Oleh Joyce Huang | 2026-07-22

Taiwan tengah mengkaji ulang pembelian gas alam cair (LNG) dari Papua Nugini setelah negara Pasifik itu pada 15 Juli memerintahkan penutupan segera kantor perwakilan tidak resmi Taipei di negara tersebut. Langkah itu diduga dilakukan untuk menyenangkan Tiongkok.

Taiwan membuka kantor di Port Moresby pada 1990 sebagai pengganti hubungan diplomatik resmi.

Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Tkatchenko, menyatakan kehadiran Taiwan di Papua Nugini "tidak lagi diakui maupun dibutuhkan." Dia juga menegaskan kembali komitmen Papua Nugini terhadap kebijakan satu Tiongkok yang dianut Beijing, menurut Australian Broadcasting Corporation.

Menlu Taiwan Lin Chia-lung pada 22 Juli kembali menegaskan kementeriannya tengah meninjau hubungan dagang dengan PNG, termasuk impor sekitar 1,2 juta ton LNG per tahun dari negara Pasifik tersebut.

Lin mendesak PNG untuk membatalkan keputusan tersebut sebelum menghadiri sidang legislatif.

Motif PNG

Lin mengatakan keputusan Tkatchenko itu berdasarkan "kepentingan pribadinya." Dia menyebut langkah itu salah satu contoh upaya Beijing mengendalikan segelintir elite penguasa di negara lain untuk kepentingan Tiongkok, demikian dilaporkan Central News Agency (CNA) Taiwan.

Lin mengatakan Tkatchenko mengumumkan penutupan itu melalui unggahan di Facebook ketika wamenlu Papua Nugini dan kepala departemen Asia-Pasifik negara itu sedang berada di luar negeri, sehingga mengejutkan mereka. Dia menambahkan, Tkatchenko merupakan satu-satunya pejabat Papua Nugini yang mendorong penutupan tersebut dan telah menerima manfaat langsung dari Beijing. Lin mengatakan daerah pemilihan Tkatchenko mencakup "area sekitar bandara."

Sejumlah pakar di Taiwan menilai keputusan itu juga didorong oleh pertimbangan geopolitik.

Langkah itu untuk memperkuat hubungan PNG dengan Beijing sambil tetap mempertahankan pakta keamanan barunya dengan Australia—Perjanjian Pukpuk, yang mulai berlaku bulan ini dan mewajibkan kedua negara untuk saling membela, demikian pendapat Profesor Wayne Tan dari National Chung Hsing University, Taichung, dan Profesor Wang Hong-zen dari National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, dalam pernyataan terpisah kepada Focus dan Liberty Times.

Tan mengatakan penguatan hubungan Papua Nugini dengan Australia berpotensi memicu keberatan Tiongkok. Ia menilai Taiwan menjadi "sasaran yang mudah" dalam strategi untuk mengurangi risiko.

Tekanan Tiongkok

Washington menyatakan "sangat prihatin" atas langkah Papua Nugini tersebut, kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS yang tidak disebutkan namanya kepada CNA melalui surat elektronik.

Juru bicara itu menyebut langkah tersebut sebagai contoh terbaru dari "kampanye intimidasi Beijing terhadap Taiwan dan pihak-pihak yang mendukungnya di seluruh dunia."

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Tiongkok, Zhang Han, mengatakan pada 22 Juli bahwa Beijing "sangat mengapresiasi" keputusan Papua Nugini tersebut, menurut United Daily News.

Taiwan kaji langkah selanjutnya

Taiwan merupakan mitra dagang terbesar kelima Papua Nugini dan, setiap tahun, membeli sekitar sepertiga dari ekspor LNG negara tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Taiwan.

Menurut pemerintah Papua Nugini, gas alam cair menyumbang lebih dari 40 persen total ekspor negara tersebut pada kuartal II 2025.

Lin mengatakan kementeriannya masih berkomunikasi dengan Papua Nugini dan akan segera mengeluarkan respons resminya. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara demokrasi lain yang memiliki pandangan serupa, termasuk Amerika Serikat, atas kepedulian mereka.

Taiwan mungkin akan membatalkan impor LNG dari Papua Nugini, sebuah langkah yang menurut sejumlah analis diperlukan untuk mengirimkan pesan.

Wang mengatakan kepada Liberty Times bahwa setiap tindakan balasan sebaiknya diarahkan untuk mendorong Papua Nugini mengevaluasi manfaat dan mudarat keputusannya, alih-alih memperburuk hubungan antara Taipei dan Port Moresby.

Pilihan sulit soal energi

Sementara Taiwan mempertimbangkan berbagai pilihannya, para analis khawatir terhadap konsekuensi jangka panjang jika negara itu menghentikan pembelian gas alam dari Papua Nugini.

Tan mengatakan kepada Focus bahwa Taiwan harus memastikan sumber LNG alternatif sebelum menghentikan impor dari Papua Nugini.

Peristiwa ini menjadi puncak dari satu dekade meningkatnya tekanan Tiongkok terhadap perwakilan tidak resmi Taiwan di luar negeri, tulis Jozef Huljak, mahasiswa doktoral ilmu politik di Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia, untuk Lowy Institute. Ini menciptakan preseden bagi negara lain untuk memihak Beijing dengan biaya rendah, karena Taiwan tidak memiliki banyak sarana untuk melakukan pembalasan. Menurutnya, posisi diplomatik Taiwan mungkin akan segera diukur "bukan dari berapa banyak kedutaan yang masih dimilikinya, melainkan berapa banyak kantornya yang masih diizinkan beroperasi."

Taiwan hanya memiliki hubungan diplomatik resmi dengan 12 negara.

Setelah melakukan kajian, Menteri Perekonomian Kung Ming-hsin mengatakan Taiwan masih mampu mengatasi implikasi keamanan energi jika mengurangi impor LNG dari Papua Nugini sampai tingkat tertentu.

Kung mengatakan sekitar 1,2 juta ton LNG yang diimpor Taiwan setiap tahun mencakup kontrak jangka panjang yang sulit diubah, di samping pembelian dari pasar spot yang memberi Taipei ruang untuk menyesuaikan pengadaan jika perlu.