Oleh Chia Feimao | 2025-07-25

Media pemerintah Tiongkok dan sejumlah akun media sosial afiliasi sangat vokal dalam membela 24 legislator oposisi dari Partai Kuomintang (KMT) yang menghadapi pemecatan di Taiwan, memicu kekhawatiran Beijing akan campur tangan dalam proses demokrasi di pulau itu.

Kampanye pemecatan yang digagas kelompok masyarakat sipil awal tahun ini menargetkan legislator KMT yang dituduh “menyenangkan Beijing dengan mengorbankan kepentingan Taiwan.” Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung tanggal 26 Juli.

Setelah pemilihan presiden 2024, Partai Progresif Demokrat (DPP) berhasil mempertahankan kursi kepresidenan. Namun, partai ini hanya menguasai 51 dari 113 kursi di legislatif.

Partai Kuomintang (KMT) menguasai 52 kursi, didukung oleh Partai Rakyat Taiwan yang memiliki delapan kursi serta dua anggota independen, menciptakan lingkungan legislatif yang tidak bersahabat bagi pemerintahan Presiden Lai Ching-te.

Legislator oposisi telah menolak atau memangkas pendanaan untuk berbagai proram prioritas pemerintah, termasuk anggaran pertahanan yang ditujukan untuk mencegah agresi Tiongkok, serta investasi di bidang energi dan teknologi. Pada Oktober lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan perluasan kekuasaan legislatif yang didukung oposisi tidak konstitusional.

Pemimpin fraksi KMT, Fu Kun-chi, khususnya telah menjadi sosok simbolis di antara para legislator yang menjadi sasaran pemecatan.

Pada April 2024, Fu memimpin delegasi KMT beranggotakan 16 orang ke Beijing untuk bertemu Wang Huning, salah satu penasihat utama Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Fu pernah melakukan kunjungan ke Hong Kong pada bulan Februari dan mengklaim mewakili "pemerintahan pusat" Taiwan, yang memicu reaksi keras dari kubu pro-kemerdekaan serta gelombang kampanye pemecatan di seluruh negeri.

Beijing angkat bicara

Pejabat dan media pemerintah Tiongkok mengecam kampanye pemecatan tersebut, lapor Reuters pada 22 Juli.

Pada bulan April, People's Daily di Tiongkok menuduh Lai memanfaatkan pemecatan untuk mewujudkan kekuasaan "diktator hijau," merujuk pada warna partai DPP.

Media pemerintah Tiongkok dan sejumlah akun media sosial afiliasi mengeluarkan sekitar 425 postingan selama paruh pertama tahun ini yang mengecam upaya pemecatan dan para pendukungnya, menurut Taiwan Information Environment Research Center (IORG).

“Semua narasi resmi dari Tiongkok harus sangat diwaspadai,” kata Yu Chih-hao, co-direktur IORG, dalam sebuah pidato mengenai propaganda eksternal Beijing di Taiwan pada 22 Juli.

Beijing menyebarkan narasi yang mempertanyakan legitimasi gerakan pemecatan di Taiwan, kata Yu. Ia mengimbau publik untuk mewaspadai apakah mereka tanpa sadar telah menerima narasi pro-Beijing tersebut.

Mainland Affairs Council Taiwan pada 23 Juli mengecam Beijing atas “campur tangan yang terbuka dan terang-terangan” ini dan menuntut agar mereka “tidak mencampuri proses demokrasi Taiwan.”

Meski mesin propaganda Tiongkok biasanya beroperasi secara terdesentralisasi, ia dapat dengan cepat menindaklanjuti arahan dari tingkat atas, kata Li Chih-te, mantan direktur Asia Fact Check Lab sekaligus analis perang informasi Tiongkok.

“Ketika hal seperti ini terjadi, mereka pasti akan segera mengaktifkan sistemnya,” kata Li, yang berbicara bersama Yu tanggal 22 Juli.

Ia menyoroti respons Tiongkok terhadap pengumuman investasi AS oleh produsen chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) pada bulan Maret.

Dalam waktu seminggu, delapan akun Douyin (TikTok) yang terkait dengan grup media di Provinsi Fujian merilis 99 video pendek untuk mengecam DPP dan hubungan Taiwan-AS.

“Agenda politik menjadi sangat jelas saat mereka melakukan aksinya,” ujar Li.

Melawan pengaruh Tiongkok

Gerakan pemecatan ini mengungkapkan sebaran geografis pengaruh Tiongkok—yang lebih kuat di wilayah utara dan tengah Taiwan.

“Para legislator yang menjadi sasaran pemecatan semuanya berasal dari daerah yang telah lama disusupi oleh operasi Front Bersatu Tiongkok,” kata Lin Tsung-hung, sosiolog dari Academia Sinica yang juga berbicara di acara tanggal 22 Juli, merujuk pada upaya Beijing untuk menggoyang stabilitas Taiwan.

Kini, gerakan Pemecatan Besar menyampaikan pesan tegas kepada para politikus di Taiwan — “terlibat dalam aktivitas Front Bersatu dengan Tiongkok akan mencoreng karier politik mereka,” ujar Lin.

Ia mengatakan tidak satu pun legislator atau pejabat lokal KMT menghadiri “Forum Selat” tahun ini pada bulan Juni di Xiamen, Tiongkok. Forum tersebut merupakan platform tahunan yang didukung Beijing dan dikenal sebagai sarana propaganda.

“Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Lin terkait ketidakhadiran pejabat KMT. Sementara itu, Ma Ying-jeou, mantan presiden Taiwan dari KMT, tetap hadir.

Terlepas dari apakah kampanye pemecatan akan berhasil mengeluarkan mayoritas target dari parlemen atau tidak, para pengamat mengatakan gerakan ini sudah menjadi tonggak penting bagi demokrasi Taiwan.

Masyarakat sipil telah memberikan peringatan tegas kepada para politikus pro-Beijing, menurut para pengamat.

Gerakan pemecatan, tulis Bo Tedards, pengamat lama politik Taiwan, dalam The Diplomat, telah “memberikan platform bagi masyarakat untuk secara nyata menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Yuan Legislatif.”

Meski gagal sekalipun, ia menekankan bahwa meningkatnya kesadaran publik terhadap pengaruh asing serta pengalaman menghadapi para politikus “dapat menjadi peringatan agar tindakan serupa tidak terjadi lagi.”