Oleh AFP dan Focus | 2026-03-06

BEIJING — Tiongkok mengumumkan kenaikan anggaran pertahanan sebesar 7% untuk tahun 2026, terus memacu modernisasi militer meskipun ekonomi sedang melambat dan meningkatnya kekhawatiran negara-negara tetangga terkait tindakan Beijing di sekitar Taiwan dan di Laut Tiongkok Selatan.

Beijing berencana mengalokasikan 1,9096 triliun yuan (sekitar US$276,8 miliar) untuk pertahanan, menurut laporan yang diterbitkan pada pembukaan pertemuan parlemen tahunan “Dua Sesi” pada 5 Maret. Perdana Menteri Li Qiang mengatakan kepada para delegasi bahwa Tiongkok akan memperkuat militernya dan “meluncurkan proyek-proyek besar terkait pertahanan” dalam lima tahun ke depan.

Kenaikan terbaru ini membuat belanja militer resmi Tiongkok tetap berada di angka sekitar sepertiga dari belanja militer Amerika Serikat. Namun, para analis mengatakan anggaran tersebut menunjukkan kelanjutan investasi dalam gaji personel, pelatihan, latihan militer di sekitar Taiwan, kemampuan perang siber, serta pembelian senjata canggih.

Modernisasi militer

Jack Burnham, yang menulis untuk Foundation for Defense of Democracies, mengatakan pengumuman anggaran tersebut “menyoroti upaya Beijing untuk mempercepat inisiatif modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) meskipun adanya pengakuan resmi atas hambatan ekonomi negara tersebut.” Ia menambahkan kenaikan anggaran itu bahkan melampaui target pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang baru saja diumumkan untuk tahun fiskal mendatang.

Menurut Burnham, rencana pengeluaran ini muncul ketika PLA berupaya menyelesaikan tahap awal modernisasinya pada akhir tahun ini, yang juga menandai seratus tahun berdirinya kekuatan militer tersebut. Upaya ini berfokus pada pembaruan peralatan, peningkatan operasi gabungan, serta pelatihan personel untuk misi tempur yang semakin kompleks.

Dalam dokumen anggaran yang sama, pemerintah juga berkomitmen untuk peningkatan investasi negara dalam komputasi kuantum, antarmuka otak-komputer, dan kecerdasan buatan (AI), yang tetap menjadi kunci penggerak modernisasi PLA. Semua upaya tersebut bertujuan menggabungkan “mekanisasi” dengan “intelektualisasi,” yakni integrasi AI ke dalam peralatan baru dan sistem komando.

Kenaikan anggaran ini juga menunjukkan kesinambungan kebijakan ketika Beijing melakukan pembersihan besar-besaran terhadap praktik korupsi di tubuh PLA, termasuk pencopotan jenderal senior Zhang Youxia pada bulan Januari. Analis Militer Song Zhongping, mantan instruktur tentara Tiongkok, menegaskan bahwa PLA harus memperkuat kemampuannya untuk “sepenuhnya memulihkan” yurisdiksi Tiongkok atas Kepulauan Spratly, gugusan terumbu dan atol di Laut Tiongkok Selatan yang diperkirakan memiliki sumber daya alam besar dan juga diklaim oleh Filipina.

Amerika Serikat tetap menjadi negara dengan pengeluaran militer terbesar di dunia, dengan belanja mencapai US$997 miliar pada tahun 2024, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Sejak tahun 2016, Tiongkok mempertahankan pertumbuhan anggaran pertahanan tahunan sekitar 7% hingga 8%. Namun, anggaran pertahanan Tiongkok itu relatif moderat dibandingkan PDB, tercatat sebesar 1,7% pada tahun 2024, dibandingkan dengan 3,4% di Amerika Serikat dan 7,1% di Rusia, menurut SIPRI.

“Angka tersebut mencerminkan proporsionalitas antara kekuatan ekonomi Tiongkok dan kebutuhan pertahanan yang wajar,” kata Niklas Swanstrom, direktur lembaga Institute for Security and Development Policy di Stockholm.

Tiongkok menyatakan kebijakan pertahanannya semata-mata bertujuan melindungi wilayahnya sendiri, yang menurut Beijing mencakup Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri. Tiongkok hanya memiliki satu pangkalan militer di luar negeri, yakni di Djibouti, dibandingkan ratusan pangkalan yang dioperasikan Amerika Serikat.

Dampak regional

“Namun, tingkat pengeluaran absolutnya (kedua terbesar di dunia) serta perkembangan kemampuan militernya yang cepat menimbulkan kekhawatiran pada negara-negara tetangga,” kata Swanstrom kepada AFP.

Pembangunan militer Tiongkok telah memicu perlombaan senjata di Asia dan mendorong sejumlah negara—terutama yang memiliki sengketa wilayah dengan Beijing—untuk semakin mendekat ke Washington.

Di Taiwan, Presiden Lai Ching-te berjanji akan meningkatkan pengeluaran militer sebagai respons terhadap Beijing, yang tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih pulau tersebut.

Tiongkok kini memiliki anggaran pertahanan 11 kali lebih besar daripada Taiwan, kata Liang Wen-chieh, wakil menteri Dewan Urusan Daratan Taiwan.

“Itulah sebabnya Taiwan harus mempercepat upayanya. Meski kita tidak bisa maju dengan kecepatan yang sama, kita tetap harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan,” ujar Liang.

Filipina telah memberikan akses kepada Amerika Serikat ke lebih banyak pangkalan militer, dan Jepang menyetujui rekor anggaran pertahanan sebesar $58 miliar pada bulan Desember untuk tahun fiskal mendatang.

James Char, spesialis militer Tiongkok di Nanyang Technological University di Singapura, menilai Amerika Serikat masih memiliki keunggulan militer yang signifikan atas Tiongkok.

“AS tetap menjadi angkatan bersenjata kelas satu dunia, baik dari segi perangkat keras militer maupun pengalaman operasional nyata personelnya,” tambahnya.

Namun, para analis mengatakan keseimbangan kekuatan bisa terlihat sangat berbeda jika konflik terjadi lebih dekat ke wilayah Tiongkok, termasuk di Selat Taiwan. Dalam perang semacam itu, kata Swanstrom, “intinya, kedua belah pihak tidak akan bisa meraih ‘kemenangan’ yang signifikan.”

"Kehancuran ekonomi, jatuhnya korban jiwa, dan risiko eskalasi nuklir akan menjadi bencana besar bagi semua pihak."