Oleh Chen Weichen | 2026-02-04

Aliansi Reformasi Sentris (Centrist Reform Alliance/CRA), oposisi utama yang baru dibentuk di Jepang, menempatkan kebijakan terhadap Tiongkok sebagai inti platform luar negeri dan keamanannya, dengan janji memberikan “respons tegas atas kekhawatiran terkait Tiongkok.”

Langkah ini mendekatkan posisi mereka dengan rival politiknya, Perdana Menteri Sanae Takaichi dari Partai Demokrat Liberal (LDP), dalam isu krusial tersebut.

Pada 19 Januari, CRA—yang dibentuk oleh partai oposisi terbesar Jepang, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP), bersama Komeito—memaparkan arah kebijakan luar negerinya yang lebih luas. Pemaparan ini dilakukan ketika partai-partai Jepang mempertajam pesan kampanye menjelang pemilu sela 8 Februari. Isu keamanan dan diplomasi kian mengemuka, berdampingan dengan perdebatan soal pajak konsumsi dan reformasi fiskal.

Nada yang lebih keras ini mengikuti kemunduran terbaru hubungan Jepang–Tiongkok sejak November lalu, ketika Takaichi menyampaikan kepada parlemen bahwa kemungkinan krisis Taiwan dapat mendorong intervensi militer Jepang.

Beijing merespons. Pada awal Januari, Tiongkok memperketat kontrol ekspor barang-barang yang berpotensi digunakan untuk kepentingan militer ke Jepang, termasuk logam tanah jarang.

Kebijakan tersebut, yang dikecam sebagai "pemaksaan ekonomi," ternyata tidak menggerus dukungan publik terhadap pemerintahan Takaichi.

Tanda-tanda positif bagi Takaichi

Dalam upayanya mencari mandat baru, Takaichi membubarkan majelis rendah guna memicu pemungutan suara mendatang. Indikator awal menunjukkan langkah tersebut mungkin membuahkan hasil; jajak pendapat Nikkei yang dirilis 29 Januari menunjukkan LDP berada di jalur yang tepat untuk memenangkan mayoritas dari 465 kursi yang ada.

Sebelum Takaichi mengadakan pemilu sela, LDP memegang 198 kursi. Setelah membentuk koalisi dengan Partai Inovasi Jepang, partai tersebut hanya memiliki mayoritas tipis di majelis rendah dan tetap menjadi minoritas di majelis tinggi.

Menurut laporan yang dikutip Reuters, Tiongkok memantau kampanye ini dengan cermat dan meningkatkan upaya membentuk opini publik terkait Takaichi.

Kemenangan mayoritas mutlak bagi LDP “akan mengirim sinyal kepada Beijing bahwa ia kemungkinan akan besar akan tetap menjabat sebagai perdana menteri selama beberapa tahun ke depan dan kampanye tekanan Tiongkok terhadapnya telah menjadi senjata makan tuan,” kata Jeremy Chan, seorang analis di Eurasia Group. Sebaliknya, jika kemenangannya tipis, Beijing diprediksi akan meningkatkan tekanan koersif, tambah Chan.

Kemenangan telak juga dapat semakin memperkuat posisi Takaichi dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri, menurut pengamat lainnya. “Jika ia menang besar, kecil kemungkinan ia akan mundur,” ujar Grant Newsham, peneliti senior di Forum Studi Strategis Jepang, kepada South China Morning Post.

Sikap CRA sendiri telah mempersempit ruang gerak oposisi dalam isu Tiongkok. Dalam daftar kebijakan dasarnya, aliansi ini menegaskan “kebijakan luar negeri dan pertahanan yang realistis serta pendalaman diskusi mengenai revisi konstitusi [yang akan memberi militer Jepang keleluasaan lebih besar untuk bertindak].”

Bentrokan dan kekhawatiran

Sementara itu, gesekan Jepang–Tiongkok berlanjut di laut. Penjaga pantai Jepang melaporkan bahwa pada 1 Februari, dua kapal penjaga pantai Tiongkok kelas 5.000 ton beroperasi secara bersamaan di zona bersebelahan di sekitar Kepulauan Senkaku yang disengketakan—sebuah kejadian yang digambarkan oleh para pejabat sebagai hal yang sangat langka. Jepang mengendalikan kepulauan tersebut, tetapi Tiongkok juga mengklaim kepemilikan atasnya.

Kecemasan publik tetap tinggi. Jajak pendapat Reuters pada Januari menemukan lebih dari dua pertiga perusahaan Jepang memperkirakan hubungan yang renggang dengan Beijing akan membebani perekonomian. Senada dengan itu, survei Asahi Shimbun menunjukkan 60% pemilih khawatir akan dampak ekonomi dari perselisihan tersebut, meningkat dari 53% pada bulan Desember.

Kesalahan langkah Beijing

Namun, terlepas dari kekhawatiran pemilih, para analis menilai Beijing telah salah perhitungan. Pembatasan ekonomi yang agresif memaksa oposisi Jepang menghapus bahasa apa pun dalam platform mereka yang terdengar “terlalu lunak terhadap Tiongkok” atau menyerupai “konsesi kepada Tiongkok,” tulis penulis editorial Nikkei, Katsuji Nakazawa, pada 22 Januari.

“Pemikiran awal Tiongkok kemungkinan adalah berupaya menjatuhkan pemerintahan Takaichi,” kata mantan Wakil Menteri Pertahanan Kazuhisa Shimada kepada Reuters.

Sebaliknya, sebagaimana yang diamati Nakazawa, banyak warga Jepang menilai tekanan tersebut “tidak masuk akal,” yang secara efektif justru mengangkat peringkat persetujuan pada Takaichi dan memberinya keberanian untuk mencari mandat yang lebih kuat.

Menjelang pemungutan suara 8 Februari, dinamika ini telah mengubah isu kebijakan luar negeri yang sebelumnya memecah belah warga Jepang menjadi tema yang menyatukan bangsa.