Oleh Focus | 2026-05-14

Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan dalam KTT Demokrasi Kopenhagen 2026 bahwa Taiwan dapat membantu memperkuat ketahanan demokrasi melalui pengalamannya dalam menghadapi tekanan otoriter, serta kepemimpinannya di bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.

Lai menyampaikan pidato yang direkam dalam bahasa Inggris pada 12 Mei atas undangan Alliance of Democracies Foundation dalam rangka KTT Demokrasi Kopenhagen ke-9. Pertemuan tahun ini berfokus pada ancaman terhadap Taiwan, Ukraina, dan Greenland.

Anders Fogh Rasmussen, pendiri yayasan tersebut dan mantan perdana menteri Denmark, menyebut Taiwan sebagai negara demokrasi yang semakin tertekan oleh otoritarianisme.

Garda depan demokrasi

Dalam pidatonya, Lai mengatakan bahwa rezim otoriter semakin mengancam perdamaian dan stabilitas global melalui intimidasi militer, paksaan ekonomi, serangan siber, dan operasi “zona abu-abu” di seluruh Eropa, Timur Tengah, dan kawasan Indo-Pasifik.

“Zona abu-abu” merujuk pada tindakan yang tidak sampai ke tingkat perang, namun tetap membebani pasukan keamanan suatu negara.

Lai menyebutkan terganggunya rencana kunjungannya ke Eswatini pada bulan April, setelah Taiwan menyatakan bahwa Tiongkok menekan sejumlah negara di Samudra Hindia untuk menolak izin penerbangan pesawatnya. Lai akhirnya tiba di Eswatini, satu-satunya sekutu Taiwan di Afrika, pada bulan Mei.

“Tantangan ini terus mengingatkan kita: tak ada demokrasi yang boleh tinggal diam di tengah meluasnya kediktatoran,” kata Lai.

Lai mengatakan bahwa Taiwan, yang terletak di “rantai pulau terdepan” yang strategis, berada di “garis depan pertahanan demokrasi” dan bersedia berbagi pengalamannya dalam menghadapi tekanan otoritarianisme dengan komunitas internasional.

Rantai tersebut mencakup Jepang, Taiwan, dan Filipina.

Taiwan akan terus memperkuat kemampuan pertahanannya sambil bekerja sama dengan para mitra demokrasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, kata Lai.

“Saya ingin berterima kasih kepada AS atas bantuannya memperkuat kemampuan pertahanan kami sebagai bagian dari komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap keamanan,” kata Lai.

“Rakyat Taiwan pantang mundur menghadapi tantangan eksternal yang semakin besar, dan mereka tidak akan pernah tunduk pada tekanan. Taiwan adalah negara berdaulat dan merdeka,” katanya.

Peran dalam rantai pasokan

Lai menggambarkan sektor teknologi Taiwan sebagai pilar yang menopang kerja sama demokratis dan keamanan ekonomi global.

Industri semikonduktor dan kecerdasan buatan Taiwan dibangun melalui kerja sama jangka panjang dan hubungan saling percaya dengan para mitra demokratis, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan sejumlah negara Eropa, ujarnya.

“Taiwan akan terus memanfaatkan keunggulan teknologinya dan bekerja sama dengan para mitra tersebut untuk membangun rantai pasokan demokratis yang tepercaya dan lebih tangguh,” kata Lai.

Lai menekankan kesediaan Taiwan untuk berkontribusi dalam melindungi perdagangan bebas dan “mengembangkan teknologi yang mendukung demokrasi.”

Agenda KTT tersebut mencakup pembahasan mengenai ketahanan pertahanan, teknologi demokratis, serta dukungan bagi negara-negara demokrasi yang berada di garis depan dalam menghadapi tekanan otoritarianisme.

Pesertanya antara lain Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen; Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen; Chrystia Freeland, mantan wakil perdana menteri Kanada; dan Kono Taro, mantan menteri pertahanan Jepang.

Dukungan Eropa

Lai menyoroti perkembangan demokrasi Taiwan setelah 30 tahun pemilihan presiden langsung pertamanya pada 1996. Saat itu, Tiongkok menunjukkan ketidakpuasan dengan menembakkan rudal tanpa hulu ledak ke perairan Taiwan.

Sejak saat itu, Taiwan terus memperkuat berbagai institusi demokrasi, mendorong terwujudnya keadilan transisional (keadilan bagi masyarakat yang baru pulih dari perang atau kediktatoran), serta melindungi hak asasi manusia dan "keberagaman nilai", kata Lai.

Pernyataan Lai menunjukkan kemampuan Taiwan untuk berkontribusi bagi demokrasi dan perekonomian global di tengah tekanan yang semakin meningkat dari Tiongkok, kata Michael Danielsen, ketua kelompok pro-Taiwan Taiwan Corner yang berbasis di Denmark, kepada CNA Taiwan.

Taiwan harus berhenti memandang dirinya sebagai "negara kecil", kata Danielsen, seraya menyebut bahwa Taiwan termasuk dalam 20 besar ekonomi dunia dan dapat memainkan peran internasional yang jauh lebih besar.