Kapabilitas

Strategi Tiongkok mengatasi masalah "rantai pulau pertama"

Peningkatan aktivitas survei bawah laut yang dilakukan Beijing tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan navigasi, tetapi juga untuk mengurangi kendala geografis yang selama ini membatasi kekuatan Angkatan Laut Tiongkok apabila terjadi krisis.

Kapal-kapal Tiongkok secara intensif memetakan dasar laut di jalur-jalur maritim sempit yang membentuk "rantai pulau pertama" strategis di Pasifik Barat, di tengah upaya Beijing memperluas proyeksi kekuatan angkatan lautnya ke samudra lepas. [Focus]

Oleh Focus |

"Rantai pulau pertama" telah lama menjadi penentu peta strategis Asia Timur. Membentang dari Jepang, melalui Taiwan hingga Filipina, rangkaian pulau ini memisahkan perairan pesisir Tiongkok dari Samudra Pasifik yang lebih luas, serta mengarahkan pergerakan kapal melalui sejumlah terbatas jalur maritim.

Kondisi geografis tersebut menjadi inti permasalahan bagi Beijing.

Dalam situasi konfrontasi apa pun, jalur keluar melalui rantai pulau tersebut dapat diawasi, dipersempit, atau ditantang oleh Amerika Serikat beserta sekutunya. Hal ini membatasi keleluasaan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk bergerak melampaui perairan dekat Tiongkok dengan kondisi yang menguntungkan.

Hal itu menjelaskan mengapa para perencana strategi Tiongkok memandang rantai pulau tersebut sebagai tantangan serius.

Kapal riset Tiongkok, Dong Fang Hong 3, terlihat di Qingdao, Tiongkok, pada tahun 2024. Kapal itu disebut terlibat dalam aktivitas survei berulang di perairan strategis sekitar Taiwan, Guam, dan sejumlah jalur sempit penting di kawasan Indo-Pasifik. [Liang Xu/Xinhua/AFP]
Kapal riset Tiongkok, Dong Fang Hong 3, terlihat di Qingdao, Tiongkok, pada tahun 2024. Kapal itu disebut terlibat dalam aktivitas survei berulang di perairan strategis sekitar Taiwan, Guam, dan sejumlah jalur sempit penting di kawasan Indo-Pasifik. [Liang Xu/Xinhua/AFP]
Pesawat pengintai P-8 Poseidon milik Angkatan Laut AS terbang mengitari kapal penjaga pantai Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2023. [Ted Aljibe/AFP]
Pesawat pengintai P-8 Poseidon milik Angkatan Laut AS terbang mengitari kapal penjaga pantai Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2023. [Ted Aljibe/AFP]

Mantan atase Angkatan Laut Australia, Peter Leavy, mengatakan kepada Reuters pada bulan Maret bahwa Tiongkok merasa "paranoid karena terkurung di dalam Rantai Pulau Pertama." Ungkapan tersebut terdengar blak-blakan, tetapi mencerminkan logika strategis di balik kampanye pemetaan yang dilakukan Beijing.

Reuters menemukan kapal-kapal riset Tiongkok memusatkan aktivitasnya di perairan sekitar Taiwan, Guam, serta jalur menuju Selat Malaka. Aktivitas ini diduga kuat untuk mengumpulkan data militer sensitif, yang memicu kekhawatiran di antara sejumlah negara.

Wilayah-wilayah ini bukan sekadar zona penelitian biasa. Jalur-jalur itu merupakan koridor paling krusial jika Beijing ingin mengerahkan kapal selam dan pasukan permukaan ke wilayah Pasifik yang lebih luas saat krisis terjadi.

Jalur tersebut juga merupakan gerbang utama yang menentukan bagaimana kapal selam AS dan sekutunya akan bergerak menuju Laut Tiongkok Selatan.

Hal itulah yang membuat tempat-tempat seperti Saluran Bashi dan Selat Luzon menjadi sangat signifikan: wilayah tersebut bukanlah perairan pinggiran, melainkan pintu strategis bagi kedua belah pihak.

Geografi sebagai instrumen strategis

Data intelijen mengenai kondisi dasar laut secara rinci bukan sekadar meningkatkan akurasi peta navigasi. Informasi tersebut juga mengurangi ketidakpastian di lokasi-lokasi yang paling menentukan secara militer.

