Oleh Jia Feimao | 2025-07-04

Pagi-pagi di musim panas tahun lalu, lebih dari 30 penyidik Biro Investigasi Kementerian Kehakiman (Ministry of Justice Investigation Bureau/MJIB) Taiwan berkumpul di pinggiran Taipei dan meluncur ke berbagai lokasi di pusat teknologi Taiwan.

Tepat pukul 07.00 pagi, dalam aksi penggerebekan yang terkoordinasi, mereka serentak mengetuk pintu, mengacungkan surat penggeledahan, dan memasuki sejumlah rumah serta kantor.

Target mereka bukanlah pengedar narkoba, melainkan delapan insinyur yang diam-diam bekerja untuk perusahaan semikonduktor Tiongkok yang beroperasi di Taiwan.

Penggerebekan ini merupakan bagian dari operasi besar bernama "Proyek 1022 Perburuan Serigala" yang diluncurkan pada Agustus lalu atas perintah Presiden Tsai Ing-wen guna membongkar praktik ilegal Tiongkok dalam membajak tenaga ahli chip Taiwan lewat perusahaan palsu.

Operasi penindakan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Maret lalu, MJIB menggelar operasi terbesar terhadap pembajakan tenaga ahli teknologi Taiwan oleh Tiongkok, mengerahkan 180 agen ke 34 lokasi yang terhubung dengan 11 perusahaan Tiongkok — termasuk Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), produsen chip terbesar ketiga di dunia.

Sebanyak 90 orang diperiksa pihak berwajib atas dugaan kesebelas perusahaan itu menggunakan perusahaan kedok untuk merekrut insinyur lokal secara diam-diam dan mengalirkan teknologi ke Tiongkok, menurut pernyataan MJIB pada 28 Maret.

"Industri teknologi tinggi Taiwan merupakan fondasi utama ekonomi kami, di mana perusahaan semikonduktor dan sektor terkait berfungsi sebagai 'Perisai Pelindung Nasional' negara'," demikian isi pernyataan tersebut.

"Akibatnya, para tenaga ahli teknologi tinggi Taiwan menjadi sasaran utama perekrutan oleh sejumlah perusahaan Tiongkok."

Tenaga kerja vital

Insinyur semikonduktor Taiwan sejak lama dianggap sebagai faktor kunci untuk meningkatkan sektor teknologi Tiongkok.

“Para insinyur ini bukan hanya vital dalam pembuatan "chip buatan Tiongkok," tetapi juga menjadi titik terobosan bagi Beijing untuk mengakali blokade teknologi AS,” ujar Su, seorang penyidik MJIB yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan perekrutan ilegal oleh perusahaan Tiongkok di Taiwan, kepada Focus.

Strategi ini memungkinkan perusahaan Tiongkok menghindari sanksi terhadap sektor teknologi tinggi mereka, dalam rangka upaya yang lebih besar untuk mengurangi dominasi Taiwan di bidang semikonduktor.

Ketertarikan Beijing pada tenaga ahli semikonduktor Taiwan meningkat tajam setelah peluncuran "Made in China 2025," kebijakan industri Tiongkok tahun 2015 yang bertujuan memodernisasi sektor manufaktur negara tersebut.

Gaji tinggi tetap menjadi daya tarik utama, dengan beberapa perusahaan Tiongkok menawarkan gaji yang secara angka setara dengan di Taiwan—namun, dibayarkan dalam yuan Tiongkok, sehingga secara efektif nilai kompensasinya meningkat empat kali lipat.

Perusahaan-perusahaan Tiongkok semakin sering mengizinkan para insinyur bekerja dari jarak jauh di Taiwan, dengan hasil riset dan pengembangan yang langsung dikirim ke server di kantor pusat perusahaan di Tiongkok.

Perusahaan-perusahaan tersebut kerap menyamarkan diri sebagai perusahaan Taiwan, entitas asing, atau usaha yang didukung modal diaspora Tionghoa luar negeri guna menutupi identitas asli mereka.

