Oleh Shirin Bhandari | 2026-07-10

Kedutaan Besar Tiongkok di Manila dan pemerintah Filipina saling melontarkan pernyataan bernada tajam pada akhir Juni mengenai keabsahan putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan tahun 2016, sehingga kembali memanaskan sengketa hukum yang telah berlangsung selama satu dekade, hanya beberapa pekan sebelum peringatan 10 tahun putusan tersebut pada 12 Juli.

Pertukaran pernyataan itu bermula ketika Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) pada 22 Juni kembali menegaskan putusan tersebut bersifat final dan mengikat berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Sehari kemudian, Kedutaan Besar Tiongkok menolak putusan itu dengan menyatakan putusan tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pengadilan internasional tersebut membatalkan klaim Tiongkok atas lebih dari 80% wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Perbedaan pandangan hukum

Tiongkok, yang tidak berpartisipasi dalam proses arbitrase yang diajukan Filipina pada tahun 2013, secara konsisten mengecam putusan bulan Juli 2016 tersebut.

Kedutaan Besar Tiongkok mengesampingkan putusan tersebut sebagai "manipulasi politik berkedok hukum."

Beijing kembali menegaskan mereka tidak menerima mekanisme penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga terkait kedaulatan wilayah maupun penetapan batas maritim. Tiongkok menuntut agar perundingan dilakukan secara langsung dengan negara-negara di kawasan sengketa.

Dampak politik

Pernyataan kedutaan tersebut memberikan "gambaran mengenai niat sebenarnya Partai Komunis Tiongkok dalam berhubungan dengan negara kami," kata Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr.

Pernyataan Teodoro disampaikan kurang dari dua pekan setelah Kementerian Luar Negeri Tiongkok menjatuhkan sanksi terhadap dirinya dan anggota keluarganya. Tiongkok melarang istri dan anaknya memasuki wilayah daratan Tiongkok, Hong Kong, dan Makau. Beijing menuduh Menteri Pertahanan Filipina itu berulang kali menyampaikan pernyataan yang merugikan kepentingan Tiongkok, tanpa menyebutkan pernyataan mana yang dimaksud.

DFA membalas dengan menyatakan tribunal arbitrase telah memutuskan perkara tersebut berkaitan dengan penafsiran dan penerapan UNCLOS, bukan mengenai kedaulatan wilayah ataupun penetapan batas maritim.

Departemen tersebut mengatakan putusan arbitrase itu telah menjadi "bagian yang tidak dapat diganggu gugat dari khazanah hukum internasional." Menurut DFA, putusan tersebut memberikan kepastian hukum, sementara putusan arbitrase berdasarkan UNCLOS bermanfaat bagi seluruh negara dengan memperjelas hukum internasional dan mendukung tata kelola laut yang damai.

Menurut Istana Malacañang, sengketa tersebut tidak merusak hubungan Filipina-Tiongkok secara keseluruhan. Juru bicara Presiden, Claire Castro, mengatakan Filipina masih memandang hubungannya dengan Tiongkok sebagai hubungan yang baik. Ia menambahkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. tetap berkomitmen mempertahankan hak-hak maritim negara melalui jalur diplomasi.

Konteks regional

Pertukaran pernyataan terbaru ini terjadi ketika Filipina, yang tahun ini menjabat sebagai ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terus mendorong penyusunan Kode Etik yang mengikat secara hukum untuk Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN dan Tiongkok.

Filipina tidak akan menerima Kode Etik yang “buruk,” yang mengabaikan hukum internasional maupun putusan arbitrase tahun 2016, kata Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro.

Para menteri luar negeri ASEAN dijadwalkan bertemu di Manila pada akhir Juli. Sengketa Laut Tiongkok Selatan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut, menyusul terlewatnya tenggat waktu yang ditetapkan sendiri oleh Filipina pada bulan Juli untuk menyelesaikan naskah Kode Etik tersebut.