Oleh Shirin Bhandari | 2026-06-26

Jerman berpeluang menjadi mitra perjanjian kunjungan pasukan ketujuh bagi Filipina dan yang kedua dari Eropa setelah Prancis, kata Presiden Ferdinand Marcos Jr. Hal itu sejalan dengan upaya Filipina memperluas jaringan kemitraan pertahanannya di Eropa dan kawasan Indo-Pasifik.

Filipina akan terbuka untuk menjalin perjanjian kunjungan pasukan dengan Jerman ketika kedua pemerintah telah siap, meskipun belum ada rencana pembicaraan dalam waktu dekat, ujar Marcos pada 16 Juni setelah melangsungkan diskusi keamanan dengan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Manila.

Kunjungan Steinmeier ini merupakan kunjungan kenegaraan pertama seorang kepala negara Jerman ke Filipina dalam 63 tahun terakhir.

"Dengan dinamika geopolitik dunia yang saat ini semakin bergejolak, jalan terbaik menuju stabilitas adalah menjalin kemitraan dan memiliki jaringan aliansi yang luas," ujar Marcos dalam konferensi pers bersama Steinmeier.

Filipina saat ini memiliki perjanjian kunjungan pasukan dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, Prancis, dan Kanada. Perjanjian tersebut memberikan dasar hukum bagi pasukan asing untuk melaksanakan latihan militer sementara di Filipina. Konstitusi Filipina melarang pasukan asing mendirikan pangkalan atau melakukan kegiatan militer di wilayah negara tersebut tanpa adanya perjanjian yang telah disetujui.

Peran Jerman di kawasan Indo-Pasifik

Kunjungan Steinmeier mencerminkan semakin besarnya keterlibatan Jerman dalam bidang keamanan dan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

"Situasi di Laut Tiongkok Selatan masih terus tegang dan hal itu menjadi perhatian kami," kata Steinmeier, seperti dikutip Associated Press. Ia juga menyoroti pentingnya kawasan Indo-Pasifik bagi perekonomian global.

Laut Tiongkok Selatan menjadi jalur perdagangan global bernilai triliunan dolar setiap tahunnya dan merupakan salah satu rute pelayaran tersibuk di dunia.

Pelanggaran terhadap hukum maritim internasional membahayakan kebebasan bernavigasi dan menjadi "sumber kekhawatiran besar di Eropa," kata Steinmeier. Ia menambahkan blokade Selat Hormuz baru-baru ini semakin menegaskan risiko-risiko tersebut.

Steinmeier juga menegaskan komitmen Jerman untuk terus mendukung Penjaga Pantai Filipina, yang menjadi kekuatan garda terdepan dalam menghadapi kapal-kapal Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Marcos berterima kasih kepada Steinmeier atas dukungan Jerman terhadap Putusan Arbitrase 2016 yang membatalkan klaim Tiongkok atas lebih dari 80 persen wilayah Laut Tiongkok Selatan berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS). Beijing tidak ikut serta dalam proses arbitrase tersebut dan tetap menolak putusan itu.

Jerman merupakan mitra dagang terbesar ke-12 bagi Filipina pada tahun 2025, dengan total nilai perdagangan mencapai US$5,39 miliar.

Sedikitnya 40 perusahaan Jerman beroperasi di Filipina, sementara lebih dari 45.000 warga Filipina—sebagian besar berprofesi sebagai perawat—tinggal di Jerman.

Kemitraan ekonomi

Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan sewa bernilai jutaan dolar antara Lufthansa Technik Philippines dan Bases Conversion and Development Authority untuk membangun pusat pemeliharaan pesawat seluas 157.000 meter persegi di Clark.

Fasilitas tersebut diperkirakan akan mempekerjakan sekitar 1.200 pekerja saat mulai beroperasi pada tahun 2028.

Kesepakatan itu akan "memberikan keamanan ekonomi bagi Filipina dan melatih tenaga kerja Filipina di sektor-sektor industri khusus," sekaligus mencerminkan semakin eratnya hubungan antara pembangunan ekonomi dan keamanan strategis di Indo-Pasifik, kata Gary Ador Dionisio, profesor ilmu politik di De La Salle-College of Saint Benilde, Manila, kepada South China Morning Post.

Clark, yang sebelumnya merupakan pangkalan militer Amerika Serikat, merupakan bagian dari Koridor Ekonomi Luzon, sebuah inisiatif infrastruktur bersama antara Filipina-AS-Jepang yang mengoordinasikan investasi di berbagai pusat komersial, transportasi, dan industri.

Investasi tersebut semakin memperkuat posisi Clark sebagai pusat ekonomi sekaligus gerbang strategis dalam Koridor Ekonomi Luzon.

Perjanjian kerja sama pertahanan yang ditandatangani oleh Manila dan Berlin tahun lalu mencakup bidang keamanan siber, persenjataan, logistik, dan operasi penjagaan perdamaian PBB. Perjanjian tersebut juga menjadi kerangka dasar bagi rencana perjanjian kunjungan pasukan di masa mendatang.