Sebagai contoh, pada bulan Maret, Taiwan menuduh SMIC — produsen chip terbesar Tiongkok yang pendapatan tahunannya hanya kalah dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) dan Samsung — menggunakan perusahaan cangkang yang terdaftar di Samoa untuk membuka cabang di Taiwan dan merekrut tenaga ahli.

Shenzhen Torey Microelectronics diduga mengabaikan regulasi dengan mendirikan lokasi operasional tidak resmi, sedangkan Clounix awalnya terdaftar sebagai perusahaan modal Taiwan, tetapi kemudian berganti status menjadi perusahaan Singapura guna melakukan perekrutan ilegal.

Sebagian besar operasi ini mendapat dukungan dari Dana Investasi Industri Sirkuit Terpadu Tiongkok — yang lebih dikenal sebagai "Dana Besar" — maupun subsidi dari pemerintah pusat dan daerah Tiongkok. Semua perusahaan ini dianggap memiliki peran strategis dalam ambisi teknologi Beijing.

Menurut Paul Triolo, partner DGA Group, kepada Wall Street Journal November lalu, perekrutan insinyur asing kerap menjadi metode tercepat bagi perusahaan Tiongkok untuk mendapatkan teknologi penting.

Menurutnya, "pemerintah sekarang lebih peduli dengan masalah ini," meskipun menegaskan bahwa membedakan antara perekrutan legal dan pembajakan tenaga ahli ilegal adalah "hal yang sangat rumit dan sulit ditegakkan."

"Tren yang sudah bisa diperkirakan"

Untuk mengatasi ancaman tersebut, Taiwan telah melakukan revisi besar terhadap tujuh undang-undang dan 14 peraturan dalam empat tahun terakhir, termasuk perubahan signifikan pada Undang-Undang Keamanan Nasional — yang sebelumnya hanya berfokus pada mata-mata Tiongkok.

Pada Desember 2023, pemerintah memperluas daftar ekspor terlarang dengan menambahkan 10 "teknologi inti nasional" baru, seperti semikonduktor generasi ketiga dan desain chip kecerdasan buatan — melengkapi daftar sebelumnya yang berisi 22 teknologi, di mana kebocoran ke kekuatan asing yang bermusuhan dapat dijatuhi hukuman hingga 12 tahun penjara.

Pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Hubungan Rakyat Kawasan Taiwan dan Daratan Tiongkok untuk meningkatkan pengawasan terhadap perpindahan tenaga ahli lintas selat serta menghindari kebocoran teknologi.

Pemerintah bekerja sama dengan industri semikonduktor untuk membangun jaringan pertahanan yang lebih kuat — mendorong kerja sama antara akademisi dan industri, perlindungan rahasia dagang, upaya kontra-spionase, serta berbagi intelijen dengan mitra internasional.

Di saat yang sama, otoritas terkait meningkatkan edukasi bagi para insinyur dan memberikan insentif agar mereka tetap bertahan, demi menjaga keunggulan teknologi Taiwan.

Walaupun sanksi diperketat melalui perubahan undang-undang terkini, pelanggaran masih terus terjadi, dengan metode perekrutan yang semakin terselubung.

Seorang penyidik Taiwan yang dijuluki "Brother Hui" mengatakan kepada Focus bahwa banyak insinyur menyadari tindakan mereka berpotensi melanggar hukum, dan manajer Tiongkok bahkan melatih karyawan Taiwan tentang cara menghadapi razia penegak hukum.

Menurut hukum yang berlaku saat ini, insinyur biasanya hanya dicatat sebagai saksi, sementara sanksi dijatuhkan kepada eksekutif perusahaan.

"Kedua belah pihak di Selat Taiwan menggunakan bahasa yang sama dan berbagi akar budaya. Beijing tidak akan berhenti menargetkan tenaga ahli Taiwan — ini adalah tren yang sudah bisa diperkirakan,” kata Brother Hui.

[Bagian II dari II dalam seri Langkah Taiwan Memperketat Keamanan Teknologi]