Oleh Focus | 2025-08-07

Kunjungan terkini Perdana Menteri India Narendra Modi ke Maladewa menandai pemulihan hubungan diplomatik setelah ketegangan sekian bulan lamanya antara kedua negara yang bertetanggaan tersebut.

Modi menghadiri perayaan Hari Kemerdekaan ke-60 di Malé sebagai tamu kehormatan sekaligus menjadi pemimpin asing pertama yang diterima Presiden Mohamed Muizzu sejak terpilih pada November 2023.

Kunjungan dua hari yang berakhir pada 26 Juli itu bertepatan dengan peringatan hubungan diplomatik India–Maladewa, serta menjadi sinyal meredanya ketegangan akibat kampanye 'India Out' yang diusung Muizzu dan kecenderungannya mendekat ke Tiongkok.

India dan Tiongkok, dua pemberi pinjaman terbesar bagi Maladewa, terus bersaing memperebutkan pengaruh di kepulauan yang memiliki posisi strategis tersebut.

Sejak Muizzu menjabat, Maladewa telah mempererat hubungan dengan Tiongkok, termasuk melalui perjanjian perdagangan bebas dan partisipasi dalam Belt and Road Initiative (BRI).

BRI adalah program pembangunan infrastruktur yang didanai Tiongkok untuk mempermudah ekspor bahan mentah dari negara-negara miskin ke Tiongkok.

Pada bulan Januari 2024, Muizzu mendahulukan kunjungan ke Tiongkok ketimbang India, sebuah langkah yang dipandang di New Delhi sebagai bentuk pengabaian diplomatik.

Namun demikian, pada jamuan India-Maladewa tanggal 25 Juli, Muizzu berusaha menunjukkan sikap kooperatif terhadap India.

“India sudah lama menjadi mitra terdekat dan tepercaya bagi Maladewa,” ujarnya.

“Kami sangat menghargai persahabatan dengan India dan berterima kasih atas bantuan tepat waktu yang diberikan negara Anda kepada kami di saat-saat sulit,” tambahnya.

“Jalan yang jelas”

Para pengamat menilai kunjungan Modi sebagai langkah krusial dalam ambisi India menguasai laut dan jalur pelayaran di Samudra Hindia dalam persaingan dengan rival regionalnya, Tiongkok.

Saat kunjungannya, Modi mengumumkan fasilitas kredit sebesar US$565 juta untuk Maladewa, beserta melonggarkan ketentuan pembayaran pinjaman terdahulu—dari US$51 juta menjadi US$29 juta per tahun.

Ia meresmikan beberapa proyek infrastruktur yang didanai India, termasuk kompleks perumahan berkapasitas 4.000 unit dan markas baru Kementerian Pertahanan.

“India tetap berkomitmen mendukung aspirasi rakyat Maladewa,” cuit Modi di Twitter.

“Hubungan kerja sama dalam sektor pertahanan dan keamanan menjadi cerminan kepercayaan satu sama lain. Pembangunan gedung kementerian pertahanan... adalah perwujudan konkret dari kepercayaan itu. Ini merupakan simbol kemitraan kami yang kuat,” kata Modi dalam konferensi pers di Malé.

Pembicaraan telah dimulai mengenai kemungkinan perjanjian perdagangan bebas, dan kedua belah pihak menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang perikanan, pariwisata, pengembangan digital, dan layanan kesehatan.

Kunjungan tersebut membuka "jalan yang jelas untuk masa depan hubungan [Maladewa-India]," tulis Muizzu di X setelah kepulangan Modi.

Kerentanan ekonomi

Kerentanan ekonomi Maladewa memainkan peran penting dalam perubahan arah kebijakan politiknya.

Meskipun memiliki sektor pariwisata mewah, negara ini menghadapi krisis utang yang parah, dengan total utang naik dari US$3 miliar pada 2018 menjadi US$8,2 miliar pada awal 2024. Menurut perkiraaan, utang negara tersebut akan melebihi US$11 miliar pada 2029.

Sebagian besar utang luar negeri Maladewa, yang kini mencapai US$3,4 miliar, berasal dari Tiongkok dan India, lapor Economic Times pada Maret lalu.

Tekanan keuangan sangat berat. Maladewa harus membayar utang luar negeri senilai US$600 juta pada 2025 dan US$1 miliar pada 2026. Hingga Desember lalu, cadangan devisa tercatat di bawah US$65 juta, setelah sempat negatif pada bulan Agustus.

Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok-Maladewa yang mulai berlaku pada Januari telah memperdalam defisit perdagangan negara tersebut, dengan Tiongkok menyumbang 97% dari total perdagangan Sino-Maladewa, sementara Maladewa hanya berkontribusi kurang dari 3%.

“Skala masalah utang ini sangat mencengangkan,” tulis aktivis hak asasi manusia Dimitra Staikou di Medium pada bulan Maret.

“Tanpa intervensi internasional atau restrukturisasi utang yang signifikan, Maladewa berisiko mengikuti jejak Sri Lanka yang mengalami gagal bayar utang negaranya,” tambahnya.

Kebijakan penghapusan tarif untuk 91% produk Tiongkok disebut sebagai konsesi yang tidak memberikan manfaat sepadan, karena keterbatasan ekspor dari pihak Maladewa, ujar Staikou.

Penyeimbangan strategis

Tiongkok memperluas jejaknya di Maladewa melalui sejumlah proyek infrastruktur besar seperti Jembatan Persahabatan Tiongkok-Maladewa dan perluasan bandara Hulhulé, menancapkan pengaruh yang lebih dalam di kawasan yang selama ini didominasi oleh India.

Hubungan yang diperkuat tersebut memberikan keuntungan strategis bagi Beijing, karena Maladewa terletak di jalur perdagangan utama Samudra Hindia yang mengangkut sebagian besar impor minyak Tiongkok.

Tiongkok ingin menjaga agar Malé tetap menjadi mitra maritim yang bersahabat agar Beijing dapat menjaga aksesnya ke Teluk Persia, menurut laporan singkat yang diterbitkan oleh Council on Foreign Relations pada Mei 2024.

Sebaliknya, India melakukan pendekatan yang berfokus pada pembangunan melalui kebijakan 'Neighborhood First'-nya, dengan menawarkan bantuan keuangan dan mendukung inisiatif besar seperti Proyek Konektivitas Malé Raya, yang merupakan skema infrastruktur terbesar di negara itu, menurut laporan tersebut.

Meskipun awalnya Muizzu berupaya mengurangi ketergantungan pada India untuk pasokan dan layanan penting, pemerintahannya telah mempererat hubungan dengan New Delhi dalam beberapa bulan terakhir.

Pariwisata juga menjadi titik ketegangan. Setelah kunjungan awal Muizzu ke Beijing, Modi secara terbuka mempromosikan Kepulauan Lakshadweep di India sebagai destinasi wisata.

Akibatnya, pemesanan wisatawan India ke Maladewa turun tajam sebesar 33%, sehingga menghantam perekonomian negara itu yang sekitar 30% PDB-nya berasal dari sektor pariwisata.