Oleh Zarak Khan | 2026-04-09

India memperketat pembatasan penggunaan teknologi Tiongkok di sektor-sektor penting, karena pertimbangan keamanan makin ditekankan dalam pembuatan kebijakan.

Pihak berwenang di New Delhi baru-baru ini mempercepat pengurangan ketergantungan pada sistem buatan Tiongkok, dengan fokus pada sektor seperti komunikasi satelit dan infrastruktur pengawasan.

Tindakan itu mencerminkan penyesuaian strategis setelah ketegangan geopolitik selama bertahun-tahun dan meningkatnya kekhawatiran akan kerentanan infrastruktur digital dari luar negeri.

Meninggalkan satelit Tiongkok

India mengalihkan stasiun penyiaran dari satelit yang terkait dengan Tiongkok, mengikuti arahan tidak resmi—tetapi tegas—dari pemerintah.

Pemain di sektor satelit seperti Chinasat dan ApStar berada di pusat perubahan ini, seiring pengetatan pembatasan oleh pihak berwenang terhadap operator yang terkait dengan Tiongkok.

Mulai 1 April, New Delhi melarang operator satelit itu menawarkan layanan di India. Para pejabat menyebut alasannya masalah keamanan nasional.

"Operator yang terkait dengan Tiongkok tidak diizinkan menawarkan layanan di India mengingat sensitivitas sektor antariksa," kata sebuah sumber yang mengetahui keputusan itu kepada The Economic Times.

AsiaSat, operator satelit berbasis di Hong Kong, telah memperoleh perpanjangan sementara selama tiga bulan dari Pusat Promosi dan Otorisasi Antariksa Nasional India (IN-SPACe), regulator industri antariksa negara tersebut.

Perpanjangan ini hanya berlaku untuk "saluran TV internasional yang hanya memiliki izin tautan turun (downlink) dan untuk penggunaan sesekali, misalnya untuk acara olahraga," kata perusahaan itu.

Tindakan ini dilakukan setelah Kementerian Informasi dan Penyiaran mendorong peralihan ke sarana alternatif yang telah disetujui.

IN-SPACe sebelumnya mencabut izin beberapa kapasitas satelit AsiaSat setelah 31 Maret.

Sebagian besar lembaga penyiaran sudah merampungkan transisi ke sistem satelit domestik dan ke penyedia layanan Barat seperti Intelsat, perusahaan dari AS.

Menutup potensi pengintaian

Pada saat yang sama, India memperluas pembatasan terhadap peralatan pengawasan buatan Tiongkok, dengan alasan risiko pencurian data dan akses tanpa izin.

India melarang dua semi-BUMN Tiongkok yang menyediakan sistem pengawasan dan CCTV, Dahua dan Hikvision, menjual kamera CCTV yang terhubung ke internet setelah menolak sertifikasi untuk produk yang dibuat di Tiongkok atau menggunakan chipset Tiongkok berdasarkan aturan kendali kualitas baru, dilaporkan oleh Times of India pada 1 April.

Produsen dalam negeri, seperti CP Plus, Qubo, Prama, dan Matrix, langsung mengisi kekosongan itu. Mereka menggunakan chipset Taiwan dan perangkat lunak yang dilokalkan, tambah laporan itu.

India mengubah kebijakan sambil melakukan perombakan bertahap terhadap infrastruktur pengawasan, dimulai dari ibu kota.

Di New Delhi, para pejabat memperkirakan lebih dari setengah infrastruktur CCTV kota yang luas itu bergantung pada peralatan buatan Tiongkok.

Dari sekitar 270.000 kamera yang dipasang Departemen Pekerjaan Umum, sekitar 140.000 yang dipasang pada tahap awal berasal dari Tiongkok, sedangkan instalasi yang lebih baru menggunakan peralatan yang berbeda, dilaporkan Times of India pada 2 April.

Parvesh Verma, menteri kabinet, baru-baru ini mengatakan bahwa kamera yang dipasok perusahaan Tiongkok Hikvision secara bertahap akan diganti di New Delhi, karena "kekhawatiran soal pengintaian dan keamanan data."

Para pejabat dan analis keamanan sudah berulang kali memperingatkan tentang kerentanan pada perangkat pengawasan dari Tiongkok yang terhubung ke internet.

Mantan kepala keamanan siber India, Gulshan Rai, sebelumnya memperingatkan bahwa kamera yang terhubung ke internet dapat diakses dari jarak jauh dan "selalu memiliki risiko spionase."

"Orang dapat mengoperasikan dan mengendalikan kamera CCTV yang terhubung ke internet dari mana saja. Kamera CCTV harus tangguh dan aman," katanya kepada Reuters tahun lalu.

Larangan pemerintah mengubah perilaku konsumen.

Mukesh Ahirwar, pegawai di toko peralatan pengawasan di Nehru Place, pasar teknologi informasi besar di New Delhi, mengatakan bahwa konsumen sebelumnya memandang produk Tiongkok sebagai produk yang terjangkau dan andal.

Namun, sejak ada larangan pemerintah, semakin banyak pelanggan mencari kamera buatan dalam negeri, sehingga penjualan merek India terus meningkat, kata Ahirwar Kantor Berita Pusat Taiwan pada 8 April.

Pendekatan India sejalan dengan tindakan yang diambil oleh beberapa negara Barat untuk membatasi peran Tiongkok dalam infrastruktur sensitif.

Penolakan global

Tindakan ini sebagian berasal dari kekhawatiran bahwa hukum Tiongkok mengizinkan pemerintah mengakses data yang ditransmisikan melalui teknologi perusahaan Tiongkok, kata para ahli.

Pada tahun 2022, Amerika Serikat melarang penjualan peralatan telekomunikasi dan pengawasan dari beberapa perusahaan termasuk Huawei, Hikvision, dan Dahua dengan alasan keamanan nasional.

Inggris dan Australia memberlakukan pembatasan serupa terhadap investasi Tiongkok di infrastruktur penting yang sensitif.

Washington memilih strategi yang lebih proaktif dengan mendukung penyebaran ponsel cerdas terjangkau yang didukung perangkat lunak AS di seluruh wilayah Indo-Pasifik, terutama untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok yang semakin besar terhadap ekosistem digital regional.

Bulan Juni lalu, Taiwan memasukkan dua raksasa teknologi Tiongkok, termasuk Huawei, ke dalam daftar hitam, dalam rangka perubahan kebijakan yang memandang produksi cip canggih sebagai masalah keamanan nasional.

India melarang puluhan aplikasi Tiongkok, termasuk TikTok, dengan alasan keamanan nasional.