahaan Tiongkok yang masuk dalam 100 besar justru mengalami penurunan pendapatan sebesar 10% dari 2023, dengan total penjualan senjata senilai US$88,3 miliar.

Hampir dua pertiga ekspor senjata Tiongkok selama periode 2020–2024 ditujukan ke satu negara, yakni Pakistan, lapor SIPRI.

Dampak pembersihan militer

Perlambatan ekspor senjata Tiongkok mencerminkan gejolak mendalam di tubuh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), di mana serangkaian pembersihan kepemimpinan telah melumpuhkan proses pengadaan serta pengawasan pertahanan negara tersebut.

Rezim Presiden Xi Jinping, yang dimulai pada 2012, ditandai oleh pembersihan besar-besaran terhadap para pemimpin militer senior—yang dibingkai sebagai kampanye antikorupsi, namun pada praktiknya berfungsi untuk mengonsolidasikan kekuasaan Xi.

Pada Oktober, Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan sembilan jenderal karena tuduhan korupsi, termasuk He Weidong, jenderal berpangkat tertinggi kedua di negara itu.

Sebelumnya, pada Juni, otoritas Tiongkok mencopot sejumlah tokoh militer senior lainnya, termasuk Miao Hua, seorang laksamana yang memimpin departemen pekerjaan politik di Komisi Militer Pusat.

SIPRI mengaitkan gejolak yang terus berlanjut ini dengan kinerja industri persenjataan Tiongkok.

“Banyaknya tuduhan korupsi dalam pengadaan senjata Tiongkok menyebabkan sejumlah kontrak senjata utama ditunda atau dibatalkan pada 2024,” kata Nan Tian, direktur Program Pengeluaran Militer dan Produksi Senjata SIPRI, kepada Reuters pada 1 Desember.

“Hal ini semakin memperdalam ketidakpastian mengenai status upaya modernisasi militer Tiongkok dan kapan kemampuan baru akan benar-benar terwujud,” tambahnya.