Oleh Liz Lagniton | 2026-07-14

Kanada menegaskan kembali dukungannya terhadap putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan tahun 2016 sekaligus meningkatkan hubungan dengan Filipina menjadi Kemitraan Strategis, menunjukkan meningkatnya kesepahaman kedua negara dalam menegakkan tatanan maritim berbasis aturan di Indo-Pasifik.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Mark Carney berkomitmen mempererat kerja sama di bidang pertahanan, keamanan maritim, dan hubungan ekonomi saat Marcos melawat ke Kanada pada awal Juli.

Kemitraan Strategis ini menjadikan Kanada sebagai mitra strategis terbaru Filipina, bergabung dengan Jepang, Australia, Korea Selatan, India, dan Vietnam.

Kanada termasuk di antara banyak mitra Filipina yang secara terbuka menegaskan kembali putusan arbitrase tanggal 12 Juli 2016, seiring dengan upaya Manila meningkatkan kerja sama pertahanan dengan negara-negara sehaluan.

Berbicara setelah pertemuan dengan Marcos di Vancouver pada 2 Juli, Carney menegaskan kembali dukungan Kanada terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Permanen. Putusan itu membatalkan klaim maritim Tiongkok atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"Kami sepenuhnya menjunjung tinggi dan mendukung putusan tahun 2016 yang relevan dengan perairan teritorial dan kegiatan Filipina," kata Carney.

Posisi Kanada mencerminkan peran yang dapat dimainkan negara kekuatan menengah dalam memperkuat tatanan internasional berbasis aturan melalui kerja sama yang lebih erat dengan mitra tepercaya, katanya.

Kemitraan Strategis

Marcos menyambut baik dukungan Ottawa terhadap putusan itu dan tatanan maritim berbasis aturan.

Dia berterima kasih kepada Kanada atas dukungannya terhadap posisi Filipina di Laut Tiongkok Selatan, dan mengatakan bahwa Ottawa telah memberikan "dukungan yang vokal dan konsisten" bagi tatanan berbasis aturan berdasarkan UNCLOS dan bahwa putusan arbitrase itu "final dan mengikat secara hukum."

Kedua pemimpin berjanji untuk meningkatkan kerja sama pertahanan setelah menandatangani serangkaian kesepakatan selama dua tahun terakhir.

"Kami menyadari bahwa kerja sama pertahanan dan keamanan yang kuat menunjang momentum positif hubungan ini," kata Marcos.

Kanada berharap dapat meratifikasi perjanjian pasukan tamu segera, kata Carney. Setelah disahkan, perjanjian ini memberi kerangka hukum bagi angkatan bersenjata kedua negara untuk melakukan lebih banyak latihan gabungan dan kegiatan militer lainnya.

"Hal itu harus ditunjang dan diperkuat oleh keamanan bersama. Itulah sebabnya kami mempererat kolaborasi kami dalam… keamanan maritim dan operasi militer multinasional," kata Carney.

Kedua negara menyetujui lebih banyak kerja sama maritim setelah Dialog Maritim perdana mereka awal tahun ini. Marcos menyebut meningkatnya kiprah Kanada di Indo-Pasifik sebagai “kekuatan positif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan.”

Kedua pemimpin membahas program Deteksi Kapal Gelap Kanada, yang telah membantu meningkatkan keawasan domain maritim Filipina. Marcos mengatakan dia "menyampaikan minat untuk melanjutkan program itu di perairan Filipina."

Negara yang memiliki kesamaan nilai harus terus bekerja sama mengatasi tantangan keamanan yang terus berkembang sambil menjunjung tinggi hukum internasional, katanya.

Kerja sama pertahanan

Kemitraan Strategis ini dibangun berlandaskan hubungan pertahanan dan keamanan yang terus berkembang antara Manila dan Ottawa. Sejak 2024, kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerja sama pertahanan, sementara pakta tentang status pasukan tamu, yang ditandatangani pihak Manila bulan November lalu, masih menunggu ratifikasi.

Kedua pihak menandatangani Penyelenggaraan Dukungan Logistik Bersama dan Pernyataan Niat untuk Memperkuat Kerja Sama Pertahanan saat lawatan Menteri Pertahanan Gilberto Teodoro Jr. ke Ottawa bulan Juni lalu.

Hubungan pertahanan yang berkembang ini didasarkan pada komitmen bersama terhadap hukum internasional, termasuk putusan arbitrase.

Beijing menolak putusan tersebut, tetapi putusan itu tetap menjadi landasan hukum posisi Filipina di Laut Filipina Barat dan mendapat dukungan dari semakin banyak negara mitra.

Marcos mengatakan bahwa meningkatnya ketidakpastian geopolitik membuat kerja sama yang lebih erat di antara negara-negara sehaluan menjadi semakin penting untuk menegakkan hukum internasional dan stabilitas regional.

Pada forum tanggal 10 Juli yang memperingati 10 tahun putusan arbitrase, Victor Andres "Dindo" Manhit, Presiden Stratbase Institute, mengatakan bahwa peringatan tersebut harus menjadi pengingat bahwa putusan itu tetap relevan dengan kebijakan Filipina.

"Sepuluh tahun lalu, Filipina membuktikan kepada dunia bahwa hukum dapat ditegakkan melawan kekuasaan. Sepuluh tahun ke depan akan menjadi pembuktian yang lebih penting: mampukah kita mempertahankan yang telah kita raih," katanya.