Oleh Zarak Khan | 2026-01-22

Pemerintah India menghadapi tekanan politik karena berencana melonggarkan pembatasan investasi Tiongkok, langkah yang dinilai berisiko melemahkan postur keamanan New Delhi sementara ketegangan dengan Beijing di perbatasan yang dipersengketakan belum terselesaikan.

Perubahan yang diusulkan Kemenkeu itu akan mengendurkan pembatasan lima tahun terhadap perusahaan Tiongkok yang mengikuti tender pemerintah India, dilaporkan Reuters pada 8 Januari.

Langkah ini dapat membuka kembali akses ke sektor sensitif yang strategis, termasuk infrastruktur, peralatan listrik, dan manufaktur elektronik.

Pembatasan diberlakukan sejak 2020

India memberlakukan pembatasan terhadap Tiongkok setelah bentrokan Galwan tahun 2020 di bagian timur Ladakh, pertempuran paling mematikan antara kedua negara sejak 1975. Setelah konflik yang menewaskan sedikitnya 20 tentara India itu, hubungan Tiongkok-India merosot tajam.

India merespons bentrokan itu dengan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dari negara yang berbatasan darat dengannya, mensyaratkan surat izin politik dan keamanan sebelum mengikuti tender publik. Langkah ini menutup peluang perusahaan Tiongkok dalam pengadaan pemerintah, yang nilainya berkisar 700-750 miliar dolar AS per tahun, kata Reuters.

Perusahaan patungan Tiongkok pada 2020 batal memproduksi 44 perangkat kereta api semi-kecepatan tinggi ketika Kementerian Perkeretaapian India membatalkan tender. Kontrak itu jatuh ke perusahaan India pada Januari 2021 setelah kementerian merevisi tender untuk mengutamakan perusahaan domestik.

Kegaduhan terkait pertemuan dengan PKT

Kontroversi atas perubahan sikap itu meningkat setelah pimpinan partai BJP yang berkuasa, beserta organisasi induk ideologinya, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), menjamu delegasi Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada 13 Januari, beberapa hari setelah muncul laporan tentang usulan perubahan kebijakan.

Peserta konferensi "membahas secara panjang lebar cara-cara untuk memajukan komunikasi antar-partai" antara kedua partai yang berkuasa, demikian cuitan Dr. Vijay Chauthaiwale, tokoh BJP yang memimpin departemen hubungan luar negeri partai itu.

Partai oposisi utama India memanfaatkan data perdagangan terbaru untuk menuduh pemerintah melakukan "penyerahan diri yang terencana dengan cermat" terhadap Beijing.

"Tiongkok baru saja mengumumkan surplus perdagangan sebesar 1,2 triliun dolar AS pada 2025. Ini berarti surplus perdagangannya dengan India saja sekitar 10% dari jumlah total," dicuitkan Jairam Ramesh, pemimpin senior partai Indian National Congress, pada 14 Januari.

Ramesh mengutip pertemuan 13 Januari antara BJP–RSS dan delegasi PKT sebagai bagian dari penyerahan diri yang dicurigai demi kepentingan ekonomi Tiongkok.

Ketegangan yang belum selesai

Upaya pendekatan India terhadap PKT terjadi di tengah memburuknya ketegangan di perbatasan.

Titik-titik gesekan di sepanjang garis perbatasan Himalaya masih belum terselesaikan. Kedua negara terus memutakhirkan infrastruktur strategis dan memperkuat pasukan garis depan.

Bentrokan tahun 2020 meninggalkan kesan mendalam pada politik dan nasionalisme India, kata Amar Jaipal, analis keamanan yang berbasis di New Delhi.

"Pembatasan terhadap perdagangan Tiongkok setelah bentrokan tahun 2020 bukanlah formalitas birokrasi. Hal itu merupakan sinyal politik dan strategis setelah agresi Tiongkok di perbatasan kami yang menewaskan prajurit kami," ujar Jaipal kepada Focus.

Baru-baru ini, New Delhi menolak keberatan Beijing atas film Bollywood mendatang, "Pertempuran Galwan", yang menggambarkan bentrokan tahun 2020. Kontroversi atas film itu mencerminkan kepekaan yang berlanjut dari episode tersebut dalam politik India.

Pelaku industri memperkirakan bahwa pelonggaran pembatasan dapat melemahkan manufaktur domestik dan memperbesar ketergantungan ekonomi India kepada Tiongkok.

Memberikan akses lebih besar ke perusahaan Tiongkok dapat "membahayakan manufaktur domestik, menciptakan tekanan perbankan, dan menyebabkan pengangguran massal," tulis Seamless Tube Manufacturers' Association of India kepada Kementerian Baja, dilaporkan Rediff pada 15 Januari.

Tanpa adanya pembatasan, pemasok Tiongkok akan membanjiri pasar India dengan tabung dan pipa baja di bawah harga pasar dan membuat perusahaan India bangkrut, kata asosiasi.

"India belum menemukan cara memasukkan hasil industrinya ke pasar Tiongkok dalam skala besar," tulis Tushar Joshi, peneliti tamu di Observer Research Foundation, bulan Desember lalu.