Oleh AFP dan Li Hsien-chi | 2026-01-09

HONG KONG — Setelah empat bulan menunggu tanpa kepastian, sineas Kiwi Chow menerima kabar yang ia khawatirkan—meski tidak sepenuhnya tak terduga—pada bulan Desember. Otoritas sensor Hong Kong melarang penayangan film terbarunya di layar lebar dengan alasan film tersebut dinilai dapat “membahayakan keamanan nasional.”

Karier pria berusia 46 tahun itu—yang melejit pada tahun 2015 lewat film distopia peraih penghargaan "Ten Years"—mencerminkan bagaimana industri film Hong Kong yang dulu dikenal berani dan sarat humor satir kini meredup, hingga para senimannya merasa terbelenggu dalam kungkungan kreativitas.

Film thriller terbarunya, "Deadline," mengisahkan sebuah sekolah elite yang dilanda keresahan setelah muncul peringatan mengenai rencana bunuh diri, ujar Chow kepada AFP. Ia menyebut film tersebut sebagai kiasan kompetisi tingkat tinggi dalam dunia kapitalisme. Larangan penayangannya di Hong Kong diumumkan pada bulan Desember.

Film itu dibuat di Taiwan, tetapi menggunakan latar “dunia imajinasi," menurut Chow.

“Badan sensor menyatakan film ini ‘bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional.' Apa maksudnya? Tidak ada penjelasan apa pun,” kata sang sutradara.

Chow menulis di Facebook bahwa putusan tersebut, yang didasarkan pada Undang-Undang Keamanan Nasional yang disahkan pada tahun 2020, adalah “tidak masuk akal, berlebihan, kasar, dan tidak adil.”

Iklim sensor

Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang ketat di Hong Kong pada tahun 2020, menyusul maraknya aksi pro-demokrasi berskala besar yang terkadang diwarnai kekerasan di pusat keuangan tersebut. Setahun kemudian, aturan sensor film kembali diperketat.

Chow mengatakan sejak saat itu industri film kian meningkatkan praktik swasensor.

Ia mengatakan bahwa tidak seorang pun akan membuat film jika ceritanya berkaitan dengan kondisi politik nyata di Hong Kong.

Saat ditanya mengenai "Deadline," Kantor Administrasi Film, Surat Kabar, dan Artikel Hong Kong mengatakan tidak akan memberikan komentar untuk satu film tertentu.

Sensor melarang 13 film dengan alasan keamanan nasional antara tahun 2021 hingga Juli tahun ini, sementara 50 film lainnya “diwajibkan untuk dimodifikasi,” ujar kantor tersebut kepada AFP.

Hong Kong tidak melarang satu pun film antara tahun 2016 dan 2020, tetapi angka itu melonjak menjadi 10 film pada tahun 2023.

Menurut Chow, penolakan otoritas bukan mengenai kisah dalam film, melainkan rekam jejaknya selama bertahun-tahun yang kerap bersinggungan dengan isu sensitif di mata Beijing, hingga membuatnya masuk daftar hitam tidak resmi.

“Saya ingin bekerja sama dengan para aktor, mencari lokasi syuting, dan menggandeng investor, tetapi semuanya menjadi sangat sulit,” katanya.

“Saya merasa sangat kesepian,” ujarnya tentang proses pembuatan film "Deadline."

Satu dekade prestasi

Chow mulai dikenal luas satu dekade lalu lewat film "Ten Years" yang menggambarkan Hong Kong distopia pada tahun 2025—tahun yang saat itu masih terasa jauh.

Pada 17 Desember 2015, film tersebut diputar perdana di Hong Kong dan menampilkan lima kisah pendek bernuansa pesimistis—termasuk satu yang disutradarai Chow—di tengah meningkatnya kekhawatiran warga terhadap pengaruh politik Beijing di kota semi-otonom tersebut.

Berbicara kepada AFP tepat 10 tahun kemudian, Chow mengenang bagaimana penonton berbondong-bondong menghadiri pemutaran publik setelah sejumlah bioskop besar menolak menayangkan film tersebut.

“Banyak orang merasa 'Ten Years' menggambarkan dilema Hong Kong dan menunjukkan bagaimana kebebasan dapat tergerus. Mereka merasa apa yang digambarkan dalam film itu seperti sebuah ramalan—dan akhirnya menjadi kenyataan,” kata Chow.

Segmen film yang disutradarai Chow, berjudul "Self-immolator," ditutup dengan adegan fiktif seorang perempuan lanjut usia menyiramkan bensin ke tubuhnya sebelum menyalakan pemantik.

“Pembakaran diri adalah simbol pengorbanan. Saya ingin bertanya kepada warga Hong Kong: ‘Sejauh mana Anda bersedia berkorban demi nilai-nilai kebebasan dan keadilan?’” katanya, seraya menambahkan pandangannya tentang pengorbanan dibentuk oleh agamanya, yaitu Kristen.

Ia mengatakan menemukan jawabannya selama aksi pro-demokrasi 2019, yang berlangsung dalam skala dan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta berujung pada lebih dari 10.200 penangkapan dan lebih dari 2.000 orang dijatuhi sanksi hukum.

Pada tahun 2019, Chow hampir merampungkan proses produksi sebuah film drama romantis, tetapi pada saat yang sama ia juga merekam secara ekstensif aksi protes tersebut, yang kemudian menjadi film dokumenter "Revolution of Our Times."

Film dokumenter itu diputar perdana di Festival Film Cannes pada Juli 2021, tetapi Chow tidak pernah berupaya menayangkannya di Hong Kong dan memilih untuk menjaga seluruh tim produksi tetap anonim.

“Setelah membuat 'Revolution of Our Times,' saya sudah memperkirakan tidak akan bisa membuat film untuk waktu yang cukup lama, dan secara mental telah siap menghadapi kemungkinan dipenjara,” katanya.

"Risiko"

Meski film dokumenter itu tidak membuat Chow dipenjara, sang sineas mengatakan ia harus menanggung konsekuensi berat ketika para investor dan kolaborator menjauh, yang nyaris menggagalkan pembuatan film "Deadline."

Chow mengatakan ia tidak dapat memperoleh satu pun sekolah di Hong Kong sebagai lokasi syuting, sehingga produksi film tersebut dipindahkan ke Taiwan, tempat "Deadline" dirilis pada bulan November.

Keputusan sensor Hong Kong yang telah lama dinanti menjadi pukulan berat, terutama bagi prospek komersial film tersebut.

Setelah larangan di Hong Kong, Chow mengatakan film itu terpilih untuk ditayangkan di Festival Film Internasional Rotterdam ke-55 di Belanda.

Sejumlah pendukung Chow di Hong Kong pergi ke Taiwan untuk menghadiri pemutaran khusus "Deadline," meski seorang penyelenggara mengatakan ia digeledah oleh petugas bea cukai saat kembali.

Bea cukai Hong Kong menolak berkomentar mengenai film tertentu.

Chow mengatakan ia tidak ingin “meninggalkan” kotanya, meskipun merasa sensor politik menciptakan hambatan besar bagi karyanya.

“Pemerintah secara resmi menyatakan film ini bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional—sesuatu yang mungkin pertama kali saya alami—dan hal itu menambah rasa risiko serta kecemasan,” kata Chow.

“Semoga keadilan datang bagi Hong Kong. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kota ini, begitu pula saya,” ujarnya.