Oleh Ha Er-rui | 2026-07-08

Kepulauan Solomon mulai menyingkirkan sebagian program kepolisian Tiongkok saat pemerintahan barunya meninjau kembali pakta keamanan 2022 yang kontroversial dengan Beijing dan berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan mitra pembangunan.

Perdana Menteri Matthew Wale menyampaikan kepada para pimpinan pemerintahan Australia saat kunjungan ke Canberra pada bulan Juni bahwa pemerintahannya akan meninjau ulang perjanjian yang ditandatangani pemerintahan sebelumnya dan berusaha memperbaiki hubungan dengan Australia, sebagaimana dilaporkan Sydney Morning Herald.

Menteri Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan Kepulauan Solomon Peter Kenilorea Jr. mengatakan kepada media bahwa pemerintah baru bermaksud meninggalkan sikap pemerintahan sebelumnya yang pro-Tiongkok dan ingin memiliki "hubungan yang seimbang" dengan semua mitra pembangunannya.

Bagian besar dari perubahan itu adalah mengurangi peran kepolisian Tiongkok dalam keamanan domestik Kepulauan Solomon.

Pakta keamanan

Beijing mengembangkan hubungannya dengan negara-negara kepulauan Pasifik dalam beberapa tahun terakhir saat Tiongkok berusaha memperluas jangkauan strategisnya melampaui "rantai pulau pertama" yang dipimpin AS. Kepulauan Solomon menjadi salah satu target utama upaya tersebut.

Kepulauan Solomon tidak memiliki pasukan militer, hanya kepolisian. Keamanan internal dan kohesi sosial menjadi prioritas dalam Strategi Keamanan Nasional 2020 negara itu, sehingga mendorong Honiara mencari kerja sama keamanan dengan mitra asing tanpa memandang afiliasi politiknya, demikian menurut International Institute for Strategic Studies (IISS).

Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian kerangka kerja keamanan dengan Tiongkok pada tahun 2022, yang memungkinkan Beijing membantu melatih kepolisiannya. Perjanjian itu tidak pernah dipublikasikan.

Namun, pakta itu memungkinkan Kepulauan Solomon untuk meminta Tiongkok mengirimkan "polisi, polisi bersenjata, personel militer, serta penegak hukum dan kekuatan bersenjata lainnya" untuk memulihkan ketertiban serta melindungi personal dan proyek Tiongkok di negara itu, menurut tangkapan layar draf perjanjian yang dicuitkan oleh profesor studi keamanan University of New Zealand, Anna Powles, pada 2022.

Australia dan Selandia Baru dari dahulu memberi sebagian besar bantuan yang diterima oleh kepolisian pulau tersebut..

Pelatihan polisi Tiongkok di negara kepulauan itu berkembang pesat sejak pakta tahun 2022. Tiongkok memberikan setidaknya 70 program pelatihan kepolisian untuk Kepulauan Solomon sejak tahun 2022, termasuk pelatihan pasukan provinsi dan pelatihan yang dilaksanakan di Tiongkok, menurut IISS.

Polmas

Tiongkok memperkenalkan model pemolisian masyarakat di kepulauan itu yang menurut para analis melampaui bantuan polisi asing sebelumnya.

Sejak 2025, polisi Tiongkok menggalakkan pengambilan sidik jari dan pembuatan kartu keluarga di Kepulauan Solomon dan mendesak warga untuk saling mengawasi. Program itu mengekspor model kontrol sosial Tiongkok ke negara Pasifik tersebut, kritik sebagian pihak.

Pendekatan itu berdasarkan "Metode Fengqiao," kata inspektur polisi Tiongkok Lin Jiamu, menurut pernyataan Royal Solomon Islands Police Force pada September lalu. Aspek pelatihan termasuk mengajari warga sipil tentang "pengumpulan informasi kemasyarakatan dasar, pengelolaan populasi, perlindungan diri, serta penyelesaian konflik dan perselisihan secara mandiri untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Metode Fengqiao adalah konsep Maois yang pertama kali diterapkan pada 1962. Menurut jurnal Partai Komunis Tiongkok, Qiushi, konsep ini melibatkan mobilisasi masyarakat untuk "mencegah dan mengurangi semua jenis risiko sosial dan menjaga keamanan nasional."

Menurut IISS, Presiden Tiongkok Xi Jinping menghidupkan kembali konsep ini pada 2013 untuk memperkuat kontrol domestik.

Kekhawatiran pengintaian

Penerapan metode tersebut oleh pemerintah Kepulauan Solomon sebelumnya membuat gelisah politikus setempat dan negara tetangga, termasuk Australia, karena khawatir disalahgunakan Honiara untuk menekan kebebasan sipil.

Kenilorea menyampaikan kekhawatiran itu tahun lalu, mengatakan pendekatan Tiongkok melanggar privasi.

"Menurut hemat saya, ruang keamanan terlalu ramai untuk negara kecil seperti Kepulauan Solomon. Jadi, dalam kerja sama dengan Tiongkok, saya akan menekankan aspek pembangunan," kata Kenilorea, menurut artikel di Sydney Morning Herald pada bulan Juni.

Penggunaan "pemantauan dan paksaan" dalam model Fengqiao merusak keharmonisan sosial dan otoritas tradisional kepala desa dalam menyelesaikan perselisihan, tulis Celsus Talifilu, sekretaris khusus Perdana Menteri Wale, dalam unggahan di blognya, menurut The New York Times.

"Ini bertentangan dengan norma kami," ujarnya kepada The Times di Honiara. "Masyarakat tidak akan terima dimata-matai oleh tetangganya sendiri."

Sebuah laporan yang dirilis Mei lalu oleh Global Initiative Against Transnational Organized Crime menemukan Kepulauan Solomon "menjadi mitra kepolisian Tiongkok terpenting di wilayah Pasifik."

"Hubungannya mencakup pelatihan, peralatan, penasihat, dan sinyal politik tingkat tinggi," demikian temuan laporan tersebut.

Model keamanan

"Tiongkok berupaya mengubah standar keamanan global dan negara mana yang terbaik dalam hal itu," ujar profesor ilmu politik di University of Texas at Austin, Sheena Chestnut Greitens, kepada The Times.

Beijing mungkin ingin memperbaiki citra global sistem otoriternya dengan mengekspor pelatihan kepolisian, ujar Greitens.

"Hal itu memungkinkan Tiongkok menggambarkan sistemnya sebagai keberhasilan dalam hal keamanan publik, bukan kegagalan hak asasi manusia," ujarnya.