Oleh Liz Lagniton | 2026-07-13

Filipina memperingati hari jadi putusan arbitrase bersejarah terkait Laut Tiongkok Selatan dengan menggelar upacara di Manila pada 10 Juli, di mana Presiden Ferdinand Marcos Jr., menyerukan kepada semua negara agar menjaga perairan sengketa tersebut tetap bebas dari konflik.

Dalam pidatonya pada sebuah resepsi diplomatik di Kota Pasay, Marcos menegaskan kembali komitmen Filipina terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan putusan Mahkamah Arbitrase Permanen tahun 2016, yang membatalkan klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan berdasarkan “garis sembilan titik” yang mencakup wilayah yang sangat luas.

“Laut Tiongkok Selatan tidak boleh menjadi arena konflik. Laut ini harus tetap menjadi lautan perdamaian, kerja sama, dan konektivitas,” kata Marcos, seperti dilansir Philippine News Agency.

Putusan tersebut “bukan sekadar kemenangan abstrak dalam bidang yurisprudensi,” melainkan memiliki “dimensi yang mendalam dan sangat manusiawi,” katanya.

“Pada intinya, keputusan ini tentang manusia. Ini tentang para nelayan kita yang nenek moyangnya telah melemparkan jaring di perairan ini selama beberapa generasi, dan yang berhak menangkap ikan dengan tenang, aman, serta dengan martabat untuk menghidupi keluarga mereka sendiri,” katanya.

‘Jangkar yang tak tergoyahkan’

Dalam konferensi peringatan yang berlangsung sepanjang hari, Menteri Luar Negeri Ma. Theresa Lazaro menggambarkan putusan tersebut sebagai “jangkar yang tak tergoyahkan dan abadi” bagi tatanan internasional berbasis aturan.

“Keputusan ini bersifat final.… Keputusan ini tidak dapat dinegosiasikan atau dikompromikan,” kata Lazaro, seperti dilansir Manila Bulletin.

“Ketika bayang-bayang paksaan mulai mengancam, negara-negara membutuhkan sesuatu yang jauh lebih abadi daripada dominasi politik. Mereka membutuhkan sebuah mercusuar,” ujarnya mengenai keputusan tersebut.

Nelayan yang tidak puas

Namun, para nelayan Filipina dari Masinloc, kota pesisir yang paling dekat dengan Karang Scarborough, menyebut putusan tersebut belum banyak membawa perubahan bagi mereka, meski sudah 10 tahun berlalu.

Kapal-kapal Tiongkok yang mengabaikan putusan pengadilan tersebut, tetap mengusir mereka. Henrilito Empoc, 47 tahun, mengatakan awak kapal Tiongkok telah menggunakan meriam air terhadap sejumlah kapal nelayan Filipina dan memotong tali jangkar mereka.

“Mereka merampas hak kami untuk memancing,” kata Empoc kepada Reuters pada 10 Juli.

Rony Drio, 59 tahun, mengatakan ia belum kembali ke karang tersebut sejak tahun 2024. “Kami menang pada tahun 2016, tapi bagi saya itu tidak terasa seperti kemenangan,” kata Drio, seperti dilansir Reuters.

Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr., kemudian bertolak ke Masinloc, di mana ia turut serta dalam rangkaian kegiatan peringatan bersama masyarakat pesisir dan memimpin pembagian paket sembako, alat pengumpul ikan, baterai, serta perlengkapan memancing kepada para nelayan setempat.

“Kami memilih untuk merayakan ulang tahun ke-10 Putusan Arbitrase bersama Anda karena upaya ini hanya akan berhasil jika manfaatnya dirasakan oleh rakyat kami,” kata Teodoro, seperti dilansir Manila Bulletin. “Kami berharap, dengan bersama-sama, kita dapat membuka Laut Filipina Barat dan Bajo de Masinloc [nama Filipina untuk Karang Scarborough] bagi seluruh rakyat Filipina saat ini dan bagi generasi mendatang,” tambahnya.

