Diplomasi

India memperkuat hubungan pertahanan dan energi di Indo-Pasifik untuk mengimbangi meningkatnya pengaruh regional Tiongkok

New Delhi menandatangani sejumlah kesepakatan dengan Indonesia, Australia, Selandia Baru, dan Jepang dalam berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga semikonduktor.

Pesawat pengisi bahan bakar di udara milik Angkatan Udara India beroperasi dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Indonesia, untuk mendukung jet tempur Rafale dalam perjalanan menuju Latihan Pitch Black di Australia. [Kedutaan Besar India di Jakarta]
Pesawat pengisi bahan bakar di udara milik Angkatan Udara India beroperasi dari Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Indonesia, untuk mendukung jet tempur Rafale dalam perjalanan menuju Latihan Pitch Black di Australia. [Kedutaan Besar India di Jakarta]

Oleh Zarak Khan |

India memperkuat kerja sama pertahanan, energi, dan strategis di kawasan Indo-Pasifik melalui serangkaian upaya diplomatik ke empat negara, sebagai bagian dari upaya New Delhi mengimbangi pengaruh dan sikap Tiongkok yang semakin asertif di kawasan.

Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia, Australia, dan Selandia Baru, serta kunjungan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi ke India selama bulan Juli, menghasilkan berbagai kesepakatan yang mencakup pertahanan, mineral kritis, semikonduktor, energi nuklir, dan keamanan maritim.

Upaya diplomatik tersebut dilakukan ketika kehadiran militer dan jangkauan ekonomi Tiongkok yang terus meluas membentuk kembali lanskap Indo-Pasifik serta mendorong sejumlah negara untuk mendiversifikasi kemitraan keamanan dan memperkuat ketahanan rantai pasokan.

Upaya diplomatik itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan keamanan regional.

Perdana Menteri India Narendra Modi (kiri) disambut Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon (kanan) di Auckland pada 11 Juli. [Bruce Mackay/Pool/AFP]
Perdana Menteri India Narendra Modi (kiri) disambut Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon (kanan) di Auckland pada 11 Juli. [Bruce Mackay/Pool/AFP]
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kiri) dan Perdana Menteri India Narendra Modi memberi isyarat saat upacara penyambutan Takaichi di New Delhi pada 2 Juli. [Sajjad Hussain/AFP]
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kiri) dan Perdana Menteri India Narendra Modi memberi isyarat saat upacara penyambutan Takaichi di New Delhi pada 2 Juli. [Sajjad Hussain/AFP]

Pada 6 Juli, sebuah kapal selam Tiongkok menguji coba peluncuran rudal "strategis" yang membawa hulu ledak tiruan ke Samudra Pasifik. Amerika Serikat, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan semuanya menanggapi dengan keprihatinan.

Hubungan dengan Indonesia

Selama kunjungan Modi ke Jakarta, kedua negara mengumumkan rencana untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, mineral kritis, dan maritim.

Rencana tersebut mencakup komitmen Indonesia untuk membeli rudal jelajah BrahMos dan rudal udara-ke-udara Astra, pengembangan terpadu Pelabuhan Sabang, serta penguatan kerja sama di bidang mineral kritis dan tanah langka.

Para analis memandang pembelian BrahMos oleh Indonesia sebagai tanggapan langsung terhadap ketegangan yang terus berlanjut di Laut Natuna Utara, tempat kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan Tiongkok memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada tahun 2019 dan 2020 untuk menegaskan klaim Beijing atas "hak penangkapan ikan tradisional."

Setelah Indonesia menerima pengiriman BrahMos, Indonesia akan menjadi pelanggan luar negeri ketiga untuk rudal tersebut, setelah Filipina dan Vietnam.

Hubungan dengan Australia dan Selandia Baru

Selama kunjungan Modi ke Australia, kedua pemerintah menandatangani kesepakatan untuk menghapus hambatan yang masih tersisa bagi ekspor uranium Australia yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA) ke India berdasarkan perjanjian kerja sama nuklir sipil tahun 2014.

Pernyataan bersama menegaskan bahwa pasokan uranium tersebut, yang dipantau oleh IAEA, diperuntukkan bagi "tujuan yang sepenuhnya damai."

