Oleh Liz Lagniton | 2026-03-11

Ray Powell, direktur eksekutif SeaLight Foundation di California, menilai lomba esai 2025 untuk siswa sekolah negeri di Manila sebagai "propaganda terselubung, dengan Jepang dan Taiwan sebagai sasarannya."

Powell mengatakan dalam artikel The Diplomat 4 Maret bahwa lomba yang dipromosikan Kantor Wilayah Ibu Kota Nasional Departemen Pendidikan Filipina itu terlihat seperti kegiatan pendidikan resmi, padahal merupakan bagian propaganda besar yang terhubung dengan jaringan Front Persatuan Beijing.

Front Persatuan adalah istilah untuk operasi propaganda pro-Beijing.

Lomba esai ini memberikan hadiah uang tunai bagi siswa pemenang beserta guru mereka, bahkan sekolah dengan tingkat partisipasi tinggi pun mendapat hadiah.

Penyelenggara menggelar kompetisi tersebut pada Oktober lalu sebagai bagian dari peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II. Para siswa menulis esai tentang perang dan perdamaian pascaperang. Inisiatif ini memanfaatkan kenangan akan kekejaman penjajah Jepang untuk mengangkat narasi Partai Komunis Tiongkok, termasuk sikap "Satu Tiongkok" Beijing terkait Taiwan.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dan berulang kali mengancam akan merebutnya dengan kekerasan.

Narasi anti-Jepang ini berbeda jauh dengan pandangan publik Filipina saat ini. Hasil survei menunjukkan Jepang dianggap sebagai mitra yang dapat dipercaya di wilayah Laut Filipina Barat.

Narasi Beijing

Philippine Chinese Education Research Center (PCERC) dan Philippine Council for the Promotion of the Peaceful Reunification of China menjadi penyelenggara bersama kontes tersebut. Menurut Powell, kedua kelompok ini tergabung dalam jaringan Front Persatuan.

Jaringan ini aktif mempromosikan narasi bahwa Taiwan harus "bersatu kembali" dengan Tiongkok. PCERC mengakui kerja samanya dengan lembaga negara Tiongkok, termasuk Departemen Kerja Front Persatuan.

Menurut Powell, lomba itu memaksa siswa menyelaraskan sejarah Perang Dunia II mereka dengan narasi resmi Beijing. Dalam narasi itu, Jepang digambarkan sebagai agresor dan status Taiwan sekarang dianggap sebagai urusan perang yang belum tuntas.

Agenda politik lomba itu terlihat jelas ketika para pemenang tampil di tiga acara dalam satu hari di Manila untuk mempromosikan prinsip "Satu Tiongkok." Powell menilai, upacara penghargaan bagi para pemenang itu menjadi "kampanye Front Persatuan tentang Taiwan."

PCERC pernah menggelar lomba sejenis pada 2015, dengan tujuan serupa, dalam rangka memperingati 70 tahun akhir Perang Dunia II.

Pernyataan Powell dibantah oleh Kedutaan Besar Tiongkok di Manila.

PCERC menyelenggarakan lomba esai itu di bawah arahan pemerintah Filipina dan melibatkan para akademisi Filipina sebagai juri, kata juru bicara kedutaan, Guo Wei.

Seruan untuk transparansi

Kasus ini menunjukkan perlunya langkah transparansi yang lebih kuat untuk mengungkap operasi pengaruh politik asing, kata Powell.

"Masalah muncul ketika negara asing diizinkan untuk … [menyembunyikan] tujuan jahat mereka di balik kedok kegiatan sipil," tulis Powell.

Dalam ulasan untuk Philippine Star pada 31 Januari, Powell dan pensiunan diplomat AS James Carouso memperingatkan soal campur tangan asing. Mereka mengatakan operasi terkoordinasi yang terkait Front Persatuan tengah memanfaatkan kelompok sipil dan saluran media di seluruh Filipina.

Kedua penulis menyatakan kampanye itu adalah "perang politik canggih yang bertujuan mengubah pemahaman rakyat Filipina tentang kepentingan nasionalnya."

Para penulis menyarankan agar Filipina mengadopsi langkah transparansi yang meniru Foreign Influence Transparency Scheme di Australia. Kebijakan itu mewajibkan organisasi yang bertindak atas nama pemerintah asing untuk mengungkapkan hubungan mereka.

Menurut mereka, transparansi bisa mengungkap propaganda yang disponsori negara, memberi ruang bagi kelompok yang sah untuk beraktivitas, dan mencegah tindakan berlebihan seperti pelarangan organisasi secara gebyah-uyah.