Oleh Joyce Huang | 2026-07-01

Sebuah undang-undang persatuan etnis Tiongkok yang baru telah memicu kekhawatiran dari pemerintah, organisasi hak asasi manusia, dan pakar hukum, yang menilai aturan tersebut dapat memperkuat kendali negara atas bahasa, agama, dan budaya, sekaligus memperluas jangkauan hukum Beijing melampaui batas negaranya.

Undang-Undang tentang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis yang terdiri dari 65 pasal ini mulai berlaku pada 1 Juli, setelah disahkan oleh badan legislatif tertinggi Tiongkok pada bulan Maret. Beijing menyatakan undang-undang itu ditujukan untuk menumbuhkan identitas nasional bersama di antara 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi di Tiongkok.

Namun, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut membuka jalan bagi kebijakan asimilasi yang lebih ekstrem serta penegakan hukum ekstrateritorial yang lebih luas.

Ketentuan undang-undang yang paling kontroversial, Pasal 63, menyatakan individu atau organisasi di luar Tiongkok dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang dianggap merusak persatuan etnis atau menghasut separatisme etnis.

Dua pasal lainnya semakin meningkatkan kekhawatiran terkait represi lintas negara. Pasal 21 menyerukan integrasi lintas selat yang lebih erat serta memajukan identitas nasional Tiongkok di kalangan warga Taiwan dan Hong Kong.

Sementara itu, Pasal 44 mengarahkan asosiasi warga Tionghoa di luar negeri untuk menumbuhkan identitas yang sama secara global, sehingga memperkuat kekhawatiran akan perluasan pengaruh negara ke luar perbatasan Tiongkok.

Taiwan dalam sasaran

Taiwan menjadi salah satu perhatian utama karena Beijing semakin mengandalkan legislasi domestik untuk membenarkan tindakan yang diambil terhadap apa yang disebutnya sebagai aktivitas separatis di luar perbatasan negaranya.

"Ini adalah salah satu dari sekian banyak cara [hukum] yang digunakan PKT [Partai Komunis Tiongkok] untuk memaksa Anda tunduk pada [pemerintahannya]," kata Chilly Chen, ketua Taiwan Republic, sebuah kelompok advokasi kemerdekaan Taiwan di Taipei, kepada Focus.

Chen mengatakan undang-undang persatuan etnis tersebut, bersama Undang-Undang Anti-Pemisahan 2005 dan Undang-Undang Keamanan Nasional 2015 Beijing, sama-sama bertujuan meminta pertanggungjawaban hukum para kritikus asing terhadap Beijing, seperti dirinya.

Chen mengatakan dirinya dan sebagian besar anggota kelompoknya tetap tidak gentar menghadapi meningkatnya intimidasi politik dari Beijing, meskipun sejak tahun 2019 ia tidak lagi bepergian ke daratan Tiongkok dan wilayah-wilayah seperti Hong Kong, Makau, Vietnam, dan Kamboja, yang menurutnya dapat menjadi tempat Tiongkok menjalankan "yurisdiksi lengan panjang" untuk memfasilitasi penangkapannya.

Beijing menyatakan ketentuan yang berlaku bagi pihak di luar negeri itu diperlukan untuk melindungi "kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan," menurut Reuters.

Pemerintah Australia juga menyampaikan kekhawatiran dan mengatakan telah berbicara "secara langsung dengan Beijing dan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB" mengenai potensi undang-undang tersebut membatasi hak dan kebebasan orang-orang di luar Tiongkok, lapor ABC News Australia pada 26 Juni.

"Semua orang di Australia, tanpa memandang kewarganegaraan, dilindungi oleh hukum Australia dan menikmati kebebasan politik Australia," sebut laporan itu mengutip seorang juru bicara Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

Jerman, Parlemen Eropa, dan para anggota parlemen Amerika Serikat telah menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut dapat melemahkan perlindungan terhadap bahasa, agama, dan budaya kelompok minoritas sekaligus meningkatkan risiko represi lintas negara.

Hak-hak minoritas ditekan

Selain ketentuan ekstrateritorialnya, kelompok-kelompok hak asasi manusia menilai undang-undang tersebut juga dapat semakin mengikis perlindungan bagi kelompok etnis minoritas di dalam Tiongkok.

Dalam pernyataan pada 25 Juni, Chinese Human Rights Defenders menyatakan undang-undang tersebut telah "melegalkan diskriminasi dan mengizinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak etnis minoritas atas budaya dan cara hidup" di Tibet, Xinjiang, dan Mongolia Dalam.

Pernyataan itu menyebut undang-undang tersebut secara lahiriah menekankan "kohesi sosial," tetapi pada kenyataannya dapat membatasi "kebebasan berbahasa, pendidikan, menjalankan agama, budaya, berekspresi, dan berkumpul," serta menghukum "pelaksanaan hak-hak minoritas secara damai," mengutip Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk, yang pada 15 Juni menyerukan pencabutan undang-undang tersebut.

Selain itu, delapan pakar HAM PBB pada bulan April mengatakan sejumlah ketentuan dalam undang-undang tersebut "bersifat ambigu, dapat ditafsirkan secara luas, dan rentan disalahgunakan," menurut kelompok tersebut.

Para pakar menyatakan undang-undang tersebut dapat membahayakan hak-hak yang dilindungi secara internasional, termasuk kebebasan berekspresi, pendidikan, beragama, perumahan, dan pembangunan, menurut kelompok HAM tersebut.

"Jika pemerintah serius mengenai persatuan etnis, mereka seharusnya mencabut undang-undang ini dan membuka jalan bagi pertanggungjawaban atas pelanggaran yang meluas," kata peneliti Chinese Human Rights Defenders, Shane Yi, dalam pernyataan tersebut.

Kebijakan asimilasi

Dalam sebuah analisis yang diterbitkan pada 11 Mei, sejarawan Australia Brian Spivey menggambarkan undang-undang tersebut sebagai mekanisme untuk menundukkan 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi di Tiongkok ke dalam satu identitas besar, zhonghua minzu, atau "bangsa Tiongkok", sebagaimana didefinisikan oleh Partai Komunis Tiongkok.

Menurutnya, undang-undang tersebut mendorong penggunaan bahasa Mandarin secara universal sekaligus mempersempit ruang bagi bahasa dan budaya kelompok minoritas. Tidak akan ada anak di Tiongkok yang diwajibkan mempelajari bahasa Tibet atau Uyghur sebagai bahasa wajib di sekolah maupun dalam kehidupan publik.

Undang-undang tersebut mengukuhkan pergeseran kebijakan Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping menuju "asimilasi yang agresif," kata Spivey.

[Bagian I dari II: Undang-Undang Persatuan Etnis Tiongkok]