Oleh Focus | 2026-01-09

Usai kunjungan empat hari ke Tiongkok, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menyatakan harapannya agar “kekacauan dan permusuhan di Semenanjung Korea bisa diatasi.”

Menurut Korea JoongAng Daily, kantor presiden menyebut kunjungan ini sebagai bagian dari “diplomasi pragmatis berbasis kepentingan nasional” pemerintahan Lee.

Lee berusaha menstabilkan hubungan dengan mitra dagang utama Korea Selatan meski ketegangan keamanan dan ekonomi masih ada.

Lee membahas isu keamanan dan berbagai hal lainnya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing pada 5 Januari, sehari setelah Korea Utara meluncurkan beberapa rudal balistik ke Laut Jepang.

Xi menyampaikan dalam KTT bahwa “situasi internasional kian kompleks dan saling terkait,” serta menekankan Korea Selatan dan Tiongkok “memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga perdamaian regional dan memajukan pembangunan global.”

Ia mendorong Seoul untuk “membuat pilihan strategis yang tepat,” lapor Korea JoongAng Daily.

Lee menyebutkan KTT tersebut sebagai “titik penting untuk menetapkan 2026 sebagai tahun dimulainya pemulihan penuh hubungan Korea Selatan dan Tiongkok.”

Meski tidak ada pernyataan bersama pasca-KTT, kedua presiden sepakat melanjutkan interaksi tingkat tinggi dan pertemuan diplomatik reguler lainnya.

Ketegangan tetap ada.

Lee mengangkat sejumlah isu sensitif terkait budaya dan ekonomi, termasuk permintaan untuk melonggarkan pembatasan “tidak resmi” dari Tiongkok yang selama ini menghambat ekspor budaya dan hiburan Korea Selatan.

Pembatasan tersebut diberlakukan setelah Seoul dan Washington menyepakati pada tahun 2016 untuk menempatkan sistem pertahanan rudal anti-balistik AS, Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), di Korea Selatan.

Menurut Chosun Daily, Xi menyiratkan pelonggaran pembatasan akan berlangsung secara bertahap. Ia memberi perumpamaan, “Es setebal satu meter tidak akan meleleh sekaligus, dan buah akan jatuh saat sudah matang.”

Keduanya juga membicarakan penempatan pelampung pengawas oleh Tiongkok di Laut Kuning, di wilayah tumpang tindih Zona Ekonomi Eksklusif Tiongkok dan Korea Selatan. Xi menyarankan isu ini ditangani “di tingkat operasional,” menurut juru bicara Lee, yang menambahkan Xi tampaknya tidak “menyadari keberadaan struktur yang ada di Laut Kuning.”

Meski terdapat sejumlah isu yang belum tuntas, Lee dan Xi menyaksikan penandatanganan 14 nota kesepahaman serta satu kesepakatan tambahan, mengenai kerja sama di berbagai bidang. Lee hadir bersama delegasi yang terdiri lebih dari 200 pemimpin bisnis Korea Selatan.

Lee menegaskan komitmennya untuk “memperkuat kemitraan strategis bilateral sesuai dengan tren global yang tak bisa dibalikkan.”

KTT menjadi sorotan setelah Lee memposting selfie bersama Xi dan istri mereka di Twitter, menyebutkan foto diambil menggunakan smartphone pemberian Xi.

Lee menulis di akun Twitter-nya, “Semakin dekat hubungan kita, semakin hangat hubungan Korea-Tiongkok. Ke depannya, komunikasi dan kerja sama akan lebih intens.”

Sebelumnya, Xi dilaporkan bercanda dengan Lee pada pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) November lalu mengenai keamanan komunikasi perangkat tersebut.

Upaya mencari mediator dilakukan

Lee juga meminta bantuan Beijing untuk memulai kembali pembicaraan dengan Pyongyang.

“Saya ingin Tiongkok memainkan peran sebagai mediator dalam sejumlah isu terkait Semenanjung Korea, termasuk program nuklir Korea Utara. Seluruh saluran kami benar-benar ditutup,” kata Lee kepada wartawan di Shanghai pada 7 Januari.

“Kami berharap Tiongkok dapat berperan sebagai mediator—seorang mediator untuk perdamaian,” ujarnya.

Lee menambahkan Xi menyarankan agar Korea Selatan tetap “bersabar” mengingat permusuhan yang telah lama berlangsung antara kedua negara.

Tiongkok “akan terus memainkan peran konstruktif... dengan caranya sendiri,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers pada 7 Januari.

Lee juga mengusulkan penghentian pengembangan senjata pemusnah massal oleh Korea Utara dengan imbalan “kompensasi,” dengan alasan “berhenti pada tingkat saat ini” akan menjadi “kemajuan” dalam upaya mewujudkan “Semenanjung Korea bebas nuklir” suatu hari kelak.

Namun, Korea Utara berkali-kali menyatakan dirinya sebagai kekuatan nuklir yang “tak dapat dibalikkan,” menjustifikasi persenjataannya sebagai langkah pencegah yang diperlukan.

Stabilisasi strategis

Analis memperingatkan agar KTT ini tidak dilihat sebagai terobosan instan, karena pertemuan itu tampaknya lebih berfokus pada stabilisasi hubungan yang rapuh daripada menyelesaikan sengketa mendasar.

“Dengan memilih satu sama lain untuk KTT pertama tahun ini, Lee dan Xi jelas mempertimbangkan bahwa pertemuan bersahabat Seoul-Beijing dapat menciptakan momentum untuk meredakan ketegangan regional,” tulis Korea Times dalam editorialnya.

Meski demikian, editorial itu menekankan masih adanya perbedaan.

Sementara Seoul menekankan kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas Semenanjung Korea, pengumuman resmi Tiongkok tidak menyebut Korea Utara—sehingga memicu perdebatan di kalangan analis mengenai makna dari penghilangan tersebut.