Oleh Li Hsien-chih | 2025-10-31

Mantan legislator Cheng Li-wun meraih lebih dari setengah suara dalam pemilihan kepemimpinan KMT baru-baru ini, menjadikannya wanita kedua yang pernah memimpin partai tersebut.

Meskipun telah kalah dalam tiga pemilihan presiden berturut-turut dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Partai Kuomintang (KMT) masih memiliki pengaruh kuat di Taiwan. Koalisi yang dipimpin KMT mengendalikan parlemen, sehingga banyak agenda DPP yang tertahan.

KMT, yang didirikan di Tiongkok lebih dari seabad lalu, melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949 setelah kalah dalam perang saudara Tiongkok. Berbeda dengan DPP, KMT memandang Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok dan mendukung kemungkinan reunifikasi suatu hari nanti.

Beijing belum pernah menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menyatukan Taiwan dengan Tiongkok daratan. Beijing bersikeras bahwa kedua sisi Selat Taiwan adalah bagian dari “satu Tiongkok,” dengan Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah yang sah.

Mantan anggota DPP

Cheng, 55 tahun, memulai karier politiknya di DPP sebelum bergabung dengan KMT pada tahun 2005.

Ia pernah mewakili kedua partai tersebut dalam beberapa periode di parlemen.

Cheng mencalonkan diri sebagai ketua KMT dengan visi “mendorong perdamaian di Selat Taiwan.”

Ia berjanji mengakhiri kekalahan beruntun KMT dalam pemilihan presiden, meraih kembali kekuasaan pada tahun 2028, dan membuat semua warga Taiwan dapat “dengan bangga dan percaya diri mengatakan, ‘Saya orang Tionghoa.’”

Kemenangannya dipandang luas sebagai titik balik bagi partainya yang menua, sekaligus membuka babak baru ketidakpastian dalam kebijakan lintas-selat.

Campur tangan Tiongkok

Namun, selama kampanye, tuduhan luas mengenai campur tangan Tiongkok bermunculan.

Laporan investigatif Mirror Weekly pada akhir Oktober menunjukkan maraknya video pendek dan pembawa acara virtual berbasis AI yang beredar di media sosial untuk mempromosikan Cheng.

Mengutip sumber anonim, laporan tersebut menyatakan Pasukan Siber Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok kemungkinan mengoordinasikan operasi itu dan menyalurkannya melalui pengusaha Taiwan serta jaringan partai untuk memengaruhi suara para delegasi.

Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional, Tsai Ming-yen, mengatakan penyelidik menemukan sekitar 1.000 video TikTok dan YouTube terkait pemilihan kepemimpinan KMT, dengan setengah akun YouTube tersebut terdaftar di luar Taiwan.

Ia mengatakan Undang-Undang Keamanan Nasional maupun Undang-Undang Anti-Infiltrasi tidak secara eksplisit mencakup pemilihan internal partai.

Juru bicara DPP Justin Wu mendesak KMT untuk waspada terhadap infiltrasi kekuatan Tiongkok dan tidak menjadi “kaki tangan dalam perang kognitif PKT.”

Cheng menyebut tuduhan tersebut sebagai “label politik murahan yang meremehkan kecerdasan pemilih.”

Ucapan selamat dari Xi

Kurang dari 24 jam setelah kemenangan Cheng, pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengirim pesan ucapan selamat.

Xi menyerukan agar kedua pihak “mendorong reunifikasi nasional” berdasarkan Konsensus 1992, lapor Xinhua.

Berdasarkan konsensus itu, KMT dan PKT menegaskan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. DPP menolak mengakuinya.

Dalam balasannya kepada Xi, Cheng menekankan bahwa kedua sisi Selat Taiwan termasuk dalam satu bangsa Tionghoa, dan membayangkan “masa depan besar bagi kebangkitan nasional.”

Analis hubungan lintas-selat mengatakan Beijing menggunakan komunikasi ini untuk menggambarkan KMT sebagai mitra politiknya dalam mendorong reunifikasi.

Platform pro-Beijing yang diusung Cheng

Tokoh yang dikenal bersikap ramah terhadap Beijing kini menjabat sebagai ketua KMT.

Dalam kampanyenya, Cheng menyerukan pemulihan Konsensus 1992 dan menekankan bahwa kedua sisi Selat Taiwan “termasuk dalam satu Tiongkok.”

Ia juga mengusung slogan: “Kolaborasi antara dua kekuatan besar — satu tambah satu lebih kuat daripada dua.”

Jika Beijing menunjukkan iktikad baik, Cheng mengatakan ia “bersedia bertemu Xi Jinping seratus kali.”

Menurut Chen Shih-min, profesor ilmu politik di National Taiwan University, Cheng Li-wun merupakan “kandidat yang paling pro-Tiongkok dan pro-reunifikasi” di antara enam calon ketua, sebagaimana dilaporkan BBC Tiongkok.

Jurnalis Taiwan-Jepang Akio Yaita mengatakan di sebuah program berita Taiwan bahwa pemilu ini “mengubah KMT dari biru menjadi merah” — dari warna resmi KMT ke warna PKT.

Ia menambahkan kekuatan PKT kini mungkin akan turun tangan lebih langsung dalam politik Taiwan, dan “pertarungan lintas-selat akan semakin mengerucut menjadi pertarungan jarak dekat.”

Potensi reaksi balik

Meski KMT menguasai parlemen, sikap yang terlalu pro-Beijing berpotensi memicu reaksi publik, kata pengamat domestik.

Dalam survei Taiwan pada tahun 2023, hanya 3% responden mengidentifikasi dirinya sebagai ‘terutama orang Tionghoa.’

Setelah menjabat, tantangan pertama Cheng adalah mempersiapkan pemilu lokal 2026. Penanganan isu lintas-selat akan menjadi ujian besar baginya, menurut analis.

“Menakhodai kapal ini tidak akan mudah, tetapi setidaknya kita harus menghindari gunung es yang sudah terlihat,” kata Pai Chiao-yin, Sekjen Kaukus KMT di Dewan Kota Kaohsiung, mengingatkan ketua baru agar tidak kehilangan dukungan pemilih moderat.

Dukungan publik untuk KMT justru turun dari 25,2% menjadi 21,9% beberapa hari sebelum pemilu — penurunan 3,3 poin, menurut survei yang diselenggarakan Taiwan Foundation for Democracy pada 13–15 Oktober dan dipublikasikan pada 21 Oktober.

Apakah pendekatan “kita semua orang Tionghoa” yang dipimpin Cheng dapat memperoleh dukungan mayoritas — dan bagaimana Taiwan menyeimbangkan kedaulatan dan keamanan — akan sangat menentukan masa depan hubungan lintas-selat.