Oleh AFP dan Focus |
HANOI, Vietnam — Pemimpin Partai Komunis Vietnam To Lam terpilih sebagai presiden oleh Majelis Nasional pada 7 April. Hal ini menandai puncak dari upayanya untuk memusatkan otoritas di negara yang selama ini dipimpin secara kolektif oleh para kader senior.
Dalam waktu kurang dari dua tahun menjabat sebagai pemimpin partai, pria berusia 68 tahun itu telah menyingkirkan para rivalnya dan mentransformasi negara melalui gerakan reformasi yang agresif, bahkan secara harfiah mengubah peta wilayah dengan menggabungkan provinsi dan memangkas birokrasi.
Lam menetapkan target ambisius berupa pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 10% bagi pusat manufaktur Asia Tenggara tersebut, serta mendesak partai untuk mendukung visinya dalam reformasi yang berorientasi pada pembangunan.
Vietnam telah muncul sebagai alternatif utama manufaktur selain Tiongkok, khususnya di sektor elektronik, garmen, dan barang konsumsi. Berusaha memanfaatkan momentum ini, ia mendesak para pejabat untuk mempercepat reformasi dan menghilangkan hambatan pembangunan, menurut laporan Nikkei Asia.
![Pemimpin Partai Komunis Vietnam To Lam terpilih sebagai presiden oleh Majelis Nasional pada 7 April, sebagai puncak upayanya untuk memusatkan otoritas di negara yang selama ini dipimpin secara kolektif oleh para kader senior. [STR/AFP]](/gc9/images/2026/04/08/55484-afp__20260407__a6wk964__v1__highres__vietnampolitics-370_237.webp)
Kepemimpinan gaya Xi Jinping
Setelah mengamankan masa jabatan baru sebagai sekretaris jenderal partai pada bulan Januari, Lam juga mengambil alih posisi nomor dua dalam politik Vietnam. Kini ia menyatukan kepemimpinan partai dan negara, mencerminkan model kepemimpinan ala Presiden Xi Jinping di negara tetangganya, Tiongkok.
Langkah ini telah “secara efektif menjadikannya sebagai ‘pemimpin tertinggi’ Vietnam,” kata Le Hong Hiep, peneliti senior di Program Studi Vietnam, ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura.
Hal ini telah “mengubah kepemimpinan negara dari model kolektif berbasis konsensus menjadi gaya kepemimpinan kuat satu orang,” ujarnya kepada AFP.
Lam mengonsolidasikan posisinya setelah para pesaingnya tersingkir, setelah sebelumnya memimpin kampanye antikorupsi besar-besaran saat menjabat sebagai menteri keamanan yang melengserkan tokoh-tokoh politik dan korporasi senior.
Tran Thanh Man, ketua Majelis Nasional, mengatakan 100% anggota yang hadir menyetujui resolusi yang memilih Lam sebagai presiden untuk masa jabatan 2026–2031.
Dalam pidatonya setelah dilantik, Lam menyebut peran gandanya sebagai “kehormatan besar” dan “tugas yang sakral serta mulia.”
Parlemen, yang fungsi utamanya adalah mengesahkan keputusan partai, memilih sekutu Lam, Le Minh Hung, sebagai perdana menteri pada 7 April.
‘Model pertumbuhan baru’
Diangkat menjadi ketua partai setelah wafatnya sekretaris jenderal Nguyen Phu Trong pada tahun 2024, Lam mengejutkan negara tersebut dengan cepatnya perubahan yang ia lakukan.
Ia menghapus seluruh lapisan pemerintahan, membubarkan delapan kementerian atau lembaga dan memangkas hampir 150.000 pekerjaan dari daftar gaji negara, sembari mendorong proyek infrastruktur besar-besaran.
Lam kini mempromosikan “model pertumbuhan baru” yang mempercepat pengambilan keputusan dan membuka ruang bagi sektor swasta untuk mencapai pertumbuhan tahunan dua digit selama lima tahun ke depan.
“Peluang keberhasilan program reformasinya meningkat karena ia memiliki ruang lebih besar untuk itu,” kata mantan duta besar AS untuk Vietnam, Daniel Kritenbrink, merujuk pada “kekuatan dan pengaruh Lam yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Pergeseran kekuasaan
Vietnam merupakan negara satu partai yang represif sekaligus titik terang ekonomi regional, di mana Partai Komunis berupaya menghadirkan pertumbuhan cepat untuk memperkuat legitimasinya.
Lam menyebut adanya “berbagai tantangan” yang dihadapi pembangunan dan reformasi institusi Vietnam dalam pidatonya di Majelis Nasional pada 6 April.
“Bangsa yang secara proaktif menerapkan reformasi strategis, segera mereformasi institusinya, membebaskan kreativitas, memobilisasi sumber daya seluruh rakyat, dan memanfaatkan peluang baru akan bangkit dan berkembang,” ujarnya.
Partai yang berkuasa di Vietnam tidak mentoleransi banyak perbedaan pendapat dan kerap memenjarakan para kritikus, lebih dari 160 di antaranya saat ini berada di balik jeruji, menurut Human Rights Watch.
Namun, berbeda dengan Tiongkok saat ini atau Korea Utara di bawah dinasti Kim, kekuasaan politik di Vietnam sebelumnya tidak pernah terpusat pada satu pemimpin tunggal yang paling berkuasa.
Lam menjadi orang pertama yang meraih dua jabatan tertinggi tersebut melalui proses seleksi kepemimpinan normal partai, bukan menggantikan pejabat yang wafat.
![Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden Vietnam dalam sidang Majelis Nasional di Hanoi pada 7 April. Ia terpilih pada hari yang sama, mengonsolidasikan kekuasaan dalam sistem yang secara tradisional dipimpin secara kolektif. [Dang Anh/AFP]](/gc9/images/2026/04/08/55482-afp__20260407__a6wl6ke__v1__highres__vietnampolitics-370_237.webp)