Oleh Ha Er-rui | 2025-12-30

Center for Strategic and International Studies (CSIS), wadah pemikir berbasis di Washington, menyatakan dalam laporan barunya bahwa Tiongkok terus meningkatkan kegiatan di Laut Kuning tempat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Tiongkok dan Korea Selatan beririsan. CSIS berpendapat bahwa Beijing menggunakan taktik "zona abu-abu" untuk memperluas pengaruhnya dan mengikis kedaulatan maritim Korea Selatan.

Laporan proyek Beyond Parallel dari CSIS bulan Desember menyatakan bahwa sejak 2018, Tiongkok telah memasang 13 boya sensor laut "di dalam dan dekat" Zona Tindakan Sementara (ZTS) di dalam ZEE yang beririsan. Pemasangan itu melanggar kesepakatan Tiongkok-Korea Selatan yang melarang struktur tetap di ZTS dan menimbulkan kekhawatiran di Seoul. Tiongkok menolak membongkarnya.

Korea Selatan dan Tiongkok menetapkan ZTS berdasarkan perjanjian bilateral 2001 untuk meredakan perselisihan mengenai irisan ZEE mereka di Laut Kuning. Kegiatan terbaru Tiongkok di zona itu menyulut kembali ketegangan, kata CSIS.

Juni lalu, militer Korea Selatan mengungkap lokasi dan gambar boya untuk pertama kalinya, mengatakan penempatan itu menunjukkan strategi perluasan wilayah bertahap Tiongkok. Tiongkok menegaskan bahwa boya itu semata-mata untuk pengamatan meteorologi, tetapi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menduga beberapa boya baru mungkin memiliki fungsi pengintaian militer.

Potensi memata-matai

Menurut CSIS, sebagian boya dilengkapi panel surya, yang memungkinkan operasi otonom jangka panjang. Meskipun penggunaan militernya tidak dapat dipastikan, lokasinya menunjukkan upaya meningkatkan pengawasan maritim dan memperkuat kendali atas wilayah itu, tambahnya.

Mei lalu, Tiongkok mendeklarasikan sepihak beberapa zona larangan berlayar sementara di ZTS untuk latihan kapal induk barunya, Fujian. Langkah ini memicu reaksi keras di Korea Selatan, dengan beberapa komentator mengatakan kepada Korea Times bahwa Beijing mungkin mempercepat tindakannya di Laut Kuning di tengah ketidakstabilan politik di Seoul.

Fasilitas maritim itu untuk tujuan ilmiah atau ekonomi, kata Tiongkok. Namun, Beyond Parallel mengatakan bahwa boya itu dapat meningkatkan pengawasan maritim dan digunakan untuk memperkuat kendali atas perairan sengketa. Laporan itu menyebut bahwa, dibandingkan dengan tindakan Tiongkok di Beting Scarborough di Laut Tiongkok Selatan, operasi Laut Kuningnya lebih ringan, mungkin untuk menghindari peningkatan ketegangan dengan Korea Selatan.

"Tindakan Tiongkok jelas melanggar kesepakatan dengan Korea Selatan," kata Victor Cha, penulis utama laporan itu dan ketua program Korea di CSIS, kepada Chosun Ilbo. Seoul berhati-hati karena hubungannya yang sensitif dengan Beijing, katanya, seraya menambahkan bahwa "kita tidak ingin Tiongkok mengklaim Laut Kuning di masa depan."

Korea Selatan harus mengungkapkan koordinat pelampung sensor itu untuk analisis satelit, kata Cha. Dia mendorong koordinasi dengan Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina untuk mengeluarkan kecaman bersama dan menekan Beijing untuk bernegosiasi.

Ancaman terhadap keamanan Korea Selatan

Kegiatan pembangunan Tiongkok di Laut Kuning mengancam zona penyangga strategis Korea Selatan dan akses maritim barat, kata editorial Korea Times pada 26 Oktober. Area itu dekat dengan fasilitas Pasukan AS di Korea di Pyeongtaek. "Korea tidak boleh membiarkan kedaulatan maritimnya terkikis sedikit demi sedikit," kata surat kabar itu.

Pada bulan November, Chosun Ilbo mengutip Stephen Yates, rekan peneliti senior di Heritage Foundation, yang mengatakan bahwa taktik Tiongkok di Laut Kuning menyerupai strategi "sembilan garis putus" di Laut Tiongkok Selatan. Kelambatan tindakan Seoul dapat mengubah Laut Kuning menjadi "Laut Tiongkok Selatan kedua," katanya.

Sembilan garis putus digunakan Tiongkok untuk mengklaim lebih dari 80% wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Secara terpisah, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada 23 Desember memerintahkan penertiban tangkap ikan ilegal oleh nelayan Tiongkok di Laut Kuning, karena meningkatnya perlawanan agresif nelayan Tiongkok terhadap aparat.

Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lee mengatakan beberapa kapal Tiongkok melawan saat hendak diinspeksi. Ia mendesak pihak berwenang "berupaya semaksimal mungkin menahan mereka."

Lee mempertanyakan efektivitas hukuman saat ini, menyarankan untuk meningkatkan sanksi agar "pelanggaran menjadi tidak menguntungkan" dan memerintahkan penjaga pantai menyita kapal dalam kasus serius.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan merencanakan kunjungan Lee ke Tiongkok pada 2026. Kantor Berita Yonhap melaporkan pada awal Desember bahwa Lee mengatakan kepada media internasional akan memperbaiki hubungan Korsel-Tiongkok, sambil menjajaki kerja sama keamanan demi stabilitas di Asia Timur Laut.