Oleh AFP dan Li Hsien-chih | 2025-11-14

Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan pada 14 November bahwa Amerika Serikat telah menyetujui penjualan suku cadang dan peralatan pesawat senilai US$330 juta, yang menjadi penjualan militer perdana ke Taiwan sejak pemerintahan AS saat ini menjabat pada bulan Januari.

Meski Amerika Serikat tidak mengakui klaim kemerdekaan Taiwan, Washington tetap menjadi pemasok senjata terbesar bagi Taipei dan penangkal utama terhadap kemungkinan serangan yang dilancarkan Tiongkok atas pulau demokratis tersebut.

Beijing mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya.

Kementerian Luar Negeri menyatakan, "Ini menandai pertama kalinya pemerintahan baru mengumumkan penjualan senjata ke Taiwan," setelah Departemen Luar Negeri AS menyetujui paket tersebut.

Menurut pernyataan Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan AS, Taiwan meminta "komponen non-standar, suku cadang dan perbaikan, perlengkapan habis pakai dan aksesori, serta dukungan perbaikan dan pengembalian untuk pesawat F-16, C-130, dan Indigenous Defense Fighter (IDF)."

Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan, transaksi ini bertujuan menjaga "kesiapan tempur" dan "memperkuat kegigihan pertahanan" dalam menghadapi operasi "zona abu-abu" Tiongkok yang nyaris terjadi setiap hari di sekitar pulau itu.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan pihaknya "tegas menentang" persetujuan Washington atas penjualan tersebut, yang terjadi sekitar dua minggu setelah Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Korea Selatan.

Menurut Su Tzu-yun, peneliti di Lembaga Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, kesepakatan ini melanjutkan tren yang dimulai pada masa jabatan pertama Trump (2017–2021), ketika Washington mengganti paket penjualan senjata dalam bentuk “bundel” untuk Taiwan dengan pendekatan penilaian kasus per kasus, serupa dengan perlakuan terhadap negara-negara NATO.

Penjualan baru ini meredakan keraguan mengenai komitmen AS terhadap keamanan pulau tersebut, ujarnya kepada Kantor Berita Pusat (CNA) Taiwan.

Pemerintahan Presiden Taiwan Lai Ching-te berkomitmen untuk menambah anggaran pertahanan karena Tiongkok terus memberikan tekanan militer di sekitar pulau. Walaupun Taiwan memiliki industri pertahanan sendiri, angkatan bersenjatanya akan jauh tertinggal jika terjadi perang dengan Tiongkok dan masih mengandalkan bantuan persenjataan dari AS.

Perkembangan di Kongres AS

Penjualan terbaru ini menyusul serangkaian langkah di Kongres pada bulan Oktober yang bertujuan mempererat hubungan keamanan dengan Taipei. Namun, belum satu pun RUU tersebut yang disahkan menjadi undang-undang.

Melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahunan, Senat AS "mendorong keras" Menteri Pertahanan Pete Hegseth agar mengundang Taiwan untuk turut serta dalam latihan laut Rim of the Pacific, sekaligus mendukung kerja sama pengembangan dan produksi sistem tak berawak bersama pulau itu.

Pada forum yang diselenggarakan Atlantic Council tanggal 11 November, Wakil Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR AS Adam Smith menyatakan, mengundang Taiwan ke latihan militer akan menegaskan dukungan AS dan negara lain terhadap pertahanan pulau itu sekaligus mencegah Tiongkok untuk meluncurkan serangan, menurut laporan Taipei Times.

Pada Oktober lalu, Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS meloloskan satu paket langkah yang mencakup empat rancangan undang-undang terkait Taiwan. Inti dari paket tersebut adalah Undang-Undang PORCUPINE, yang bertujuan memangkas prosedur panjang dalam penjualan senjata ke Taiwan dan memperlakukan pulau itu layaknya sekutu NATO dalam proses penjualan tersebut.

RUU itu secara khusus mengharuskan pemerintahan memberi tahu Kongres 15 hari sebelum menjual senjata ke Taiwan senilai lebih dari US$25 juta. Saat ini, pemberitahuan dilakukan 30 hari sebelumnya dengan ambang batas US$14 juta.

RUU ini turut memudahkan negara NATO dan mitra NATO Plus untuk menyalurkan peralatan militer AS ke Taiwan, sehingga pengiriman amunisi berpemandu presisi, rudal anti-kapal, dan sistem prioritas tinggi lainnya bisa berlangsung lebih cepat.

Perang asimetris jadi faktor utama

Menurut pendukungnya, UU PORCUPINE selaras dengan strategi asimetris Taiwan yaitu "porcupine (landak)," yang tidak berusaha menandingi Tiongkok dalam persenjataan berat.

Analis militer Kenneth Fann dan Charles Bursi menulis pada tahun 2023, “Dalam konteks militer, analogi ini membantu menggambarkan bagaimana pulau Taiwan yang bergunung-gunung dapat dipenuhi persenjataan anti-udara, anti-tank, dan anti-kapal yang bersifat mobile serta berteknologi rendah.”

RUU lain yang berfokus pada Taiwan memiliki lingkup lebih sempit: Undang-Undang Penangkalan Agresi RRT terhadap Taiwan dirancang untuk memastikan Washington dapat bertindak cepat memberi sanksi pada sektor kunci ekonomi Tiongkok jika Beijing menggunakan kekuatan terhadap Taiwan.

Undang-Undang Kemitraan Amerika Serikat–Taiwan di Kawasan Amerika akan mendukung negara-negara Amerika Latin dan Karibia yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taipei. Undang-Undang Solidaritas Internasional Taiwanakan mewajibkan Amerika Serikat untuk menentang upaya Beijing mengganggu posisi Taiwan di berbagai organisasi internasional.