Oleh Focus dan AFP | 2026-06-01

Filipina dan Jepang telah sepakat untuk memulai negosiasi mengenai perjanjian pertukaran intelijen militer serta melanjutkan pembahasan mengenai transfer peralatan pertahanan Jepang. Kemitraan mereka semakin menguat seiring dengan kian meningkatnya tantangan yang dihadapi kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menaikkan status hubungan kedua negara menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif setelah KTT di Tokyo pada 28 Mei. Langkah ini menandai tingkat keterlibatan diplomatik tertinggi yang pernah dicapai antara kedua negara.

“Dalam pertemuan hari ini, terkait keamanan nasional, kami sepakat untuk memulai negosiasi resmi mengenai Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer,” kata Takaichi dalam konferensi pers bersama setelah pembicaraan tersebut.

Jepang telah menjalin perjanjian serupa dengan Amerika Serikat, Australia, dan Korea Selatan untuk melindungi informasi militer rahasia. Pejabat Jepang mengatakan perjanjian dengan Manila akan memfasilitasi pertukaran intelijen dan mendukung koordinasi yang lebih erat dengan Washington di tengah memburuknya situasi regional.

Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan pembahasan mengenai penyerahan sejumlah kapal perusak kelas Abukuma dan pesawat latih TC-90 kepada Filipina. Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. secara terpisah telah menyatakan minatnya untuk memperoleh sistem rudal permukaan-ke-kapal Type-88 milik Jepang.

Filipina menyambut baik pedoman ekspor pertahanan Jepang yang telah direvisi, yang menurut Tokyo akan berkontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas regional sekaligus memungkinkan kerja sama pertahanan yang lebih erat dengan para mitra.

Marcos menggambarkan peningkatan kemitraan tersebut sebagai “tonggak sejarah” yang didasarkan pada nilai-nilai bersama berupa perdamaian, diplomasi, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Kekhawatiran bersama terkait Tiongkok

Hubungan antara Filipina dan Jepang semakin erat dalam beberapa tahun terakhir di tengah kekhawatiran bersama terkait aktivitas maritim Tiongkok. Di Laut Tiongkok Selatan, Beijing telah mengerahkan kapal penjaga pantai dan kapal perang di sekitar wilayah sengketa yang diklaim oleh Manila, yang mengakibatkan terjadinya bentrokan berulang kali.

Sementara itu, Jepang terus menghadapi tekanan dari armada kapal Tiongkok di sekitar Kepulauan Senkaku yang disengketakan di Laut Tiongkok Timur.

Marcos telah mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Beijing dibandingkan dengan pemerintahan Filipina sebelumnya, sekaligus memperluas kerja sama pertahanan dengan Jepang, baik secara bilateral maupun melalui inisiatif yang melibatkan Amerika Serikat.

Marcos mengatakan Manila dan Tokyo telah mengambil “langkah-langkah yang sangat penting” untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan mempertahankan tatanan maritim yang didasarkan pada aturan.

Memperluas kerja sama pertahanan

Kedua negara telah memperluas kerja sama militer secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perjanjian Akses Timbal Balik yang mulai berlaku pada tahun 2024 memungkinkan pasukan dari kedua negara untuk dikerahkan guna mengikuti pelatihan dan latihan di wilayah masing-masing.

Pada awal tahun ini, Manila dan Tokyo menandatangani Perjanjian Akuisisi dan Layanan Bersama yang memungkinkan pertukaran bahan bakar, makanan, amunisi, dan perlengkapan lainnya selama kegiatan gabungan.

Jepang telah menyediakan kapal patroli, sistem radar pengawasan pesisir, dan bantuan lainnya kepada Filipina, sekaligus membantu meningkatkan kesadaran akan wilayah maritim serta kemampuan pemantauan negara tersebut.

Jepang untuk pertama kalinya ikut serta dalam latihan militer tahunan Balikatan antara AS dan Filipina tahun ini, dengan mengerahkan sekitar 1.400 personel. Pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah KTT tersebut menyebutkan kerja sama pertahanan yang semakin erat telah meletakkan “landasan yang kokoh” bagi hubungan Jepang-Filipina yang lebih erat.

Perairan sengketa

Pernyataan bersama tersebut menyatakan “keprihatinan yang mendalam” atas perkembangan di Laut Tiongkok Selatan dan Laut Tiongkok Timur, sekaligus menegaskan kembali penolakan terhadap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan menggunakan kekerasan atau paksaan.

Kedua pemerintah kembali menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan serta menyerukan penyelesaian damai atas berbagai masalah lintas selat melalui dialog.

Manila dan Tokyo secara resmi telah memulai negosiasi untuk menetapkan batas-batas maritim Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen masing-masing negara. Dalam pernyataan bersama, kedua negara menegaskan kembali dukungan mereka terhadap putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan tahun 2016, yang membatalkan klaim maritim Beijing yang luas di kawasan tersebut.

Pada tanggal 29 Mei, Tiongkok menyatakan penolakan keras, menyebut pembicaraan tersebut “sepenuhnya ilegal dan tidak sah” serta mengklaim hak penguasaan eksklusif atas perairan terkait.

Terlepas dari keberatan Tiongkok, Filipina dan Jepang memastikan akan menggelar Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan "2+2" berikutnya dalam waktu dekat untuk memperkuat koordinasi strategis kedua negara.

Pada pagi hari sebelumnya, Marcos menyampaikan pidato di hadapan kedua majelis parlemen Jepang. Filipina dan Jepang “berkomitmen untuk memperkuat keamanan maritim dan memastikan perairan kita tetap terbuka, aman, dan diatur oleh aturan, bukan oleh kekuatan,” tegasnya.

Lebih dari sekadar pertahanan

Kunjungan tersebut berlangsung beberapa minggu setelah Tokyo melonggarkan pembatasan ekspor pertahanan yang telah berlaku selama puluhan tahun, sehingga membuka peluang bagi penjualan peralatan militer yang lebih beragam ke luar negeri. Filipina diperkirakan akan menjadi salah satu penerima utama sistem pertahanan Jepang berdasarkan kebijakan yang telah direvisi tersebut. Perubahan ini sejalan dengan upaya Tokyo untuk memainkan peran yang lebih besar di kawasan.

Para pejabat Jepang semakin memandang Filipina sebagai mitra kunci di sepanjang jalur laut yang menghubungkan Laut Tiongkok Timur, Selat Taiwan, dan Laut Tiongkok Selatan.

Di bidang ekonomi, sejumlah perusahaan besar Jepang berkomitmen untuk berinvestasi sebesar US$3,4 miliar di Filipina setelah menggelar pertemuan bisnis dengan Marcos. Investasi yang direncanakan tersebut mencakup sejumlah sektor, antara lain elektronik, semikonduktor, pembangunan kapal, dan energi terbarukan. Kedua pemerintah menandatangani perjanjian untuk menghindari pengenaan pajak berganda.