Oleh Focus | 2026-07-01

Korea Utara dan Rusia telah menyelesaikan pembangunan jembatan perbatasan yang melintasi Sungai Tumen. Kedua negara kian mendekati pembukaan jalur penyeberangan kendaraan bermotor pertama dalam sejarah yang menghubungkan keduanya.

Namun, hingga kini jembatan itu belum dibuka, meski sebelumnya dijadwalkan mulai beroperasi pada 19 Juni. Menurut sebuah situs berita Korea Selatan yang memantau perkembangan di negara yang tertutup itu, sumber-sumber di Korea Utara menyebut penundaan disebabkan belum rampungnya pembangunan fasilitas serta pengaspalan jalan di pihak Rusia.

Kantor berita negara Korea Utara KCNA serta Kedutaan Besar Rusia di Pyongyang mengumumkan tersambungnya Jembatan Khasan–Tumangang pada 21 April lalu.

Hingga kini, kedua negara hanya memiliki satu jalur penghubung darat, yaitu jalur kereta api tunggal melewati Jembatan Persahabatan yang tak jauh dari situ. Para pekerja menyelesaikan jalur tersebut pada tahun 1959.

Saat dibuka nanti, pos pemeriksaan baru di Khasan awalnya akan beroperasi dengan lima jalur dan mampu menampung hingga 300 kendaraan per hari, dengan sekitar 200 slot diperuntukkan bagi kargo, menurut Frontelligence Insight. Citra satelit yang dianalisis oleh BBC Verify memperlihatkan jembatan itu hampir selesai dibangun di dekat kota Khasan, di perbatasan Rusia.

Gubernur Primorsky Krai (Wilayah Maritim) Oleg Kozhemyako menyebut jembatan itu sebagai “nadi transportasi penting.” Ia mengatakan, setelah dibuka, jarak perjalanan antara Vladivostok, Rusia, dan Rason, Korea Utara, akan menjadi 320 km.

Pemberitaan yang kontras dan pawai kontroversial

Media pemerintah Rusia dan KCNA meliput secara besar-besaran upacara penyambungan jembatan pada bulan April. Sebaliknya, media pemerintah Tiongkok seperti People's Daily, Global Times, dan CCTV tidak banyak memberitakannya.

Beijing malah mengirim pejabat senior kedutaan ke wilayah perbatasan Korea Utara. Minister-Counselor Wang Congrong mengunjungi Provinsi Hamgyong Utara dan Rason pada 25–30 April, meninjau pabrik serta pelabuhan masuk Wonjong, menurut Kedutaan Besar Tiongkok di Pyongyang.

Diamnya Beijing bertepatan dengan kontroversi terkait pawai anak-anak pada 3 Mei di Vladivostok, Rusia, enam hari sebelum peringatan ke-81 menyerahnya Nazi Jerman kepada Uni Soviet.

Cuplikan dari media Rusia Sputnik memperlihatkan siswa sekolah dasar Tiongkok berbaris di Vladivostok dengan seragam Tentara Rute Kedelapan. Anak-anak dari Rusia dan Laos juga ikut berbaris.

Tentara Rute Kedelapan adalah pasukan Komunis Tiongkok yang bertempur melawan penjajah Jepang dalam Perang Dunia II. Pasukan ini kemudian menjadi bagian dari Tentara Pembebasan Rakyat yang baru terbentuk.

Kemunculan seragam itu memicu kontroversi, mengingat banyak nasionalis Tiongkok yang masih menyesalkan lepasnya Vladivostok kepada Kekaisaran Rusia pada masa Dinasti Qing.

Pada 1860, Dinasti Qing yang goyah menyerahkan kota itu, dahulu bernama Haishenwai (Teluk Teripang), melalui Perjanjian Peking—salah satu “perjanjian tidak adil” yang penting bagi narasi kezaliman dunia terhadap Tiongkok.

“Haishenwai adalah wilayah Tiongkok yang direbut Rusia… dan merupakan bagian dari sejarah modern Tiongkok tentang hilangnya kedaulatan dan penghinaan nasional,” demikian bunyi sebuah komentar dari Radio Taiwan International.

