Oleh Jia Feimao | 2025-12-29

Dokumen strategi terbaru AS menunjukkan menonjolnya posisi Taiwan dalam perhitungan strategis Pentagon.

Strategi Keamanan Nasional (NSS) AS tahun 2025 yang dirilis oleh pemerintahan Trump pada 5 Desember menempatkan pencegahan konflik di Selat Taiwan sebagai inti dari pendekatan Indo-Pasifiknya, dengan menyatakan bahwa mencegah konflik terkait Taiwan merupakan prioritas dan mempertahankan ”keunggulan militer” AS adalah kunci.

Dokumen tersebut menggunakan nada yang lebih keras terhadap situasi di Taiwan dibandingkan dengan versi yang diterbitkan selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, kata para analis. Mereka menyoroti delapan kali penyebutan Taiwan dan penekanan yang diberikan pada Selat Taiwan dalam gambaran keamanan regional.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak pernah menutup kemungkinan untuk merebutnya secara paksa.

Pencegahan melalui kekuatan

Strategi ini merupakan strategi pertama yang diumumkan oleh pemerintahan ini sejak dilantik pada bulan Januari. Strategi tersebut menyerukan “pencegahan konflik di Taiwan, idealnya dengan mempertahankan keunggulan militer.”

Laporan tersebut menjelaskan pentingnya Taiwan baik dari sisi ekonomi maupun geopolitik, dengan menyoroti peran dominan pulau itu dalam industri manufaktur semikonduktor. Laporan itu juga menyebutkan Taiwan menyediakan akses langsung ke rantai kepulauan kedua, serta memisahkan Asia Timur Laut dan Asia Tenggara menjadi dua kawasan strategis yang berbeda. Karena itu, laporan tersebut menegaskan “memang sudah sepantasnya Taiwan menjadi pusat perhatian.”

Rantai kepulauan kedua membentang dari Jepang hingga Pulau Papua dan mencakup wilayah teritorial AS Guam.

Sebaliknya, NSS 2017 yang dirilis selama masa jabatan pertama Trump hanya tiga kali menyebut Taiwan dalam satu kalimat.

Dalam implementasinya, strategi tersebut menyerukan "penguatan kapasitas Amerika Serikat dan sekutunya untuk menggagalkan setiap upaya pengambilalihan Taiwan," serta mencegah perkembangan apa pun yang dapat membuat upaya "mempertahankan pulau tersebut (Taiwan) menjadi mustahil."

Penempatan Taiwan dalam bagian “Deterring Military Threats” (Penangkalan Ancaman Militer) menandakan adanya perubahan dalam cara para pembuat kebijakan AS membingkai isu tersebut, tulis Yaqi Li, peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University (Singapura), dalam Modern Diplomacy.

"Taiwan tidak diposisikan sebagai isu normatif yang melekat dengan kebijakan terhadap Tiongkok; melainkan disajikan sebagai mekanisme untuk mencegah skenario militer yang dapat mengguncang kepentingan ekonomi AS serta posisi strategisnya di kawasan."

Strategi tersebut menggunakan bahasa geopolitik yang tidak biasa dan sangat eksplisit untuk mendefinisikan ulang Taiwan sebagai “pusat geopolitik” di rantai kepulauan pertama, tulis Tang Ming-hua, peneliti madya di Institute for National Defense and Security Studies, Taiwan, dalam tulisannya pada 9 Desember untuk lembaga tersebut.

Rantai kepulauan pertama meliputi Jepang, Taiwan, dan Filipina.

Menyerukan kepada Taiwan untuk melakukan lebih banyak lagi

Peran Taiwan telah berubah dari entitas yang dilindungi menjadi bagian dari sistem pencegahan di Indo-Pasifik, kata Tang. “Nilai Taiwan tidak hanya terletak pada kemampuannya untuk mempertahankan diri, tetapi juga pada apakah Taiwan dapat menjadi salah satu ‘garis pertahanan’ di dalam rantai kepulauan pertama yang cukup kuat untuk mencegah terobosan strategis Tiongkok.” Peningkatan status tersebut, tambahnya, menyebabkan Taiwan harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga keseimbangan regional.

Amerika Serikat “akan membangun angkatan bersenjata yang mampu mencegah agresi di mana pun di Rantai Kepulauan Pertama. Namun, angkatan bersenjata AS tidak dapat, dan tidak seharusnya, melakukan ini sendirian. Semua sekutu kami harus meningkatkan kontribusi dan pengeluaran mereka — dan yang lebih penting lagi,melakukan -- jauh lebih banyak untuk pertahanan bersama,” tulis Gedung Putih dalam NSS

Taiwan akan tetap menjadi mitra yang dapat diandalkan dan berkomitmen untuk memperkuat kemampuan bertahannya guna menjaga perdamaian regional, kata Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam cuitannya pada 5 Desember.

Belanja pertahanan Taiwan

Lai mengumumkan rencana pertahanan senilai $40 miliar pada bulan November, yang berfokus pada pembelian persenjataan baru dari Amerika Serikat dan penguatan kemampuan perang asimetris Taiwan untuk mencegah kemungkinan agresi militer Tiongkok terhadap pulau tersebut.

Belanja pertahanan Taiwan sesuai dengan harapan NSS terhadap sekutunya, tulis William Chih-tung Chung, seorang peneliti lain di Institute for National Defense and Security Studies, pada 8 Desember.

“Taiwan tidak boleh hanya berperan sebagai penerima pasif bantuan keamanan, melainkan harus mengambil peran aktif sebagai penyedia keamanan untuk memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Strategi Keamanan Nasional Trump,” tulisnya dalam sebuah posting untuk institutnya.

Mencegah penggunaan kekuatan militer Tiongkok terhadap Taiwan telah menjadi hal yang krusial dalam perencanaan Indo-Pasifik AS, katanya, seraya menambahkan pergeseran Taiwan dari “mengandalkan” menjadi “berbagi tanggung jawab” merupakan kunci untuk mempertahankan hubungan berbasis kepentingan strategis dengan Amerika Serikat.

Rekan Chung, Tang, menguraikan sejumlah cara agar Taiwan dapat mengambil tanggung jawab keamanan yang lebih besar. Langkah tersebut meliputi peningkatan berkelanjutan dalam anggaran pertahanan, reformasi sistem cadangan militer, dan percepatan produksi massal rudal dan sistem tempur nirawak.

Ia menyarankan agar Taiwan memperluas sistem mobilisasi pertahanan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat serta memperkuat ketahanan infrastruktur vital guna menghadapi skenario konflik berintensitas tinggi.