Oleh Shirin Bhandari | 2025-11-21

Para menteri pertahanan dari Filipina, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia menyatakan dukungan mereka terhadap pembentukan dewan pertahanan Indo-Pasifik baru yang bertujuan mempererat koordinasi militer di tengah meningkatnya ketegangan dengan Tiongkok.

Dalam pertemuan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 1 November, keempat menteri tersebut mengatakan bahwa mereka “menyatakan dukungan terhadap kerangka pembentukan” Dewan Kerja Sama Menteri Pertahanan Indo-Pasifik dan sepakat untuk melanjutkan pembahasan proposal tersebut.

Dalam pernyataan bersama, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr., Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan “keprihatinan serius atas tindakan destabilisasi Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dan Laut Tiongkok Selatan,” serta menolak “upaya sepihak apa pun untuk mengubah status quo melalui kekerasan atau paksaan.”

Para menteri pertahanan itu mengutip Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan putusan tahun 2016 dari Permanent Court of Arbitration di Den Haag yang bersifat "mengikat secara hukum," yang membatalkan klaim luas Tiongkok di wilayah perairan sengketa tersebut. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap ASEAN.

Pertemuan Kuala Lumpur ini merupakan pertemuan kelima para menteri pertahanan keempat negara dalam tiga tahun terakhir, menegaskan apa yang mereka sebut sebagai komitmen bersama terhadap Indo-Pasifik yang “bebas dan terbuka.”

Mereka juga berkomitmen untuk meningkatkan “kegiatan kerja sama pertahanan yang terkoordinasi,” termasuk memperluas pertukaran informasi, menyelenggarakan lebih banyak latihan bersama, dan memperdalam koordinasi operasional.

Keempat negara tersebut juga mengonfirmasi rencana partisipasi dalam latihan Balikatan tahun depan di Filipina.

Para pejabat pertahanan mengatakan Balikatan 2026 akan mempertemukan militer dari keempat negara “untuk meningkatkan kesiapsiagaan bersama” melalui latihan skala besar, pelatihan maritim, dan operasi yang terkoordinasi.

Kerja sama sehari-hari

Departemen Pertahanan Filipina mengatakan dewan yang diusulkan tersebut diharapkan dapat mendukung “penyelarasan yang lebih baik antara kebijakan dan tujuan operasional,” sekaligus menyediakan mekanisme permanen bagi keempat negara untuk menerjemahkan komitmen tingkat tinggi menjadi kerja sama militer sehari-hari.

Filipina dengan cepat memperluas jaringan perjanjian pertahanannya saat menghadapi tindakan Tiongkok yang semakin agresif di Laut Tiongkok Selatan, jalur maritim strategis yang menampung hampir US$3 triliun perdagangan setiap tahun.

Kesepakatan terbaru termasuk Perjanjian Akses Timbal Balik (RAA) dengan Jepang, yang memungkinkan pasukan kedua negara saling mengunjungi untuk pelatihan dan latihan, serta Perjanjian Status Pasukan Kunjungan (SOVFA) dengan Kanada, yang melengkapi perjanjian serupa dengan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.

Analis keamanan Chester Cabalza, yang merupakan ketua Lembaga Kerja Sama Pembangunan dan Keamanan Internasional (IDSC) yang berbasis di Manila, mengatakan kepada The Philippine Daily Inquirer bahwa inisiatif baru ini “menunjukkan kemiripan dengan Quad,” merujuk pada Dialog Keamanan Kuadrilateral yang melibatkan Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat, yang mengusung visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Ia menambahkan Laut Tiongkok Selatan akan menjadi arena utama koordinasi, karena Manila dan Tokyo sama-sama menghadapi perselisihan maritim dan teritorial dengan Beijing, sementara Washington dan Canberra bertindak sebagai “pendukung kuat” bagi Filipina dan Jepang.

Cabalza juga mengatakan pembentukan dewan tersebut akan membantu menormalkan arsitektur pertahanan yang saling terhubung di kawasan, sehingga menjaga tatanan regional tanpa menghambat kebebasan navigasi maupun penerbangan.

Di pihak lain, Beijing mengecam keras rencana pembentukan dewan tersebut, menyebutnya sebagai mekanisme politis yang bertujuan menghambat pengaruh Tiongkok sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat.

Tajuk rencana di The Global Times, media yang dikelola pemerintah Tiongkok, berpendapat kelompok empat negara itu mencerminkan “politik kelompok kecil” dan memperingatkan format “mini-multilateral” seperti itu hanya akan meningkatkan ketegangan alih-alih memperkuat stabilitas regional.