Oleh Focus dan AFP | 2026-03-19

WASHINGTON -- Komunitas intelijen AS menyatakan bahwa Tiongkok belum berencana menyerang Taiwan pada 2027 dan justru lebih memilih untuk mewujudkan penyatuan tanpa menggunakan kekerasan, menurut laporan penilaian ancaman tahunan yang menuai reaksi keras dari Beijing.

Direktorat Intelijen Nasional (ODNI) merilis Laporan Penilaian Ancaman Tahunan 2026 pada 18 Maret, yang menyajikan pandangan yang lebih terukur mengenai potensi krisis di Taiwan dibandingkan dengan peringatan pertahanan AS sebelumnya.

“Komunitas intelijen menilai bahwa para pemimpin Tiongkok saat ini belum berencana melancarkan invasi ke Taiwan pada 2027, dan mereka juga tidak memiliki jadwal pasti untuk mewujudkan penyatuan,” demikian bunyi laporan tersebut.

Tiongkok, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, telah meningkatkan tekanan militer terhadap pulau itu dalam beberapa tahun terakhir, termasuk sering menggelar latihan dan operasi di sekitar Taiwan.

Namun, laporan itu menyebutkan bahwa Beijing kemungkinan akan terus mengupayakan kondisi untuk penyatuan “tanpa konflik” pada 2026.

Ancaman masih ada

“Tiongkok, kendati mengancam akan menggunakan militer untuk memaksakan penyatuan jika perlu ... lebih memilih mewujudkan penyatuan tanpa kekuatan militer, jika mungkin,” kata laporan itu.

Penilaian tersebut menekankan risiko yang terkait dengan tindakan militer.

Serangan amfibi ke Taiwan akan menjadi “sangat menantang dan berisiko tinggi gagal,” terutama jika Amerika Serikat ikut campur, demikian disebutkan.

Laporan itu menyebut bahwa para pemimpin Tiongkok mempertimbangkan beberapa faktor sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan militer, termasuk kesiapan Tentara Pembebasan Rakyat, perkembangan politik dalam negeri Taiwan, dan kesediaan Washington melakukan intervensi militer.

Studi itu menyebutkan bahwa konflik terkait Taiwan menimbulkan konsekuensi global serius, termasuk gangguan rantai pasokan teknologi dan dampak ekonomi signifikan di pasar internasional.

Badan intelijen AS menyatakan bahwa ancaman itu belum mereda. Laporan itu menyebutkan bahwa Tiongkok terus mengembangkan kemampuan militer yang dapat digunakan dalam skenario Taiwan, serta membuat kemajuan yang “konsisten namun tidak merata” dalam mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan tersebut.

Tujuan jangka panjang Beijing tetap terkait dengan pencapaian “pemulihan nasional” pada 2049, yang mengisyaratkan rentang waktu yang lebih panjang daripada spekulasi sebelumnya yang berfokus pada 2027, demikian tambah laporan itu.

Tiongkok menggunakan tekanan multi-domain yang mungkin meningkat sepanjang 2026, sebutnya.

Menekan wilayah

Tekanan semacam itu bertujuan untuk menghukum Jepang sekaligus mencegah negara lain membuat pernyataan serupa terkait krisis Taiwan, demikian menurut laporan itu.

Tiongkok membalas dengan berbagai cara setelah PM Jepang Sanae Takaichi menyatakan pada bulan November bahwa serangan Tiongkok terhadap Taiwan dapat memicu respons militer Jepang. Tindakan Tiongkok termasuk pelarangan impor makanan laut Jepang, pembatasan pembelian produk Tiongkok oleh Jepang yang berpotensi digunakan untuk keperluan militer, serta mencegah wisatawan Tiongkok berkunjung ke Jepang.

Bonnie Glaser, direktur pelaksana program Indo-Pasifik di German Marshall Fund of the United States, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia sependapat dengan penilaian AS.

“[Pemimpin Tiongkok] Xi Jinping tidak memiliki jadwal pasti untuk reunifikasi dan lebih memilih untuk mencapai tujuan tersebut tanpa menggunakan kekerasan,” katanya.

Juru bicara Kemenlu Tiongkok, Lin Jian, menanggapi pada 19 Maret bahwa “masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri Tiongkok” dan mendesak AS “hati-hati berbicara dan bertindak” terkait pulau itu.

“AS seharusnya... memperbaiki pemahaman mereka tentang Tiongkok, dan berhenti membesar-besarkan teori ancaman Tiongkok,” katanya dalam konferensi pers, menanggapi pertanyaan mengenai laporan tersebut.

Taipei tetap teguh

Juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, mengatakan pada 19 Maret bahwa Tiongkok terus meningkatkan ancaman militer di seluruh “rantai pulau terdepan” yang strategis sambil terus mengintensifkan perilaku unilateralnya serta pelanggaran “zona abu-abu” (tindakan yang belum mencapai tingkat perang) terhadap kedaulatan Taiwan.

Rantai pulau terdepan mencakup Jepang, Taiwan, dan Filipina.

Taiwan akan terus menjunjung tinggi prinsip bahwa perdamaian bergantung pada kekuatan, serta memperkuat kemampuan pertahanan dirinya, katanya.

Washington tidak secara resmi mengakui Taiwan, namun tetap menjadi pendukung militer utama negara pulau itu. Taiwan berjanji melanjutkan pembelian yang terkait dengan paket senjata AS senilai $11,1 miliar yang diumumkan Washington pada bulan Desember, sebuah langkah yang membuat Beijing marah.