Oleh AFP dan Focus | 2026-02-13

TOKYO — Jepang menyita sebuah kapal nelayan Tiongkok dan menangkap kaptennya pada 12 Februari, sebuah insiden yang berpotensi memperkeruh perselisihan antara kedua raksasa Asia tersebut.

Peristiwa di perairan selatan Jepang ini terjadi tiga bulan setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi mengisyaratkan Jepang akan melakukan intervensi militer jika Beijing berupaya mengambil alih Taiwan dengan kekuatan bersenjata. Ia menggambarkan kemungkinan tersebut sebagai "situasi yang mengancam kelangsungan hidup."

Badan Perikanan Jepang menyatakan telah memerintahkan kapten kapal untuk berhenti guna menjalani pemeriksaan, tetapi kapal tersebut "tidak patuh dan melarikan diri."

"Akibatnya, kapten kapal tersebut ditangkap pada hari yang sama," ungkap badan tersebut dalam pernyataan resmi.

Kapal yang diidentifikasi sebagai Qiong Dong Yu 11998 itu berada di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang, sekitar 89,4 mil laut (166 km) di selatan-barat daya Pulau Meshima di kepulauan Goto, lepas pantai Prefektur Nagasaki.

Menurut media lokal, kapal tersebut diketahui berasal dari Basuo, Pulau Hainan, Tiongkok, dan sedang menangkap ikan kembung serta makarel.

Penyitaan pertama sejak tahun 2022

Tiongkok segera bereaksi, menyerukan agar Jepang menghormati keselamatan dan hak-hak awak kapal Tiongkok. Ini merupakan pertama kalinya sejak tahun 2022 Badan Perikanan Jepang menyita kapal nelayan Tiongkok.

Jepang mengidentifikasi kapten tersebut sebagai warga negara Tiongkok bernama Zheng Nianli, 47 tahun. Ia dan 10 awak kapal lainnya dibebaskan pada 13 Februari setelah China menjamin pembayaran uang jaminan tunai.

"Untuk mencegah operasi penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, kami akan terus mengambil tindakan tegas dan melakukan penegakan hukum," kata Kepala Sekretaris Kabinet, Minoru Kihara.

Menteri Pertanian Norikazu Suzuki mengeluarkan pernyataan serupa, menegaskan posisi pemerintah yang solid untuk “mencegah operasi ilegal.”

Tiongkok memiliki sejumlah sengketa wilayah dengan Jepang, dan insiden berulang kali terjadi di sekitar Kepulauan Senkaku, yang dikenal sebagai Diaoyu di Tiongkok.

Pada tahun 2010, penangkapan kapten kapal nelayan Tiongkok lainnya di sekitar kepulauan tersebut memicu insiden diplomatik besar. Tokyo akhirnya membebaskan kapten tersebut tanpa dakwaan—sebuah preseden yang kecil kemungkinan akan diikuti pemerintahan saat ini.

Ketegangan soal Taiwan

Jepang dan Tiongkok memiliki hubungan ekonomi yang erat, tetapi komentar Takaichi mengenai Taiwan kembali memperburuk hubungan kedua negara. Tiongkok telah lama menegaskan Taiwan—yang diduduki Jepang dari tahun 1895 hingga 1945—adalah wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mencapai "reunifikasi."

Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan kepada AFP dalam sebuah wawancara pekan ini bahwa negara-negara lain—termasuk Jepang—akan menjadi target Tiongkok berikutnya jika Beijing merebut pulau demokratis tersebut. "Negara-negara berikutnya yang berada dalam ancaman adalah Jepang, Filipina, dan negara lain di kawasan Indo-Pasifik," kata Lai.

Menyusul komentar Takaichi, Beijing memanggil duta besar Jepang, memperingatkan warga Tiongkok agar berhati-hati bepergian ke Jepang, dan menggelar latihan udara gabungan dengan Rusia. Pada bulan Desember, jet J-15 dari kapal induk Liaoning milik Tiongkok dua kali mengunci radar pada pesawat Jepang di perairan internasional dekat Okinawa.

Tiongkok juga memperketat kontrol ekspor ke Jepang untuk barang-barang yang berpotensi memiliki kegunaan militer, memicu kekhawatiran bahwa Beijing dapat membatasi pasokan mineral tanah jarang yang vital. Tiongkok bahkan menarik kembali dua panda terakhirnya dari Jepang pada bulan lalu.

Pemimpin berhaluan keras

Takaichi, 64 tahun, dikenal sebagai sosok yang bersikap keras terhadap Tiongkok sebelum menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang pada bulan Oktober. Ia meraih kemenangan telak dalam pemilu yang dipercepat pada awal Februari, menempatkannya pada posisi yang kuat selama empat tahun ke depan untuk membentuk kebijakan domestik dan luar negeri Jepang.

Takaichi mengatakan pada 9 Februari bahwa di bawah kepemimpinannya, Jepang—yang menampung sekitar 60.000 personel militer AS—akan memperkuat pertahanan dan "melindungi wilayahnya dengan teguh. Ia juga menyatakan dirinya "terbuka untuk berbagai dialog dengan Tiongkok."

Namun, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan "dialog yang tulus harus dibangun di atas rasa saling menghormati."

"Jika Jepang benar-benar ingin mengembangkan hubungan strategis yang saling menguntungkan dengan Tiongkok, caranya sangat mudah dan jelas: tarik kembali pernyataan keliru Takaichi mengenai Taiwan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian, pada 10 Februari.