Pengamanan tersebut sangat penting karena India belum menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir. Australia memiliki sekitar 28% cadangan uranium dunia.

Kesepakatan bersejarah ini dibangun di atas kemitraan strategis komprehensif kedua negara yang dibentuk pada tahun 2020, didorong oleh kekhawatiran keamanan bersama mengenai "tantangan besar yang ditimbulkan oleh kebangkitan Tiongkok di Indo-Pasifik," menurut Teesta Prakash, seorang peneliti di Australia India Institute, Universitas Melbourne.

Untuk memperkuat daya tangkal regional, Canberra dan New Delhi telah bermitra dalam sejumlah inisiatif bilateral dan regional, terutama Quad (kemitraan diplomatik antara Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat), tulisnya dalam The Conversation pada 7 Juli.

Pada bulan Mei, negara-negara anggota Quad berjanji menyediakan dana sebesar US$20 miliar untuk mengamankan rantai pasokan mineral kritis dan meluncurkan proyek infrastruktur bersama mereka yang pertama.

Di Selandia Baru, Modi dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon meningkatkan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis dan menyepakati lebih banyak dialog pertahanan, kerja sama maritim, serta perundingan menuju pakta kerja sama pertahanan.

Dengan memahami "kepentingan bersama mereka dalam Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, damai, dan sejahtera," kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama maritim, demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Pencapaian utama mencakup Pengaturan Kerja Sama Maritim (Maritime Cooperation Arrangement /MCA) yang baru, kesepakatan tentang hidrografi dan kartografi laut, serta Pengaturan Dukungan Logistik Bersama. Kedua pihak juga menyambut baik peningkatan aktivitas dan latihan angkatan laut India-Selandia Baru dalam kerangka MCA.

Kemitraan dengan Jepang

Kunjungan tersebut bertepatan dengan perjalanan Takaichi ke India, di mana kedua pemimpin negara sepakat untuk lebih memperdalam kerja sama di bidang mineral kritis dan semikonduktor, sektor-sektor yang dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Tiongkok.

India dan Jepang juga sepakat mengembangkan bersama proyek Antena Radio Kompleks Terpadu (Unified Complex Radio Antenna/UNICORN), sebuah sistem generasi berikutnya yang dirancang untuk menyediakan komunikasi yang aman dan andal bagi kapal perang.

Kesepakatan tersebut dicapai di tengah meningkatnya persaingan strategis di kawasan Indo-Pasifik.

"India menghadapi tekanan di sepanjang perbatasan maritimnya akibat meningkatnya aktivitas zona abu-abu dan risiko perang elektronik di sekitar jalur laut penting di Samudra Hindia dari kekuatan maritim pesaing seperti Tiongkok dan Pakistan," menurut unggahan lembaga pemikir GlobalData yang berbasis di London pada bulan Juli.

"Demikian pula, Jepang menghadapi ketegangan di Laut Tiongkok Timur serta dinamika keamanan yang semakin kompleks di kawasan Pasifik Barat akibat aktivitas negara-negara seperti Korea Utara dan Tiongkok," kata GlobalData.

Strategi regional

Sejumlah kesepakatan terbaru tersebut menambah upaya diplomasi Indo-Pasifik India yang lebih luas dalam beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, berbagai inisiatif tersebut mencerminkan "upaya India yang lebih luas untuk membangun jaringan kemitraan strategis yang menghubungkan Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan Pasifik," tulis akademisi Ashok Sharma dalam analisisnya untuk Australian Institute of International Affairs.

Strategi Indo-Pasifik India, yang pada awalnya dimaksudkan untuk mempertahankan "tatanan regional yang bebas, terbuka, dan inklusif di tengah meningkatnya sikap asertif Tiongkok," kini juga mencakup ketahanan ekonomi, konektivitas, kerja sama teknologi, dan kemitraan yang tepercaya, kata Sharma.

Tur Modi ke Asia Tenggara merupakan "upaya untuk mengejar tujuan strategis yang lebih luas -- terkait Tiongkok, Global South, dan peran sebagai penyedia keamanan bersih (net security provider) -- di kawasan yang telah lama menjadi prioritas utama kebijakannya," tulis Michael Kugelman, peneliti senior Asia Selatan di Atlantic Council, dalam unggahannya di X.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

Policy Link