Dukungan dunia internasional

Pada tanggal 12 Juli, empat belas negara mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali putusan arbitrase tersebut bersifat “final, mengikat secara hukum, dan definitif”, serta menyerukan kepada semua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan UNCLOS.

Amerika Serikat, Australia, Kanada, Estonia, Jerman, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Selandia Baru, Rumania, Slovenia, Britania Raya, dan Filipina adalah ke-14 negara tersebut.

Mereka menyatakan “penolakan keras terhadap penggunaan pasukan penjaga pantai, militer, dan milisi maritim untuk mengganggu, menghalangi, atau mengintimidasi operasi yang sah yang dilakukan oleh negara lain di laut atau di udara,” dan mendesak agar putusan tahun 2016 dipatuhi.

Tiongkok secara konsisten menolak putusan tersebut dan tidak ikut serta dalam proses arbitrase. Beijing mengklaim “kedaulatan yang tak terbantahkan” atas Karang Scarborough dan sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Momentum masyarakat

Menjelang peringatan tersebut, pada 5 Juli, sebuah konvoi kapal di Teluk Subic, Provinsi Zambales, mempertemukan hampir 80 kapal nelayan yang awak kapalnya membentuk pola warna bendera Filipina dan menuliskan kalimat “WPS, ATIN ITO!” (“Laut Filipina Barat, Ini Milik Kita”) di atas permukaan air.

Perayaan ulang tahun tersebut merupakan “pengingat bahwa kebenaran, hukum internasional, dan keberanian rakyat Filipina telah menang,” kata Rafaela David, salah satu ketua Koalisi Atin Ito, seperti dilansir Philippine Daily Inquirer.

Manila akan menggunakan putusan arbitrase tersebut “sebagai landasan hukum dan kebijakan yang jelas bagi kami untuk berkoordinasi dengan para mitra dan mewujudkan Kode Etik yang efektif serta mengikat secara hukum di Laut Tiongkok Selatan,” kata Lazaro, seperti dilansir Manila Bulletin.

Filipina, yang memegang jabatan ketua Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tahun ini, telah berupaya mendorong penerapan pedoman yang konsisten dengan UNCLOS dan putusan tahun 2016. Para menteri luar negeri ASEAN dijadwalkan akan bertemu di Manila pada akhir Juli nanti.

Keputusan strategis

Teodoro, dalam pidatonya di forum Stratbase Institute di Kota Makati pada 10 Juli, mengatakan putusan tersebut telah melampaui sekadar kemenangan hukum bagi Filipina.

“Ini bukanlah keputusan bagi Filipina; ini adalah keputusan bagi dunia karena keputusan ini mengukuhkan keutamaan UNCLOS dan melindunginya dari berbagai upaya revisionis,” kata Teodoro, seperti dilansir BusinessWorld.

Saat berbicara kepada para wartawan di sela-sela forum yang sama, Teodoro menyerukan agar belanja pertahanan ditingkatkan menjadi “setidaknya dua hingga tiga sampai empat persen dari PDB.” Menurut Philippine Star, saat ini negara tersebut menganggarkan sekitar 1,3 hingga 1,4% dari PDB untuk pertahanan.

Keputusan tersebut harus tetap bermakna, baik dalam praktik maupun secara hukum, kata Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr., saat berbicara di forum tersebut. “Hak-hak hanya akan tetap berlaku jika benar-benar dilaksanakan.”

“Sebuah keputusan… harus dijelaskan, dipertahankan, dan diterapkan,” kata Laksamana Muda Penjaga Pantai Filipina Jay Tarriela dalam KTT Nasional Laut Filipina Barat di Kota Pasay pada 9 Juli, seperti dilaporkan oleh Philippine Star.

Putusan tersebut memberikan landasan hukum bagi Filipina, tetapi “dekade berikutnya harus mampu mewujudkan kekuatan strategis,” kata Victor Andres “Dindo” Manhit, Presiden Stratbase Institute.

“Hal ini membutuhkan daya tangkal yang kredibel, kemitraan yang lebih kuat, dan ketangguhan nasional,” kata Manhit, seperti dilansir Manila Times.