Pada bulan Maret, Laksamana Muda Mike Brookes dari Kantor Intelijen Angkatan Laut mengatakan kepada Komisi Peninjau Ekonomi dan Keamanan AS-Tiongkok bahwa intelijen batimetri memungkinkan "navigasi kapal selam, penyamaran, serta penempatan sensor maupun senjata di dasar laut." Dengan kata lain, pemetaan yang lebih baik dapat diubah menjadi akses militer yang lebih efektif.

Logika inilah yang turut menjelaskan mengapa misi-misi tersebut menimbulkan kekhawatiran di negara-negara tetangga. Banyak aktivitas dilakukan di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain, khususnya di dekat Filipina dan sekitar Taiwan, di mana sensitivitas hukum dan politiknya sudah sangat tinggi.

Beijing menggambarkan pelayaran tersebut sebagai penelitian ilmiah. Namun, pemerintah di negara-negara kawasan memandangnya sebagai sesuatu yang berdampak lebih penting: persiapan bagi kehadiran Tiongkok yang lebih permanen dan berguna secara militer di perairan sengketa.

Bagi Filipina, persoalan ini bukan sekadar teori. Aktivitas di kawasan maritim yang disengketakan memengaruhi akses penangkapan ikan, prospek pengembangan energi lepas pantai, serta keamanan ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini terjadi di tengah intensifikasi kehadiran Beijing yang mengerahkan kapal-kapal milisi, membangun pulau buatan, dan mengintimidasi nelayan Filipina.

Meski demikian, faktor geografis juga menghadirkan tantangan bagi kedua pihak.

Tiongkok berupaya meningkatkan akses di wilayah perairan yang selama puluhan tahun telah dipantau Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya melalui jaringan pengawasan bawah laut yang tersebar luas serta kerja sama regional yang telah lama terbangun.

Keunggulan sekutu di kawasan ini tidak hanya bertumpu pada Amerika Serikat. Keunggulan tersebut juga didukung jaringan yang lebih luas, termasuk sistem pengawasan bawah laut AS yang berakar pada Sound Surveillance System (SOSUS) era Perang Dingin, kemampuan pemantauan maritim Jepang, kapasitas patroli P-8 Australia, serta berbagai mekanisme berbagi intelijen. Secara bersama-sama, jaringan ini menghasilkan gambaran situasi yang lebih komprehensif dibandingkan yang saat ini mampu dibangun Tiongkok sendiri.

Tekanan terhadap jalur lintasan

Signifikansi persoalan ini melampaui manuver angkatan laut semata. Negara-negara di sepanjang rantai pulau pertama sangat bergantung pada stabilitas akses maritim.

Jepang mengandalkan jalur laut untuk pasokan energi. Taiwan bergantung pada pelayaran komersial yang dapat diprediksi. Australia juga terhubung dalam sistem perdagangan Indo-Pasifik yang sama, sehingga gangguan pada beberapa jalur pelayaran utama dapat segera berimbas pada meningkatnya biaya angkutan, jadwal pengiriman, dan risiko komersial.

Negara-negara kepulauan kecil di Pasifik bahkan lebih rentan. Banyak di antaranya tidak memiliki kapasitas angkatan laut untuk memengaruhi situasi di perairan sekitarnya, tetapi sangat sensitif terhadap keterlambatan, pengalihan rute lalu lintas laut, dan lonjakan biaya asuransi.

Oleh karenanya, kampanye pemetaan yang dilakukan Tiongkok bukan semata-mata bertujuan memperoleh pengetahuan mengenai dasar laut. Aktivitas tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengurangi hambatan geografis dan menjadikan jalur-jalur strategis tidak lagi terlalu membatasi apabila terjadi krisis.

Meski demikian, survei-survei tersebut dilakukan di kawasan yang selama ini telah menjadi bagian dari perencanaan militer, pengawasan, serta arsitektur komunikasi bawah laut negara-negara sekutu.

Tiongkok bukan sedang membuka kawasan maritim baru. Sebaliknya, Beijing berupaya mengurangi sifat penghalang yang selama ini dimiliki wilayah tersebut.

Itulah tujuan utama dari kampanye tersebut. Beijing bukan sekadar memetakan perairan kosong, melainkan berupaya melonggarkan hambatan strategis yang hingga kini masih menentukan akses, tingkat risiko, serta waktu pengerahan kekuatan militer di kawasan Pasifik Barat.

Apakah Anda menyukai artikel ini?

Policy Link