Oleh Jia Feimao | 2025-12-09

Wadah pemikir AS memperingatkan bahwa Tiongkok dapat memaksa Taiwan menyerah, tanpa peperangan, dengan memutus jalur pasokan energinya. Beijing menguji berbagai cara untuk memutus pasokan bahan bakar pulau itu alih-alih menginvasi, demikian menurut laporan lembaga itu.

Tiongkok menganggap Taiwan provinsi pembangkang dan dapat menggunakan kekerasan untuk merebut negara pulau demokratis itu.

Kajian oleh Foundation for Defense of Democracies (FDD) yang berbasis di Washington, yang diterbitkan bulan November lalu, berisi rekomendasi soal "ketahanan energi", "ketahanan siber", "ketahanan maritim", dan "ketahanan masyarakat".

Rekomendasi utama untuk setiap kategori adalah "Mendiversifikasi Rantai Pasokan LNG (gas alam cair)," "Meningkatkan Kerja Sama Publik-Swasta untuk Melindungi Infrastruktur Kritis," "Memprioritaskan Perencanaan dan Latihan Konvoi dan Pengawalan," serta "Mengumumkan Rencana Luar Duga."

Langkah-langkah tersebut akan menjamin Taiwan dan mitranya bahwa pengiriman bahan bakar dapat dilanjutkan kendati mendapat tekanan Beijing, kata FDD.

Pada bulan Juni, FDD dan Centre for Innovative Democracy and Sustainability (CIDS) Taiwan menjalankan simulasi "kepungan energi" Tiongkok serta tanggapan Taiwan dan mitranya.

Analis FDD kemudian berkonsultasi dengan pejabat Eropa, pihak industri, dan Kongres AS sebelum menerbitkan laporan berjudul "Koersi Tiongkok di Jalur Energi Taiwan: Perjuangan Taiwan dan Barat yang Tak Boleh Kalah."

Taiwan menggantungkan sekitar 98% kebutuhan energinya dari impor. Pada 2024, Australia, Qatar, dan Amerika Serikat masing-masing memasok sekitar 38%, 25%, dan 10% dari impor LNG Taiwan.

Kajian sebelumnya mengungkap bahwa negara pulau itu memiliki persediaan LNG kurang dari dua pekan dan batu bara sekitar tujuh pekan. Pemutusan pasokan energi akan segera berdampak pada sektor manufaktur, terutama sektor semikonduktor yang menopang rantai pasokan global.

Jalur energi terancam

Taiwan bukan satu-satunya negara yang terancam. Kekurangan energi di Taiwan akan berdampak nyaris seketika pada Amerika Serikat, memutus rantai pasokan dan mengguncang pasar keuangan, kata FDD.

Beijing bisa mulai mencoba memutus pasokan energi Taiwan melalui jalur administrasi dan kapal patroli, alih-alih dengan kekerasan, kata FDD. Kemungkinan inspeksi "rutin", aturan bea cukai baru, dan intrusi siber disebutkan dapat diam-diam mengganggu impor energi pulau itu.

Tujuan Beijing tidaklah menyerbu, melainkan "membuat Taiwan meyakini bahwa perlawanan akan sia-sia di masa depan," kata Craig Singleton, salah satu penulis kajian itu, kepada Fox News.

Dia menggambarkan kampanye "zona abu-abu" sebagai "cekikan lambat" yang dapat meningkat tiba-tiba menjadi pengerahan kekuatan skala besar.

"Zona abu-abu" adalah istilah untuk taktik koersif yang belum dianggap sebagai perang.

Ganti bendera

Laporan itu menyarankan agar Angkatan Laut AS memprioritaskan membantu kapal komersial mengganti bendera dan membuat rute pengawalan agar tanker dapat terus berlayar selama krisis. Laporan itu juga mengusulkan perluasan kerja sama konvoi dengan Jepang, Australia, dan Filipina untuk membangun kerangka kerja yang lebih luas bagi koordinasi keamanan maritim.

Washington pernah melakukan tindakan serupa. Pada 1980-an, ketika ketegangan meningkat di Teluk Persia, Angkatan Laut AS mengganti bendera dan mengawal tanker Kuwait untuk mengurangi risiko serangan.

Chieh Chung, rekan peneliti di Association of Strategic Foresight (ASF) Taiwan yang ikut simulasi FDD–CIDS, mengatakan salah satu skenarionya adalah pengamanan tanker bahan bakar menuju Taiwan.

Memimpin "tim Taiwan", dia meminta pengawalan AL untuk kapal energi, sementara "tim AS" yang dipimpin Laksamana (Purn.) Michael Mullen, mantan ketua Kepala Staf Gabungan, dengan cepat memetakan rute.

Dalam skenario itu, tutur Chieh kepada Focus, kapal perang AS berlayar ke utara dari Australia dan mengawal tanker itu di dekat Indonesia dan Filipina sebelum masuk pelabuhan Taiwan.

Yang dapat menangkal tekanan zona abu-abu Tiongkok adalah kehadiran pasukan AS, kata Chieh.

Hidupkan kembali PLTN; beli lebih banyak LNG AS.

FDD berkonsultasi dengan analis luar tentang cara memperkuat ketahanan energi Taiwan, kata Mark Montgomery, salah satu penulis laporan dan purnawirawan laksamana muda AS dan rekan senior FDD, menurut Central News Agency (CNA) Taiwan.

Kajian FDD mendesak Taiwan menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, yang ditutup pada 2018–2025 karena masalah lingkungan dan keselamatan. "Apabila terjadi perang, saat pasokan energi sulit atau mustahil masuk, harus ada kelewahan," kata FDD.

FDD juga menganjurkan peningkatan pembelian LNG dari Amerika Serikat serta memberi Taiwan akses ke cadangan strategis minyak bumi dan LNG milik Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Singapura.

Namun, Tiongkok dapat menghalangi tekad Taiwan dan mitranya.

Tiongkok dapat "menggunakan internet untuk menanamkan benih keraguan demi melemahkan komitmen publik AS terhadap kelanjutan operasi konvoi," kata FDD

Taiwan dapat mengalahkan cekikan Tiongkok dengan menahan "tekanan awal", tetapi perlu "upaya terkoordinasi guna mendukung daya tangkal dan mempersulit perhitungan strategis Beijing," katanya. Laporan itu menyebut Washington, Tokyo, Canberra, dan Brussel sebagai mitra penting Taiwan.

"Yang ditakutkan Partai Komunis Tiongkok bukanlah perlawanan Taipei, melainkan ketahanan Taipei," demikian kesimpulan FDD.