Oleh Liz Lagniton | 2026-05-12

Para pemimpin regional menyerukan percepatan negosiasi kode perilaku yang mengikat di Laut Tiongkok Selatan serta menekankan hukum internasional, stabilitas maritim, dan kebebasan navigasi.

Para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) kembali menyerukan penyelesaian kode perilaku yang dapat ditegakkan di Laut Tiongkok Selatan, seiring upaya blok regional itu mengatasi ketegangan maritim antara Tiongkok dan beberapa negara Asia Tenggara.

Tiongkok mengklaim lebih dari 80% Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayahnya, meskipun mahkamah internasional menolak pengakuannya pada 2016.

Hal itu menjadi fokus utama saat Konferensi Tingkat Tinggi ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada 8 Mei, saat negara-negara anggota mendesak percepatan negosiasi kode perilaku yang "efektif dan substantif" yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982.

Dorongan terbaru ini muncul seiring meningkatnya konfrontasi dan adu klaim teritorial di Laut Tiongkok Selatan yang menimbulkan kekhawatiran soal stabilitas regional, kebebasan navigasi, dan risiko salah perhitungan di salah satu jalur perairan tersibuk di dunia itu.

Kerangka hukum

Dalam pernyataan ketua ASEAN yang dikeluarkan pada 9 Mei, para pemimpin menyambut baik kemajuan negosiasi dengan Tiongkok sambil mendesak penggunaan penuh pedoman yang disepakati oleh menteri luar negeri Tiongkok dan ASEAN pada 2023 untuk mempercepat pembicaraan.

Para pemimpin ASEAN menekankan pengendalian diri dan tindakan membangun kepercayaan, serta memperingatkan tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di perairan sengketa.

Pernyataan itu menekankan penggunaan langkah praktis untuk mengurangi "kecelakaan, kesalahpahaman, dan kesalahan perhitungan."

Para pemimpin menegaskan kembali dukungan untuk implementasi penuh Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan tahun 2002, perjanjian tidak mengikat antara ASEAN dan Tiongkok yang menjadi kerangka kerja untuk mengatasi ketegangan, sebelum negosiasi kode perilaku yang lebih formal rampung.

Sasaran Marcos

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., yang memimpin KTT tahun ini, mengatakan ASEAN tetap berharap negosiasi dapat selesai sebelum akhir 2026 meskipun sulit menyelaraskan posisi negara-negara anggota dan Tiongkok.

"Jadi, sekali lagi, ini salah satu aspirasi kami sebagai ketua ASEAN tahun 2026, bahwa pada akhir tahun ini kita benar-benar memiliki kode perilaku," kata Marcos kepada wartawan seusai KTT.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 9 Mei, Marcos mengatakan bahwa dia "berharap penyelesaian cepat [kode perilaku] yang efektif dan substantif yang sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982."

Dia menyebut situasi di Laut Tiongkok Selatan semakin "sulit dibaca", ungkapan yang menggambarkan meningkatnya ketidakpastian seputar sengketa maritim regional.

Marcos mengaitkan kerja sama ASEAN-Tiongkok yang lebih luas dengan penyelesaian kode perilaku itu. Kodifikasi pengaturan kelembagaan akan sulit tanpa kerangka kerja yang disepakati untuk mengatur perilaku di perairan sengketa, katanya.

Negosiasi kode perilaku telah berlangsung lama. ASEAN dan Tiongkok berulang kali menyatakan dukungan untuk kerangka kerja yang mengikat, tetapi sulit merumuskan ketentuan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Anggota ASEAN memiliki pendekatan yang beragam terhadap Beijing, yang mencerminkan berbagai tingkat hubungan ekonomi, kekhawatiran keamanan, dan kepentingan teritorial di dalam ASEAN.

Pernyataan KTT berulang kali merujuk hukum internasional, khususnya UNCLOS. Konvensi itu menjadi dasar hukum bagi pengakuan hak maritim dan hak navigasi di Laut Tiongkok Selatan.

Para pemimpin ASEAN menegaskan kembali perlunya memastikan keselamatan pelaut dan kapal serta menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa wilayah maritim harus tetap menjadi "laut yang damai, stabil, makmur, dan berkelanjutan".

Kerja sama maritim

Para pemimpin regional mengumumkan pembentukan Pusat Maritim ASEAN di Filipina guna memperkuat kerja sama maritim. Pusat ini dimaksudkan untuk mendukung kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan, kata Marcos.

"Alasan utama pusat maritim ini bukanlah untuk konfrontasi atau melawan kekuatan atau negara mana pun," kata Marcos dalam konferensi pers setelah memimpin KTT.

Pusat maritim didirikan berkat upaya Filipina mempromosikan "pelayaran aman" di antara negara-negara anggota ASEAN sesuai dengan Deklarasi ASEAN tentang Kerja Sama Maritim.

Meskipun Marcos menyebut pusat itu non-konfrontatif, editorial Philippine Daily Inquirer tanggal 12 Mei mengatakan bahwa pusat itu "dapat menangkal tindakan Tiongkok yang lebih agresif terhadap negara tetangganya yang kecil" jika diberi wewenang dan sumber daya yang cukup untuk memantau pergerakan di Laut Tiongkok Selatan.

"Sudah saatnya ASEAN menegaskan otoritasnya" dalam menjaga kedamaian di perairan sengketa itu, demikian bunyi editorial itu, yang menyebut Laut Tiongkok Selatan sebagai wilayah vital bagi nelayan regional dan perdagangan global.