Oleh Jia Feimao | 2025-12-17

Pemerintah Taiwan memberlakukan larangan selama setahun terhadap platform media sosial asal Tiongkok, Xiaohongshu—RedNote dalam bahasa Inggris—dengan alasan pencegahan penipuan dan risiko keamanan informasi. Langkah itu memicu perdebatan di dalam dan luar negeri mengenai cara pemerintah merespons meningkatnya pengaruh digital Tiongkok.

Menurut CNA Taiwan, kebijakan pelarangan itu mulai berlaku sejak 4 Desember.

Platform Xiaohongshu—sering dijuluki “Instagram Tiongkok”—digunakan oleh sekitar 3 juta pengguna di Taiwan, mayoritas generasi muda. Biro Investigasi Kriminal Taiwan menyatakan telah menangani 1.706 kasus penipuan yang berkaitan dengan aplikasi itu selama dua tahun terakhir, dengan nilai kerugian mencapai sekitar 247 juta dolar Taiwan (US$7,9 juta). Berdasarkan temuan tersebut, platform ini dinilai sebagai “wilayah berisiko tinggi untuk penipuan belanja online."

Pada 2022, Taiwan menetapkan Xiaohongshu sebagai risiko keamanan nasional dan melarang penggunaannya di perangkat pemerintah setelah aplikasi itu gagal memenuhi 15 tolok ukur keamanan. Kementerian Urusan Digital Taiwan memperingatkan platform itu mengumpulkan data sensitif dan biometrik secara berlebihan, kemudian dikirim ke Tiongkok—yang hukumnya dapat memaksa perusahaan menyerahkan informasi pengguna kepada aparat keamanan negara.

Xiaohongshu mengabaikan otoritas

Menurut Menteri Dalam Negeri Taiwan Liu Shyh-fang, pejabat pemerintah sempat beberapa kali mengontak Xiaohongshu, tetapi mayoritas pesannya “hanya dibaca” tanpa ada tanggapan dari pihak platform.

Menteri menuding Xiaohongshu “tidak pernah menaati aturan hukum Taiwan dan tidak mengindahkan regulasi anti-penipuan.” Saat ditanya apakah “platform seperti Xiaohongshu pantas mendapat dukungan,” dia menjawab tegas, “Tentu tidak.”

Xiaohongshu tidak memiliki perwakilan hukum di Taiwan dan mengabaikan permintaan resmi untuk tindakan perbaikan yang dikirim melalui Straits Exchange Foundation. Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa tanpa akses ke data platform, penyidik menghadapi “hambatan signifikan,” sehingga tercipta “kekosongan hukum de facto.”

Kritik terhadap Xiaohongshu datang juga dari Tiongkok

Di Tiongkok sendiri, Xiaohongshu pun menuai kecaman. Media Tiongkok menyebutnya penuh dengan penipuan dan praktik pemasaran yang menipu, sementara sebagian pengguna menamainya “sarang penipu.” Laporan resmi dan laporan media pemerintah menyatakan regulator Tiongkok telah menjatuhkan denda terhadap platform itu.

Buku panduan moderasi internal Xiaohongshu mencakup ratusan istilah sensitif yang terkait dengan Presiden Xi Jinping, lapor China Digital Times, yang memantau sensor daring di Tiongkok.

Cyberspace Administration of China meminta Xiaohongshu mengungkap cara kerja “algoritme personalisasi dan rekomendasi” mereka. Ketentuan ini menimbulkan kecemasan di kalangan pengguna Internet di Taiwan bahwa algoritme platform bisa menekan berita negatif dan protes sosial, sekaligus menonjolkan konten patriotik dan “energi positif.”

Pejabat Taiwan mewaspadai kemungkinan Xiaohongshu menjadi bagian dari strategi Front Bersatu Tiongkok, istilah untuk upaya Beijing memengaruhi dan merekrut kelompok di dalam maupun luar negeri.

Direktur China Institute di Fudan University, Zhang Weiwei—yang dikenal sebagai penasihat ideologis Partai Komunis Tiongkok—menyinggung tingginya popularitas Xiaohongshu di kalangan anak muda Taiwan. Dalam pidato di Wuhan pada bulan Mei lalu, ia menyebut, “setelah unifikasi... mengelola Taiwan akan lebih mudah daripada Hong Kong.”

Menurut Chiu Chui-cheng, Menteri Dewan Urusan Daratan Taiwan, pihak berwenang telah lama mencurigai Xiaohongshu dapat digunakan sebagai bagian dari strategi Front Bersatu, dalam pernyataannya pada bulan Mei.

Masalah keadilan

Di Taiwan, pemblokiran Xiaohongshu menjadi sorotan utama. Para pengkritik mempertanyakan keadilan larangan itu, mengingat platform pelaporan resmi Kementerian Urusan Digital menunjukkan sebagian besar laporan dugaan penipuan ditujukan pada Facebook dan layanan terkait. Berdasarkan temuan ini, sejumlah pejabat dan warga meminta agar pemerintah menegakkan standar anti-penipuan yang seragam bagi seluruh platform digital.

Namun, berbeda dengan Xiaohongshu, Facebook dan LINE memiliki tim lokal yang bekerja sama dengan kepolisian untuk memblokir penipuan dan menyediakan data, kata Menteri Dalam Negeri Liu.

Mengingat ketidakpatuhan Xiaohongshu, Kementerian Dalam Negeri memberlakukan pembatasan akses terhadap platform itu berdasarkan Pasal 42 undang-undang anti-penipuan yang baru disahkan. Larangan satu tahun ini bersifat sementara, sambil menunggu Dewan Legislatif Taiwan merumuskan regulasi platform yang lebih komprehensif, kata Liu.

Menurutnya, larangan itu bersifat sementara dan bukan pembatasan permanen.

“Taiwan adalah negara yang menegakkan hukum," sehingga setiap perusahaan yang ingin berbisnis atau hadir di Taiwan wajib mematuhi peraturan yang berlaku, pungkasnya.