Oleh Focus | 2025-11-07

Dalam beberapa pekan terakhir, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth telah mempromosikan kebijakan “perdamaian melalui kekuatan” di kawasan Asia Tenggara, sebagai tawaran alternatif yang kredibel terhadap langkah-langkah revisionis Beijing di Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok mengklaim lebih dari 80% wilayah laut tersebut sebagai teritorialnya, meskipun pengadilan internasional telah menolak klaim itu pada tahun 2016.

Presiden Trump menghadiri KTT AS–ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 26 Oktober, sedangkan Menteri Pertahanan Hegseth menindaklanjutinya melalui pertemuan dengan para pemimpin regional dalam KTT Pertahanan ASEAN pada 31 Oktober hingga 1 November.

Menurut pernyataan Gedung Putih tertanggal 26 Oktober, Trump memimpin tercapainya kesepakatan damai antara Thailand dan Kamboja, menandatangani perjanjian dagang dengan Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam, mempererat hubungan dengan Malaysia, serta memperkuat kerja sama pertahanan dan penanggulangan kejahatan lintas negara dengan Kamboja.

Kesepakatan Perdamaian Kuala Lumpur merupakan puncak dari berbulan-bulan upaya diplomasi dan langkah-langkah de-eskalasi di perbatasan Thailand–Kamboja, yang sejak Februari dilanda bentrokan sporadis dan memaksa sekitar 300.000 orang mengungsi dari rumah mereka.

“Pemerintahan saya segera berupaya untuk mencegah konflik ini meluas,” kata Trump pada 26 Oktober.

Berdasarkan kesepakatan itu, Thailand dan Kamboja sepakat membentuk tim pengamat perbatasan. Thailand akan membebaskan 18 tentara Kamboja yang ditahan, sementara Kamboja akan menarik senjata beratnya.

Washington juga menandatangani perjanjian dagang timbal balik AS–Malaysia dan nota kesepahaman mengenai mineral penting, menekankan ketahanan rantai pasok sebagai bagian dari keamanan ekonomi dan daya tangkal regional.

Keamanan dan perdamaian

Dalam KTT Menteri Pertahanan ASEAN, Hegseth mengadakan sejumlah pertemuan langsung dan diskusi multilateral dengan mitra-mitra kawasan, berkomitmen mendukung sekutunya dalam menghadapi “aksi Tiongkok yang mendestabilisasi” di Laut Tiongkok Selatan.

Kepala Pentagon mengusulkan kepada para pemimpin ASEAN untuk membangun sistem pengawasan maritim bersama dan menyoroti kurangnya penghormatan Beijing terhadap kedaulatan wilayah.

“Kita perlu mengembangkan kemampuan bersama untuk merespons,” sehingga “siapa pun yang menjadi sasaran agresi dan provokasi tidak akan menghadapinya sendirian,” kata Hegseth.

Ia menambahkan, “Tidak ada yang mampu berinovasi dan memperluas skala seperti Amerika Serikat, dan kami sangat ingin membagikan kemampuan itu kepada para sekutu dan mitra kami.”

Saat berbicara di hadapan para menteri pertahanan ASEAN, Hegseth menegaskan kembali komitmen Washington kepada sekutu dan mitranya di Indo-Pasifik, seraya menambahkan Amerika Serikat bertekad membangun kekuatan militer yang “tak tertandingi di dunia.”

Setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Tiongkok, Laksamana Dong Jun, pada 1 November malam di sela-sela KTT, Hegseth mengatakan hubungan Tiongkok-AS “tidak pernah sebaik ini,” tetapi menekankan pentingnya pemantauan terhadap Tiongkok.

Washington dan Beijing akan membangun saluran komunikasi antar militer “untuk menghindari konflik dan meredakan setiap masalah yang muncul,” tulisnya di X.

Hegseth mengatakan kepada para menteri pertahanan ASEAN bahwa “klaim wilayah dan laut yang luas dari Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan bertolak belakang dengan janji mereka untuk menyelesaikan sengketa secara damai.”

“Kita menginginkan perdamaian. Kita tidak mencari konflik, tetapi kita harus memastikan Tiongkok tidak berusaha mendominasi Anda atau pihak manapun,” tambahnya.

Pencegahan di Laut Tiongkok Selatan

Di sela KTT, Hegseth mengumumkan gugus tugas baru AS–Filipina serta berupaya mempererat kerja sama keamanan antara AS dan Vietnam.

Hegseth mengatakan bahwa program bersama dengan Filipina ini akan memperkuat interoperabilitas, latihan, dan kesiapan kedua negara “untuk menanggapi krisis atau agresi secara tegas, sekaligus memulihkan efek pencegahan di Laut Tiongkok Selatan.”

“Perlu ditegaskan kembali bahwa perjanjian pertahanan bersama itu sangat penting bagi kedua negara kita; perjanjian tersebut berlaku bagi angkatan kita, di mana pun di Laut Tiongkok Selatan,” kata Hegseth. “Kita tidak mencari konfrontasi, tetapi tentu saja, kita siap melindungi kepentingan kita, baik secara sendiri maupun bersama-sama.”

“Aliansi Amerika Serikat–Filipina tidak boleh dipandang secara terpisah, karena aliansi tersebut dan langkah ke depannya kini didasarkan pada fondasi yang kuat,” kata Menteri Pertahanan Filipina Gilbert Teodoro Jr.

Ia mengatakan, “Hal-hal itu mencakup penghormatan terhadap hukum internasional, serta terhadap integritas dan kedaulatan teritorial.”

Dalam kunjungannya ke Hanoi pada 2 November usai KTT, Hegseth mengatakan Washington menginginkan lebih banyak kerja sama militer dengan Vietnam, menyebutkan pengiriman tiga kapal patroli untuk penjaga pantai Vietnam serta tiga dari 12 pesawat latih T-6 yang direncanakan.

“Amerika Serikat berkomitmen untuk melanjutkan proyek-proyek ini dan proyek lainnya,” kata Hegseth. “Kerja sama [militer] yang lebih mendalam akan menguntungkan kedua negara kita.”

Jenderal Van Giang, Menteri Pertahanan Vietnam, menyatakan dukungan peralatan dan infrastruktur dari AS telah memperkuat kapasitas Vietnam untuk ikut serta dalam misi perdamaian PBB.

Kejadian darurat atau situasi khusus di kawasan

Pada 29 Oktober, Hegseth berdiskusi permasalahan keamanan dengan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Tokyo, kemudian melakukan kunjungan selama dua hari ke Seoul pada 3–4 November.

Hegseth menyatakan di Tokyo bahwa aliansi AS–Jepang “krusial untuk mencegah agresi militer Tiongkok” serta “menanggapi situasi darurat di kawasan,” dengan berkomitmen melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan interoperabilitas.

Menteri Pertahanan Jepang menyatakan kedua sekutu itu akan “melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing” untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.

Hegseth menyatakan di Seoul bahwa perhatian aliansi masih tertuju pada Korea Utara, sambil menekankan “tidak ada keraguan bahwa fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat regional merupakan hal yang akan kami kaji.”