Oleh Jia Feimao | 2026-06-15

Empat kapal Tiongkok berpatroli di koridor kabel bawah laut dan dilaporkan telah membuat peta dasar laut pertama Beijing di kawasan tersebut selama operasi lima hari di sebelah timur Taiwan yang berakhir pada 10 Juni. Operasi itu menandai peningkatan respons Tiongkok terhadap dialog batas maritim terbaru antara Jepang dan Filipina.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. membahas isu keamanan di Tokyo pada 28 Mei. Kedua negara meningkatkan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif dan secara resmi memulai perundingan mengenai penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen masing-masing.

Wilayah yang dirundingkan tersebut berada di perairan sebelah timur Taiwan, di mana klaim ZEE Jepang, Filipina, dan Taiwan saling tumpang tindih sebagian.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa Jepang dan Filipina telah melakukan “pelanggaran serius” terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan hukum internasional lainnya. Juru bicara Kemlu Tiongkok, Mao Ning, mengatakan bahwa setiap perundingan batas wilayah di perairan sebelah timur Taiwan “harus melibatkan Tiongkok”.

“Tidak diragukan lagi bahwa Beijing sedang meningkatkan tekanan terhadap Taiwan dan negara-negara yang sedang memperkuat hubungan dengan Taiwan,” kata Bonnie Glaser, direktur pelaksana Program Indo-Pasifik di German Marshall Fund, kepada Kantor Berita Pusat Taiwan (CNA) melalui email.

Pemetaan dasar laut

Selama 10 hari, Beijing mengerahkan tiga gelombang operasi penegakan hukum maritim di sebelah timur Taiwan, yang meningkat dari patroli penjaga pantai menjadi kampanye tingkat kementerian.

Dua kapal Penjaga Pantai Tiongkok memulai operasi tersebut pada 1 Juni melalui apa yang disebut Beijing sebagai “patroli penegakan hukum” di sebelah timur Taiwan. Dua hari kemudian, sepasang kapal lainnya berlayar di lepas pantai timur Taiwan sebelum memasuki ZEE Jepang di selatan Pulau Yonaguni. Menurut laporan media Jepang, untuk pertama kalinya Tiongkok mengklaim wilayah tersebut berada di bawah administrasi mereka.

Operasi tersebut mencapai puncaknya dalam kampanye lima hari yang dipimpin Kementerian Transportasi Tiongkok. Kapal-kapal dari Provinsi Fujian dan Guangdong menempuh sekitar 1.030 mil laut, memeriksa 198 kapal, serta mengambil tindakan “korektif” terhadap tiga kapal, menurut laporan stasiun televisi pemerintah China Central Television (CCTV).

Empat kapal pemerintah Tiongkok juga memasuki perairan terbatas di selatan Taiwan. Administrasi Penjaga Pantai Taiwan menyatakan telah mengerahkan kapal-kapalnya sebagai respons.

Kapal-kapal Tiongkok berpatroli di koridor kabel bawah laut, termasuk jalur kabel Jepang dan Taiwan. Operasi tersebut menghasilkan peta dasar laut pertama buatan Tiongkok untuk perairan timur Taiwan, menurut akun Weibo Yuyuan Tantian yang berafiliasi dengan CCTV.

“Mereka telah menunjukkan melalui tindakan mereka bahwa, dalam keadaan darurat, mereka akan memotong kabel bawah laut untuk melumpuhkan infrastruktur Taiwan dan negara-negara tetangganya,” kata Chisako Masuo, profesor hubungan internasional di Universitas Kyushu di Fukuoka, Jepang, kepada Nikkei Asia.

Ia menambahkan bahwa survei dasar laut tersebut kemungkinan ditujukan untuk kepentingan militer. “Ada banyak pantai di pesisir timur Taiwan yang cocok untuk pendaratan amfibi,” ujarnya.

'Laut dekat'

Perairan di sebelah timur Taiwan kini telah menjadi “laut dekat” Tiongkok, yakni wilayah di mana Beijing “hadir, menjalankan yurisdiksi, dan mengelola pemerintahan”, tegas Yuyuan Tantian.

Langkah tersebut memperluas strategi "perang hukum pengerdilan" Beijing—sebuah strategi yang digunakan sejak Juni 2022 untuk membangun bukti semu mengenai yurisdiksinya di sekitar Taiwan, yang kini diterapkan pada ZEE timur Taiwan, tulis Chieh Chung dari Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan di Storm Media.

Patroli di timur Taiwan dan besarnya publikasi resmi yang menyertainya “tidak dapat dianggap remeh,” tulis Chieh. Beijing dapat menggunakan perundingan Jepang-Filipina sebagai dalih untuk menekan Tokyo dan Manila agar bernegosiasi langsung dengan Tiongkok mengenai aturan perilaku kapal. Jika kedua negara menyetujuinya, Taiwan akan tersingkir dari proses dan Tiongkok akan memperoleh kemenangan dalam upayanya melemahkan posisi hukum internasional Taiwan.

Perang kognitif

Selain tekanan hukum, Beijing juga berupaya memengaruhi perdebatan domestik di Taiwan melalui propaganda.

Tak lama setelah Jepang dan Filipina mengumumkan perundingan ZEE, sebuah gambar yang hanya menampilkan batas ZEE Jepang dan Filipina mulai beredar di media sosial.

Seseorang yang diduga memiliki kecenderungan pro-Beijing menghapus lapisan peta ZEE Taiwan dari gambar tersebut. Manipulasi itu membuat perundingan tampak seolah-olah tidak melibatkan Taiwan sama sekali.

Organisasi pemeriksa fakta MyGoPen menemukan bahwa gambar asli sebelum dimanipulasi berasal dari lembaga pemikir Amerika Serikat, Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Taiwan melawan

Taipei menolak segala upaya untuk mengeluarkannya dari proses perundingan.

Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan bahwa perundingan maupun kesepakatan apa pun yang dapat dihasilkan tidak akan memengaruhi hak-hak kedaulatan Taiwan berdasarkan hukum internasional maupun perjanjian perikanan yang sudah berlaku. Asosiasi Pertukaran Jepang-Taiwan juga menyatakan bahwa kesepakatan apa pun tidak akan mengikat pihak ketiga, menurut CNA.

“Tiongkok tentu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memecah hubungan antara Taiwan, Jepang, dan Filipina, tetapi berdasarkan pernyataan resmi ketiga pemerintah, upaya itu tidak berhasil,” kata Yeh Yao-yuan, profesor studi internasional di Universitas St. Thomas, Houston, kepada Focus.

Beijing tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan di perairan timur Taiwan, dan opini domestik jangan sampai terjebak dalam narasi Tiongkok yang mengusung “penegakan hukum dalam nama, namun kenyataannya adalah ekspansi,” kata Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung kepada parlemen Taiwan pada 10 Juni.

Administrasi Penjaga Pantai Taiwan menegaskan bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) memiliki hak kedaulatan atas seluruh ZEE yang berada di sebelah timur Taiwan.