Oleh Focus dan AFP | 2025-04-30

Pernyataan Tiongkok baru-baru ini tentang kendali atas Pulau Sandy di Laut Tiongkok Selatan memicu perselisihan baru dengan Filipina dan menuai tanggapan risau dari Amerika Serikat.

Langkah Beijing, yang bertepatan dengan latihan militer bersama antara Filipina dan sekutunya, menyoroti meningkatnya agresi di perairan sengketa dan menimbulkan kecemasan tentang ketidakstabilan di sepanjang rute maritim dunia yang vital.

Ketegangan meningkat setelah media pemerintah Tiongkok, China Central Television (CCTV), melaporkan bahwa penjaga pantainya telah "menerapkan kendali maritim dan melaksanakan kewenangan kedaulatan" atas Pulau Sandy, dikenal sebagai Terumbu Tiexian oleh Tiongkok, pada awal bulan April.

Laporan tanggal 26 April menampilkan foto-foto personel penjaga pantai Tiongkok mengerek benderanya di terumbu, berjarak hanya beberapa kilometer dari Pulau Thitu, tempat pos militer dan penjaga pantai Filipina berada.

CCTV menggambarkan langkah itu sebagai "sumpah kedaulatan", menandai pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok menancapkan bendera secara resmi di lokasi yang tidak ditempati.

'Mengintimidasi dan mengusik'

Manila menanggapi dengan cepat.

Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Filipina, Jonathan Malaya, menyanggah klaim Beijing di taklimat tanggal 28 April dengan menyatakan, "Sama sekali tidak ada benarnya klaim dari Penjaga Pantai Tiongkok bahwa [busung Pulau Sandy] telah direbut."

Malaya menuduh Tiongkok menggunakan "ruang informasi untuk mengintimidasi dan mengusik" serta menepis laporan itu sebagai propaganda yang dibuat-buat.

Demi melawan narasi dari Beijing, penjaga pantai Filipina mengeluarkan foto yang menampilkan para pelautnya mengibarkan bendera Filipina di terumbu saat misi pagi hari pada 27 April.

Menteri Luar Negeri Enrique Manalo, berbicara di konferensi pers 28 April, mengajak semua negara agar "menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang merumitkan keadaan" selagi negosiasi tentang Pedoman Perilaku untuk Laut Tiongkok Selatan berlangsung.

"Kami berharap semua negara bisa setidaknya meminimalkan atau menahan diri dari tindakan semacam ini," ujar Manalo, dengan menambahkan bahwa Filipina memantau situasi ini dengan ketat dan mempertimbangkan tanggapan yang tepat.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok membela tindakan penjaga pantai Tiongkok dengan mengklaim Pulau Sandy merupakan bagian dari "wilayah" mereka.

Pulau Sandy, juga dikenal sebagai Pulau Pag-asa 2, terletak di sebelah barat Pulau Pag-asa, tempat terpencil Filipina paling signifikan di Kepulauan Spratly. Meskipun kecil, Pulau Sandy memiliki status hukum yang penting sekali.

Jika tergolong sebagai daratan, busung itu dapat menghasilkan laut teritorial sejauh 12 mil laut (22 km), yang bertumpang tindih dengan perairan yang mengelilingi Pulau Thitu dan menguatkan klaim maritim Manila.

Pernyataan kedaulatan Tiongkok atas Pulau Sandy menimbulkan kecemasan akan meningkatnya perundungan terhadap pasukan Filipina yang ditempatkan di Pag-asa.

Ancaman terhadap kestabilan

Langkah Tiongkok terjadi saat Filipina, Amerika Serikat, dan Australia melakukan latihan tahunan Balikatan, yang terbesar dari yang pernah dilakukan.

Latihan tahun ini menampilkan operasi maritim yang diperluas, termasuk skenario pertahanan pantai dan perebutan pulau di dekat Kepulauan Spratly yang dipersengketakan. Tiongkok berulang kali mengkritk Balikatan, yang dipandang sebagai tantangan terhadap kepentingan keamanan regionalnya.

Yang menambah ketegangan, pihak berwenang Filipina mendeteksi kapal-kapal AL Tiongkok, termasuk kapal induk Shandong, beroperasi di dalam perairan Filipina sejak pelatihan dimulai.

Amerika Serikat menanggapinya dengan waspada.

Laporan yang masuk "sangatlah mencemaskan apabila benar," ucap James Hewitt, juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, kepada Financial Times dengan memperingatkan bahwa, "tindakan semacam ini mengancam kestabilan kawasan dan melanggar hukum internasional."

"Kami berkonsultasi erat dengan para mitra dan tetap berkomitmen terhadap Indo Pasifik yang bebas dan terbuka," Hewitt menambahkan.

Pengingat kewajiban Tiongkok

Tiongkok melanggar hukum internasional, dinyatakan oleh Malaya dari Dewan Keamanan Nasional.

Dia mengingatkan Tiongkok akan kewajibannya berdasarkan Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan tahun 2002, yang melarang pengambilalihan fitur yang tidak ditempati.

"Kami mendesak Republik Rakyat Tiongkok dan penjaga pantai Tiongkok agar menjaga status quo," katanya pada 28 April.

Para analis memandang langkah Tiongkok di Pulau Sandy sebagai manuver yang diperhitungkan.

Tindakan Beijing sebaiknya ditafsirkan sebagai "langkah taktis" yang bertujuan meningkatkan tekanan pada Filipina, kata Lyle Morris, mantan Sinolog Pentagon yang kini bekerja di Asia Society Policy Institute, kepada Financial Times di artikel tanggal 26 April.

Strategi besar Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan masih disoroti dengan tajam.

Beijing mengklaim hampir seluruh perairan itu meskipun putusan arbitrase internasional tahun 2016 menolak klaimnya yang luas tersebut. Undang-undang Tiongkok tahun 2021 yang memberikan penjaga pantainya kewenangan besar untuk menaiki dan memeriksa kapal asing di perairan sengketa semakin meningkatkan risiko bentrokan.

Kendati tidak ada bukti yang mengesankan adanya pendudukan atau pembangunan permanen di Pulau Sandy, tindakan simbolis menancapkan bendera mengisyaratkan sikap Beijing yang semakin keras. Hal itu meningkatkan tekanan pada Manila dan menambahkan kerumitan baru terhadap keadaan yang sudah bergejolak di salah satu koridor maritim dunia paling menentukan.