Oleh Wu Qiaoxi | 2026-03-18

Mayoritas warga Tiongkok memilih pendekatan damai dan nonmiliter dalam memperbaiki hubungan dengan Taiwan, berdasarkan survei terbaru. Hasilnya mengindikasikan masyarakat Tiongkok menempatkan hubungan budaya dan kerja sama ekonomi sebagai prioritas utama. Temuan ini mencerminkan kecenderungan pada “cara halus” dibandingkan tindakan militer.

Studi tersebut juga menunjukkan meskipun terdapat dukungan yang lebih besar terhadap langkah koersif terbatas jika Taiwan secara resmi memproklamasikan kemerdekaan, dukungan terhadap serangan militer skala penuh tetap jauh lebih rendah dibandingkan opsi lainnya.

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berulang kali mengancam akan merebutnya dengan kekuatan militer.

The Carter Center dan Emory University (keduanya bermarkas di Atlanta, Georgia) melaksanakan survei dalam kerangka proyek China Pulse, yakni studi dua tahunan mengenai pandangan publik Tiongkok terhadap urusan global. Sebanyak 2.506 responden dewasa di Tiongkok disurvei dalam periode 27 Oktober hingga 1 Januari, menyusul survei awal terhadap 1.428 responden yang digelar pada 7 Juli hingga 15 Agustus.

Dukungan tinggi untuk opsi nonmiliter

Saat dimintai pandangan mengenai cara memperbaiki hubungan lintas selat, responden menyatakan dukungan terkuat terhadap langkah-langkah nonmiliter.

Di samping dukungan terhadap penguatan hubungan budaya (86%) dan kerja sama ekonomi yang lebih baik (81%), mayoritas 68% responden menyetujui pengurangan pembatasan izin tinggal bagi pebisnis dan mahasiswa Taiwan di Tiongkok daratan. Selain itu, 54% mendukung kesepakatan damai lewat negosiasi, sedangkan hanya sekitar seperempat yang mendorong penerapan sanksi ekonomi tanpa provokasi.

Laporan itu menyebutkan sikap publik Tiongkok terhadap Taiwan “mengalami sedikit peningkatan pada paruh akhir 2025.” Pada indikator “feeling thermometer” skala 100, nilai rata-rata Taiwan meningkat dari 57 dalam survei Juli–Agustus menjadi 62 pada hasil terkini. Yang menarik, tidak satu pun kelompok demografi dalam kedua survei yang memberikan penilaian negatif secara keseluruhan.

Pertimbangan strategi geopolitik maupun kompetisi teknologi tidak menjadi faktor utama bagi responden Tiongkok dalam memandang pentingnya Taiwan. Sebaliknya, 80% responden menilai unifikasi akan menuntaskan "persoalan historis yang telah lama berlangsung," dan 71% menilai hal itu mencerminkan kesamaan warisan budaya. Sebagai perbandingan, kurang dari separuh (45%) yang menyebut industri semikonduktor Taiwan sebagai aspek penting bagi nilai Taiwan di mata Tiongkok daratan.

Meski demikian, survei itu tidak mengindikasikan masyarakat memiliki sikap yang benar-benar pasifis.

Pada survei terkini, sebanyak 38% responden menyatakan persetujuan bahwa penyatuan Taiwan tidak boleh dilakukan dengan kekuatan militer “dalam kondisi apa pun,” sedangkan 47% menolak pandangan tersebut. Hasil ini menandai perubahan dari survei Juli–Agustus 2025, di mana mayoritas kecil (51%) mengusung sikap yang lebih moderat. Laporan tersebut menyimpulkan temuan ini tidak memperlihatkan kecenderungan yang tegas ke arah pasifisme ataupun militerisme.

Sikap publik berubah lebih keras dalam skenario andaikan Taiwan secara resmi menyatakan kemerdekaan de jure. Dalam kondisi tersebut, publik lebih mendukung serangan terbatas ke pulau-pulau lepas pantai (81%) dibandingkan serangan militer skala penuh (32%). Sementara itu, sanksi ekonomi mendapat dukungan mayoritas sebesar 62%.

Menentang perang

Meski begitu, laporan itu menunjukkan adanya batas tegas dalam dukungan terhadap perang. Responden yang menyetujui (50%) pernyataan “penggunaan kekuatan militer justru memperburuk persoalan Taiwan” dua kali lipat lebih banyak dibandingkan yang menolak (24%) Pandangan ini menjelaskan mengapa dukungan lebih besar diberikan pada langkah tekanan non-invasi ketimbang perang total di Selat Taiwan.

Pola demografis menunjukkan tingkat kehati-hatian yang lebih tinggi pada kelompok tertentu. Dibanding laki-laki, perempuan lebih cenderung menolak unifikasi melalui kekuatan militer, dengan 40% perempuan setuju Taiwan tidak boleh disatukan lewat kekuatan militer dalam keadaan apa pun, dibandingkan 36% laki-laki. Responden berpenghasilan rendah juga lebih mendukung pendekatan yang sepenuhnya damai; di kelompok berpendapatan terendah, 54% menyetujui pandangan tersebut, dibandingkan sekitar seperempat pada kelompok berpendapatan tertinggi.

Survei tersebut menempatkan isu Taiwan dalam konteks keamanan yang lebih luas. Di antara responden Tiongkok yang memandang Amerika Serikat sebagai ancaman keamanan nasional, 83% menilai isu Taiwan sebagai bahaya terbesar, melampaui kebijakan ekonomi AS (80%), pengaruh nilai budaya AS (46%), serta isu demokrasi dan hak asasi manusia (31%). Total persentase melebihi 100% karena responden dapat memilih lebih dari satu isu

Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa walau banyak warga Tiongkok berpegang pada prinsip unifikasi, mayoritas lebih mengutamakan jalur budaya, ekonomi, serta negosiasi dibandingkan konflik berskala besar.