Oleh Liz Lagniton | 2026-04-15

Kalangan hukum, pejabat, dan akademisi di Filipina menyerukan penggunaan hukum internasional serta transparansi secara lebih intensif untuk melindungi hak negara itu di Laut Filipina Barat dalam simposium nasional yang memperingati satu dekade putusan arbitrase bersejarah tahun 2016.

Pada tahun itu, pengadilan di Den Haag menolak klaim Tiongkok atas lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan. Klaim itu, yang masih dipertahankan oleh Tiongkok, memicu konfrontasi maritim yang kerap terjadi dengan negara-negara tetangganya, seperti Filipina.

Laut Filipina Barat adalah sebutan Manila untuk bagian Laut Tiongkok Selatan yang berada dalam ZEE-nya.

Simposium Nasional Hukum Laut dan Laut Filipina Barat yang diadakan pada 30–31 Maret di Manila mempertemukan para ahli dari dalam dan luar negeri untuk membahas sengketa maritim, menjernihkan kesalahpahaman, dan melawan disinformasi.

Para pembicara mengatakan literasi hukum dan kesadaran masyarakat kian penting di tengah meningkatnya insiden di perairan sengketa yang mengancam kedaulatan dan stabilitas regional.

Upaya mendorong transparansi

Juru bicara Penjaga Pantai Filipina, Jay Tarriela, menekankan kampanye transparansi pemerintah, yang menurutnya menjadi elemen kunci dalam pertahanan maritim modern.

“Pertahanan modern dibangun di atas kebenaran,” ujarnya, seraya menambahkan keterbukaan informasi mengenai perkembangan di laut memungkinkan masyarakat Filipina dan komunitas internasional mendukung klaim negara itu.

Transparansi “bukanlah propaganda,” tetapi “penyampaian fakta secara bertanggung jawab,” ujar Tarriela, seraya mengingatkan sikap diam saat ditindas berisiko memicu eskalasi lebih lanjut.

Kalangan ahli hukum dalam forum itu menegaskan sikap Filipina berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang mengatur hak maritim serta menyediakan kerangka untuk penyelesaian sengketa.

Dukungan hukum

Klaim Manila didukung oleh perjanjian historis dan preseden hukum, kata mantan hakim Mahkamah Agung Antonio Carpio.

“Kita memiliki klaim yang paling kuat,” katanya, menambahkan Filipina harus lebih lantang menyampaikan argumennya di kancah internasional.

Carpio mendesak Manila menempuh jalur hukum yang damai, termasuk arbitrase, guna memperjelas klaim yang tumpang tindih dengan Tiongkok, Vietnam, dan Malaysia di wilayah sengketa.

Akan tetapi, berdasarkan UNCLOS, proses semacam itu memerlukan persetujuan semua pihak terkait, seperti ditegaskan oleh analis hukum Jerman, Christian Schultheiss.

Menurutnya, untuk membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional perlu persetujuan Tiongkok.

Schultheiss menyatakan putusan arbitrase 2016 tetap mengikat berdasarkan hukum internasional, sekaligus menepis klaim bahwa kekuatannya lebih lemah dibanding putusan pengadilan tetap.

Putusan tersebut, yang dikeluarkan berdasarkan UNCLOS, “tidak berarti memiliki bobot yang lebih rendah,” ujarnya.

Kekuatan hukumnya bersumber dari kewajiban perjanjian yang disepakati oleh negara-negara yang berpartisipasi.

Diskusi dalam simposium tersebut berfokus pada cara Filipina dan mitra regionalnya secara bertahap menyelaraskan posisi mereka dengan putusan tersebut.

Schultheiss mengatakan upaya diplomatik sejak tahun 2020 telah menghasilkan “konvergensi” di antara negara-negara Asia Tenggara, dengan sejumlah negara mengadopsi elemen kunci dari putusan arbitrase itu dalam posisi hukum mereka.

Dia menuturkan bahwa meski semua negara secara umum sepakat untuk menolak pengaturan yang bertentangan dengan putusan arbitrase 2016, visi bersama tentang tata kelola maritim di Laut Tiongkok Selatan ke depan masih belum jelas.

Risiko disinformasi

Para pembicara memperingatkan meningkatnya kampanye disinformasi seputar sengketa Laut Filipina Barat.

Dalam pidato pembukaan, Penasihat Keamanan Nasional Eduardo Año menyatakan narasi palsu dan propaganda semakin memengaruhi persepsi publik dan perdebatan kebijakan.

Dia menyebut transparansi sebagai instrumen penangkal strategis terhadap aksi koersif, terutama dalam perkara yang ia sebut sebagai “adu kebenaran" yang lebih luas.

“Hak-hak maritim harus berlandaskan hukum, bukan kekuatan,” ujar Año, menegaskan pemerintah Filipina mengandalkan hukum internasional alih-alih kekuatan militer.

Menurutnya, Filipina telah meningkatkan upaya diplomatik dan kerja sama keamanan dengan negara-negara sekutu, sambil terus mendorong kepatuhan terhadap putusan arbitrase.

Pada saat yang sama, kesalahpahaman publik mengenai hukum maritim masih menjadi tantangan, kata para analis.

Kesadaran hukum

Bahkan kalangan profesional hukum pun mungkin belum sepenuhnya memahami isu ini, sehingga menegaskan perlunya upaya edukasi yang lebih luas, kata Dr. Jeffrey Ordaniel, Presiden WPS Foundation.

Menurutnya, jika tidak ditanggulangi, aksi koersif Tiongkok dapat perlahan melegitimasi klaim Beijing di kawasan tersebut.

“Suatu saat kita terbangun dan ‘sembilan garis putus-putus’ sudah jadi kenyataan,” kata Ordaniel, seraya menjelaskan Tiongkok menarik sembilan garis putus-putus, bahkan 10 garis, di peta untuk mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Simposium dua hari tersebut bertujuan membekali pembuat kebijakan, pendidik, dan pemimpin opini dengan informasi yang akurat untuk melawan disinformasi serta memperkuat konsensus nasional.

Sesi-sesi dalam simposium membahas zona maritim, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kerangka hukum yang mendasari putusan arbitrase, di samping pembahasan mengenai hukum maritim Filipina.

Kendati ketegangan terus berlanjut, para pembicara menegaskan jalur hukum dan diplomasi tetap menjadi instrumen utama Filipina, dengan UNCLOS sebagai landasan hukum klaimnya.

Menurut Año, UNCLOS menjadikan sengketa maritim “sebagai masalah legalitas,” yang memungkinkan negara kecil membela hak mereka secara setara dengan negara besar.

Simposium itu ditutup dengan seruan untuk terus melibatkan diri, menegaskan bahwa upaya mempertahankan hak maritim tidak hanya membutuhkan strategi hukum, tetapi juga kesadaran publik yang kuat dan dukungan internasional yang berkelanjutan.