Di Tiongkok sendiri, pengkritik pawai itu mengecam pemerintah mereka karena membiarkan pawai yang meremehkan hilangnya wilayah bekas Tiongkok ke Rusia. Otoritas Tiongkok dilaporkan melakukan penyensoran terhadap sejumlah komentar yang bernada permusuhan.

Koridor strategis

Kedua hal tersebut—proyek jembatan dan kontroversi Vladivostok—menunjukkan realitas yang lebih besar di balik retorika persahabatan: Rusia dan Korea Utara semakin mengutamakan prioritas mereka sendiri dengan cara yang mengurangi pengaruh Tiongkok di Asia Timur Laut.

Jembatan itu menghalangi upaya Tiongkok yang telah berjalan lama untuk mendapatkan akses laut langsung melalui Sungai Tumen ke Laut Jepang.

Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyepakati proyek jembatan tersebut dalam KTT pada bulan Juni 2024 di Pyongyang.

Pembangunan dimulai pada bulan April 2025 dan berlangsung dengan cepat.

Lin Zhihao, asisten peneliti di INDSR Taiwan dengan spesialisasi Semenanjung Korea, mengatakan kecepatan pembangunan itu menegaskan prioritas Moskow dan Pyongyang pada hubungan mereka.

Yang lebih penting, ujar Lin, data teknik yang tersedia untuk umum menunjukkan ketinggian ruang bebas jembatan itu sangat mirip dengan Jembatan Kereta Api Persahabatan Korea–Rusia yang berdekatan, yang diperkirakan hanya sekitar 7–10 meter.

Dengan batasan ketinggian itu, hanya kapal kecil yang dapat melalui bagian hilir Sungai Tumen, sehingga semakin melemahkan cita-cita Tiongkok selama puluhan tahun untuk membuka akses pelayaran dari Provinsi Jilin menuju Laut Jepang.

Tiongkok telah lama berupaya mendapatkan akses laut yang lebih besar di titik pertemuan perbatasan Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Meski di atas kertas Beijing masih memiliki hak navigasi berdasarkan perjanjian perbatasan historis, Rusia membatasi lalu lintas hanya untuk kapal penangkap ikan musiman, alih-alih membuka jalur pelayaran komersial.

Jembatan baru dan infrastruktur rel kereta api yang sudah ada kemungkinan akan membuat provinsi-provinsi di timur laut Tiongkok tetap terkurung daratan, kata Lin kepada The Epoch Times.

“Baik Moskow maupun Pyongyang tampaknya tidak bersedia mengubah secara substansial kesepakatan yang berlaku saat ini,” katanya.

Diplomasi dua kaki

Jembatan tersebut mencerminkan pendekatan Korea Utara yang semakin fleksibel terhadap Beijing dan Moskow. Pyongyang tampaknya tidak lagi bertekad mempertahankan blok trilateral yang solid dan kini menempatkan Rusia di atas Tiongkok.

Daily NK Japan, mengutip Patricia Kim dari Brookings Institution, menyebutkan banyak analis AS kini menilai Pyongyang tengah menerapkan strategi “diplomasi dua kaki.” Strategi itu mencakup kerja sama militer dan strategis yang ekstensif dengan Rusia, serta penyesuaian hubungan dengan Tiongkok berdasarkan kepentingan ekonomi.

Lin menyatakan langkah-langkah dalam diplomasi Pyongyang terlihat polanya.

“Bagi Korea Utara, urutan prioritasnya adalah Rusia paling atas, disusul Tiongkok, dan akhirnya Amerika Serikat,” katanya.

Jembatan itu diperkirakan akan mengurangi ketergantungan Korea Utara pada jalur transit Tiongkok. Proyek ini juga diharapkan memperkuat konektivitas logistik antara Moskow dan Pyongyang, terutama di tengah kecaman pihak Barat terhadap pasokan senjata Korea Utara untuk perang Rusia di Ukraina. Sementara itu, Beijing terlihat tetap sangat berhati-hati dalam menanggapi soal jembatan tersebut maupun kontroversi pawai di Vladivostok.