Shirin Bhandari | 2026-04-22

Kementerian Luar Negeri Filipina (DFA) menyatakan bahwa setiap pengaturan kerja sama di bidang minyak dan gas dengan Tiongkok harus sepenuhnya mematuhi Konstitusi Filipina dan hukum yang berlaku. Langkah ini menetapkan batasan hukum yang tegas demi menjaga hak kedaulatan negara saat Manila dan Beijing secara hati-hati membuka kembali pembicaraan energi.

“Setiap keputusan untuk mengejar, menyusun, atau menyelesaikan kesepakatan kerja sama minyak dan gas bumi, baik dengan Tiongkok atau pemerintah asing mana pun, akan dibuat semata-mata sesuai dengan Konstitusi Filipina serta undang-undang, yurisprudensi, dan peraturan negara, serta dengan penegasan penuh atas hak prerogatif berdaulatnya,” kata DFA dalam pernyataan tertanggal 12 April.

Klarifikasi tersebut menyusul wawancara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dengan Bloomberg Television pada akhir Maret. Marcos mengatakan krisis energi regional dapat menjadi “pendorong bagi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan” terkait pengembangan minyak dan gas bumi bersama di perairan sengketa—sebuah prospek yang sebelumnya tertunda selama bertahun-tahun akibat perselisihan kedaulatan.

Kebutuhan energi

Filipina mengumumkan darurat energi nasional pada hari yang sama, setelah lonjakan harga minyak global sejak akhir Februari mendorong biaya bahan bakar di negara tersebut ke tingkat kenaikan tertinggi yang tercatat di dunia.

“Hal itu sudah lama kami bicarakan, tetapi sengketa wilayah menghambatnya,” kata Marcos, seraya menambahkan pemerintah tengah mengeksplorasi dan menempuh semua opsi yang tersedia untuk mengatasi krisis tersebut.

Kedua negara menggelar pertemuan bilateral di Quanzhou, Provinsi Fujian, pada akhir Maret. Pembicaraan itu berlangsung tak lama setelah Marcos mengumumkan keberhasilan pengujian di sumur Camago-3, cadangan gas alam di laut dalam di ladang Malampaya yang diperkirakan mampu menghasilkan hingga 60 juta kaki kubik gas per hari. Ini merupakan pertama kalinya potensi eksplorasi di Laut Tiongkok Selatan kembali dibahas sejak perundingan sebelumnya dihentikan pada tahun 2022, sebuah jeda yang diwarnai oleh ketegangan maritim berkepanjangan.

Peringatan dari pihak militer

Namun, negosiasi ini berlangsung di tengah ketegangan yang terus berlanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok berulang kali melakukan manuver yang mengganggu terhadap nelayan Filipina dan kapal Penjaga Pantai Filipina, terutama di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina.

Militer Filipina mengambil sikap waspada pascapembicaraan terbaru tersebut.

Laksamana Muda Roy Vincent Trinidad, juru bicara Angkatan Laut Filipina untuk Laut Filipina Barat, mengatakan Beijing belum membangun kepercayaan yang diperlukan untuk negosiasi semacam itu.

“Partai Komunis Tiongkok bukan mitra yang dapat diandalkan di meja perundingan,” ujar Trinidad kepada wartawan. “Secara historis, kami mengamati perbedaan antara apa yang mereka katakan dan tindakan mereka di lapangan. Ini adalah fakta yang telah tercatat.”

Hambatan hukum

Salah satu hambatan utama adalah Konstitusi Filipina, yang menetapkan pengelolaan sumber daya alam berada di tangan negara. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Filipina membatalkan perjanjian survei seismik laut bersama antara Filipina, Tiongkok, dan Vietnam, dengan putusan perjanjian tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Mantan Hakim Agung Antonio Carpio mengidentifikasi kebuntuan mendasar: Tiongkok tidak akan beroperasi dalam kerangka hukum yang mengakui hak kedaulatan Filipina.

“Tidak ada masalah selama CNOOC [China National Offshore Oil Corporation] mengakui wilayah tersebut adalah zona ekonomi eksklusif kita,” kata Carpio kepada saluran berita ANC.

“Namun, justru itulah masalahnya, karena CNOOC tidak akan mengakui yurisdiksi Filipina,” tambahnya.

Secara terpisah, ia memperingatkan bahwa menerima persyaratan Tiongkok akan sama saja dengan "melakukan bunuh diri."

Risiko strategis

Tanggapan publik Beijing lebih berfokus pada stabilitas regional ketimbang konsesi maritim yang spesifik. Ketika ditanya pada 19 Maret mengenai kerja sama keamanan energi dengan Filipina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, menyatakan: “Tiongkok siap memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara serta bersama-sama menangani masalah keamanan energi.”

Para analis memperingatkan bahwa kebutuhan energi saja tidak cukup untuk mengatasi kurangnya kepercayaan saat ini.

Menulis di The Interpreter, Don McLain Gill dari Lowy Institute berpendapat bahwa terburu-buru melakukan kesepakatan apa pun tanpa mencapai tingkat kepercayaan minimum dalam hubungan diplomatik kemungkinan besar tidak akan berhasil.

Ia menyimpulkan setiap upaya semacam itu berisiko menguntungkan pola pemaksaan maritim yang dilakukan Beijing.

“Eksplorasi bersama dengan Tiongkok di Laut Filipina Barat sama halnya dengan memberi imbalan atas perilaku buruk dan menciptakan preseden berbahaya,” pungkasnya.